Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Sabtu, 23 Maret 2019

Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS Dirombak

Sahabat pembaca Info ASN PNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil (PNS) bakal dirombak. Pemerintah pun akan merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kami berencana merevisi secara total,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, di Jakarta kemarin.

Pembahasan mengenai penyempurnaan Permen PAN-RB tersebut ditargetkan selesai pada akhir Maret ini. Setiawan mengatakan alasan perombakan ini karena masih ada beberapa masalah yang ditemukan sehingga harus segera diselesaikan.

Salah satunya ada nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PAN-RB tersebut. Selain itu ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum. “Ada jabatan yang belum diakomodir di Permen PAN-RB. Kita harus menata ulang jabatan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tengah menginventarisasi jabatan-jabatan yang perlu di evaluasi. Termasuk juga menginventarisasi jabatan baru apa yang dibutuhkan dan tidak diperlukan. Pasalnya jabatan pelaksana merupakan pintu masuk penetapan kebutuhan pegawai.

“Dengan menata dan mempertegas kualifikasi pendidikan akan terkait dengan jenjang karier ASN yang bersangkutan. Nanti mungkin ada formasi baru,” paparnya.

Sebelum ada penyesuaian, penataan dan standardisasi jabatan ini dilakukan Kementerian PAN-RB. Namun sejak berlakunya Permen PAN-RB Nomor 25/2016 dilakukan oleh kementerian/lembaga masing-masing. “Jadi saat ini mereka yang menentukan karena mereka yang tahu kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, penyempurnaan nomenklatur standar jabatan pelaksana PNS ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Smart ASN 2024. Di dalamnya abdi negara harus memiliki integritas tinggi, nasionalisme, mahir menggunakan teknologi dan bahasa asing serta berwawasan global. “Juga harus memiliki jiwa melayani dan jiwa entrepreneur dan memiliki jaringan yang luas,” tuturnya.

Pakar administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengatakan, revisi ini memang dibutuhkan agar jabatan pelaksana PNS lebih terstruktur. Dengan begitu juga akan semakin jelas tugas dan standar dari setiap jabatan di instansi pemerintah.

“Jadi Permen PAN-RB Nomor 25/2016 itu perubahan dari jabatan fungsional umum ke jabatan pelaksanaan. Dulu namanya kamus jabatan. Memang yang sekarang kurang lengkap dan perlu diperbaiki,” tuturnya.

Yogi mengatakan, Kementerian PAN-RB harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal perombakan jabatan. Jangan sampai dalam pelaksanaannya malah beda dari konteks yang diharapkan. “Terutama di instansi-instansi daerah. Kalau tidak nanti di level daerah bisa beda konteks,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 16 Maret 2019

Naik Per 1 Januari 2019, Inilah Besaran Gaji Baru PNS

Sahabat pembaca Info ASN PNS PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019 itu.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Senin, 11 Februari 2019

Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN

Sahabat pembaca Info ASN dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif pada April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers BKN Nomor: 053/RILIS/BKN/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Berikut imbauan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana kepada ASN jelang Pemilu dan Pileg:
  1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan  dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
    a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
    b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
  4. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
  5. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  6. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.
Selain itu dalam imbauannya, Bima menyampaikan bahwa seluruh ASN harus menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional. Hal tersebut tak lepas dari salah satu fungsi ASN yaitu sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “ASN harus turut memberikan kontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” tambahnya. 
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Selasa, 05 Februari 2019

Hingga 4 Februari 2019, BKN Telah Tetapkan sebanyak 21.359 NIP CPNS TA 2018

Sahabat pembaca Info ASN dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 21.359 peserta yang lolos seleksi CPNS 2018 telah ditetapkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)-nya. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Pusat Pengolahan Data Sistem Seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Negara (SSCN BKN) per Senin, 4 Februari 2019 pukul 13:50 WIB. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari jumlah NIP yang telah ditetapkan sebelumnya pada 24 Januari 2019 lalu yaitu sebanyak 8.035 peserta.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa jumlah NIP yang telah ditetapkan tersebut merupakan bagian dari 23.822 peserta yang telah diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Usulan tersebut diantaranya berasal dari 90 Instansi yang terdiri dari 34 Instansi Pusat dan 56 Instansi Daerah. “Sesuai Surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V. 6-7/99 tanggal 11 Januari 2018, proses penetapan NIP ini akan terus berlangsung hingga batas waktu akhir Februari 2019 untuk penyampaian berkas usul penetapan NIP CPNS TA 2018,”jelas Ridwan.

Ridwan menambahkan bahwa setiap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah mendapat persetujuan teknis serta penetapan NIP dari Kepala BKN, sebelum diangkat menjadi PNS harus menjalani masa percobaan selama 1 tahun yang merupakan masa prajabatan sejak terhitung mulai tanggal (TMT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ketentuan tersebut dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terintegrasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan dari para peserta, serta membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, juga memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. “CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu,”tambah Ridwan.

