Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Rabu, 16 Januari 2019

Presiden: Pensiun Bukan Berarti Produktivitas Berhenti

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa pensiun atau memasuki masa purnatugas untuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan berarti menghentikan produktivitas, para ASN dapat melakukan hal hal yang bermanfaat salah satunya berwirausaha. Demikian disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan Sejahtera di Purnatugas yang digagas PT Taspen, di Sentul, Bogor, Rabu (16/01).

Presiden menegaskan bahwa negara dan pemerintah tidak melupakan jasa para aparatur negara dalam membangun bangsa. Oleh sebab itu, acara tersebut dapat dijadikan sebuah motivasi dan semangat bagi ASN yang telah memasuki atau yang akan purnatugas untuk dapat berkarya serta dapat lebih produktif lagi.

Menurutnya, tunjangan yang diberikan pada ASN saat ini sudah lebih dari cukup, asalkan penggunaannya tidak konsumtif, bisa menabung, dan mengelola keuangan dengan baik. Oleh sebab itu, Presiden berpesan kepada para ASN baik yang sudah purnatugas maupun yang belum agar dapat mengelola keuangan dengan bijak agar dapat dirasakan di hari tua.

Selain itu Jokowi juga berpesan agar para ASN yang ingin berwirausaha agar dapat memilih usaha sesuai dengan keseharian. Misalkan ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memulai usaha dalam bidang perikanan atau yang sejenis. Hal tersebut dirasa dapat memberi kemudahan para ASN untuk memulai dan mengembangkan usaha, karena sudah mengerti bidang tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyebutkan bahwa melalui kegiatan tersebut dapat membangkitkan semangat berwirausaha serta menjadi inspirasi bagi para ASN untuk memiliki jiwa enterpreunership. Diharapkan juga ASN yang memasuki masa purnatugas dapat berdaya saing dengan yang lain serta berani mengambil resiko untuk memulai berwirausaha.

“Acara diikuti oleh 5.000 ASN baik yang masih aktif bertugas atau yang telah memasuki purnatugas, dimana kegiatan diisi oleh kisah sukses dari seorang pensiun menjalankan usahanya. Para peserta juga dapat mengunjungi stand pameran yang dikelola para pensiunan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, serta jajaran Direksi PT Taspen.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 15 Januari 2019

BKN Targetkan Draf RPP Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun PNS, TNI dan POLRI Rampung Pekan ke-IV Januari 2019

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji dan pensiun pokok PNS, TNI, dan Polri ditargetkan selesai disiapkan pada pekan ke-IV Januari 2019. Sementara itu untuk RPP Kenaikan Gaji dan Pensiun Pokok TNI, dan Polri, BKN tengah menunggu surat permohonan bantuan teknis penyusunan RPP.

Keputusan tersebut disampaikan Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto dalam diskusi kerja dengan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kemenkeu, Kemenpan, TNI, Polri, PT. Taspen, dan PT. Asabri perihal Pendalaman Konsep RPP tentang Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok bagi Aparatur Negara serta para pensiunnya pada Selasa, (15/01/2019) di Kantor BKN Pusat Jakarta. “Akhir Januari semua draf RPP akan diteruskan ke Kemenpan RB untuk kemudian diteruskan kepada Presiden melalui Kemensetneg. Untuk TNI dan Polri akan kami undang kembali untuk melakukan validasi kenaikan gaji setelah tabel kenaikannya diselesaikan di unit Kompensasi ASN BKN, ” lanjutnya.

Untuk besaran kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi seluruh Aparatur Negara dan Pensiunannya mengalami kenaikan rata-rata lima persen. Haryomo menjelaskan kebijakan ini, sebagaimana dinyatakan dalam nota keuangan RAPBN 2019, ditujukan untuk penguatan produktivitas aparatur negara dan memperkuat program reformasi birokrasi, menyeimbangkan penambahan aparatur negara, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta mereviu kebijakan pensiun ASN, TNI, dan Polri.

Selanjutnya untuk konsep kenaikan pensiunan, BKN akan lakukan sinkronisasi data pensiunan PNS dan janda/dudanya dan melakukan verifikasi/updating besaran kenaikan dengan PT. Taspen sebagai persiapan pembayaran manfaat pensiun setelah RPP ditetapkan. ­

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 14 Januari 2019

Presiden Jokowi: Perangkat Desa Akan Peroleh Penghasilan Tetap Setara Golongan II/a

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perangkat desa agar tidak usah melakukan aksi demo di depan Istana, selain karena saat ini musim hujan, juga karena nasib mereka sudah rampung dibicarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Sudahlah, kita terima. Saya nanti yang terima sendiri, tapi di Istora Senayan saja,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Menurut Presiden,  pemerintah sudah memutuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Untuk itu, dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 11 Tahun 2015 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi.

“Saya sudah perintahkan paling lama 2 (dua) minggu setelah hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ditunggu dua minggu nanti akan segera kita keluarkan revisi PP-nya ,sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menambahkan, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa.

“Jadi setelah kita bertemu di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak usah demo di depan Istana. Saya ingin menyampaikan marilah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dan berdoa semuanya agar kita selamat sampai ke tempat tujuan,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB Syafruddin.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Senin, 07 Januari 2019

Program Orientasi Harus Mampu Gugah Semangat CPNS 2018 Bekerja Sepenuh Hati

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa menyambut bergabungnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, program orientasi harus dibenahi dengan tujuan memotivasi mereka untuk bekerja dengan sepenuh hati. Jika para CPNS baru tersebut bekerja dengan sepenuh hati sudah pasti efeknya layanan di instansi pemerintah jauh akan lebih produktif. Pernyataan tersebut disampaikan Sestama BKN Supranawa Yusuf dalam Rapat Pengarahan Seluruh Pegawai pada Biro Kepegawaian BKN, Senin (7/1/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Sestama BKN melanjutkan bahwa “Dalam program orientasi para CPNS baru akan memutuskan untuk cinta dan bekerja dengan penuh semangat pada organisasi atau malah memutuskan untuk demotivasi atau malah berniat untuk melakukan hal-hal merugikan yang tidak diinginkan oleh organisasi. Masa orientasi akan menentukan semangat mereka bekerja sepenuh hati,” ujar Sestama BKN. Oleh sebab itu Sestama meminta penyelenggaraan orientasi jangan dianggap remeh. Menurutnya jika tahap orientasi CPNS dapat diselenggarakan dengan baik, maka begitu banyak potensi permasalahan di masa datang yang dapat diminimalisir. “Perusahaan-perusahaan profesional tahu betapa pentingnya orientasi awal itu sehingga benar-benar memanfaatkannya dengan baik,” tutur Sestama BKN. “Oleh sebab itu program orientasi harus dibenahi, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman,” imbuhnya.

Lebih jauh Sestama meminta pihak pengelola kepegawaian pada BKN khususnya dan Instansi Pemerintah pada umumnya untuk selalu menyusun konsep dan implementasi pengembangan SDM ASN. “Biro SDM harus memiliki program pengembangan kompetensi. Program pengembangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Program orientasi CPNS pada instansi Pemerintah harus dimanfaatkan untuk menjelaskan soal budaya organisasi, harapan-harapan setiap orang terhadap CPNS baru tersebut, dan juga untuk menunjukan peran strategis dan betapa berharganya mereka yang telah bergabung pada organisasi Pemerintah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di BKN sendiri bahwa rencananya selama menjalani masa percobaan, sebanyak 169 CPNS akan ditempatkan di kantor Pusat BKN Jakarta. Sebelum disebar ke seluruh Kanreg dan UPT BKN mereka akan menjalani masa orientasi dan Latihan Dasar di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 04 Januari 2019

Pemberkasan CPNS BKN, Berikut Ini Dokumen Utama yang akan diperiksa Kelengkapan dan Keabsahannya

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa usai mengumumkan daftar peserta seleksi CPNS TA 2018 formasi BKN yang lulus hingga tahap akhir, BKN melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi (pemberkasan-red), Kamis (3/1/2019), di Kantor Pusat BKN Jakarta. Selanjutnya kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan penetapan NIP para CPNS yang bersangkutan.

Kepala Biro Kepegawaian BKN Diah Kusuma Ismuwardani, Jumat (4/1/2019) menyampaikan terdapat 6 (enam) dokumen utama yang akan diperiksa dan dicek kelengkapan serta kevalidannya, yakni: Keabsahan surat lamaran; Kesesuaian kualifikasi pendidikan (Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah-red) peserta seleksi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; Kesesuaian data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi; Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan; Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; Dan keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya ditanya kemungkinan adanya peserta seleksi yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi tersebut, Diah Kusuma mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya. “Apabila salah satu syarat saja dari keenam persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya,” tandas Diah Kusuma.

Dimintai keterangan secara terpisah, Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian BKN Samsiana Sappari di ruang kerjanya menyampaikan bahwa selain melakukan pemeriksaan pada 6 syarat utama, BKN juga melakukan pemeriksaan keabsahan salinan KTP; Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA; Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku ; Sertifikat TOEFL/Preparation TOEFL yang digunakan pada saat pendaftaran CPNS melalui SSCN; Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas; Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua. “Surat keterangan jenis/tingkat disabilitas khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas: Surat Keterangan Kepala Desa/kepala Suku khusus untuk pelamar dengan jenis Putra/Putri Papua dan Papua Barat,” kata Samsiana.

Samsiana juga menambahkan bahwa dalam proses pemeriksaan berkas administrasi peserta CPNS di lingkungan BKN, untuk memudahkan peserta dilakukan pengitungkan letak geografis alamat peserta yang dinyatakan lulus seleksi. “Pemeriksaan berkas kami lakukan sesuai titik lokasi yang dipilih pelamar. Ini bertujuan untuk memudahkan peserta.

Samsiana menambahkan bahwa rencananya selama menjalani masa percobaan menjadi CPNS nanti, para CPNS akan ditempatkan di kantor Pusat BKN Jakarta. “Sebelum disebar ke seluruh Kanreg dan UPT BKN, mereka akan menjalani masa orientasi dan Latihan Dasar di Kantor Pusat,” papar Samsiana Sappari.

Pusat Data Kepegawaian BKN mencatat bahwa dari 170 Formasi CPNS yang dibuka BKN hanya terisi sebanyak 169 formasi. Ke 169 formasi tersebut berasal dari 143 pelamar yang lolos dari formasi jalur Umum, 20 dari jalur Cumlaude, 3 peserta dari jalur Disabilitas, 2 peserta dari jalur Putra/Putri papua, dan 1 peserta dari jalur Diaspora. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 peserta melakukan pemberkasan di Kantor Pusat dan 111 peserta lainnya melakukan pemberkasan di empat belas Kanreg BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.