Sementara dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 36 Tahun 2018 bahwa peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, peserta akan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode berikutnya. Peserta juga harus mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 30 Januari 2019

JPT dapat Diisi PPPK

Sahabat pembaca Info ASN dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah mengumumkan akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Kini, tengah disiapkan regulasi yang mengatur tentang jabatan yang boleh diisi oleh PPPK.

Seperti diketahui, PPPK yang juga termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional (JF). “Yang bisa diisi oleh PPPK pada JPT utama, madya, dan JF, adalah jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Batam, Kamis (24/01).

Setiawan menjelaskan, untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi, bisa diisi oleh semua jabatan ASN, termasuk jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU.

Sementara, untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan capaian tujuan strategis nasional, PPPK bisa mengisi JPT Utama, JPT Madya, dan jabatan yang memiliki fungsi manajerial di BLU, namun JF tidak bisa diisi oleh PPPK. “Sedangkan jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional,” jelas Setiawan.

Lebih lanjut, PPPK tidak dapat menduduki jabatan administrator dan JPT Pratama. Selain itu, JPT di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan keuangan negara dan hubungan luar negeri, juga tidak bisa diisi oleh PPPK. JF di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. PPPK juga tidak dapat menduduki JPT yang berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB).

JPT dari Non-PNS

Saat ini di beberapa instansi pemerintah, terdapat JPT utama dan madya yang berasal dari kalangan profesional atau non-PNS. Untuk itu, diperlukan penyesuaian. “Apabila belum mencapai batas usia pensiun jabatan, harus melaksanakan tugas sampai Desember tahun berjalan dan dapat diperpanjang sesuai PP ini,” terang Setiawan.

Namun bila sudah mencapai batas usia jabatan, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai aturan yang berlaku. Dan jika bekerja pada jabatan atau instansi yang tidak dapat diisi PPPK, akan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja pada akhir Desember tahun berjalan.

Penanganan pegawai non-PNS di kementerian, lembaga, pemda, dan instansi pemerintah lainnya, masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun apabila tidak diangkat menjadi PNS atau PPPK. “Dalam masa lima tahun, pegawai non-PNS berhak atas jaminan kesehatan, kecelakan kerja, dan kematian yang diatur Permenpan RB setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Keuangan,” tandas Setiawan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 25 Januari 2019

Rencana Rekrutmen P3K Tahap I, Pemerintah Prioritaskan Tiga Bidang

Sahabat pembaca Info ASN dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah dirampungkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Secara teknis, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa untuk pengadaan P3K tahap I tahun 2019, Pemerintah prioritaskan rekrutmen pada tiga bidang yakni Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, khusus bagi eks THK2.

Untuk mekanisme seleksinya, Kepala BKN menyatakan metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dengan CPNS. ” Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem  (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN),” imbuhnya saat memaparkan perihal kebijakan teknis pengadaan P3K dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu, (23/01/2019) di Batam.

Kepala BKN juga menuturkan tanda identitas P3K akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Selanjutnya perihal syarat batas usia pelamar tidak terpaku pada aturan maksimal 35 tahun seperti CPNS. Sebaliknya, maksimal usia pelamar P3K paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, dan untuk perjanjian kerja, PP 49/2018 mengakomodasi masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi.

Sebagai informasi, aturan teknis dari PP 49/2018 yang akan diteruskan melalui Peraturan MenPANRB dan Peraturan BKN masih dalam proses penyelesaian. Untuk pelaksanaan P3K tahap I Tahun 2019 dilakukan setelah masing-masing instansi selesai lakukan perhitungan kebutuhan dan menyampaikannya kepada KemenPANRB dan BKN. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS pada 2018 lalu sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, Kamis (24/12019).

Lebih lanjut Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 34 Instansi yang sudah mengusulkan berkas penetapan NIP CPNS 2018 ke BKN. Menurutnya keseluruhan instansi yang telah mengusulkan penetapan NIP ke BKN tersebut, terdiri dari 17 instansi Pusat (Kementerian dan LPNK) dan 17 Daerah (Kabupaten/Kota). Instansi pengusul tersebut, lanjut Ridwan, terdata sebanyak 10.710 peserta yang diusulkan. Jumlah yang diusulkan tersebut, kata Mohammad Ridwan merupakan bagian dari 11.882 peserta seleksi CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi pada 34 Instansi. “Nah, dari jumlah 10.710 peserta yang diusulkan itu, sebanyak 8.035 telah ditetapkan NIP-nya,” terang Mohammad Ridwan.

Selanjutnya Mohammad Ridwan membeberkan data bahwa dari sejumlah 553 instansi yang membuka formasi pada rekrutmen CPNS 2018 lalu, sebanyak 533 instansi sudah mengantungi digital signature (DS) Kepala BKN. “Digital signature merupakan wujud persetujuan penetapan hasil akhir kelulusan/lolos verifikasi dan validasi (verval) tahap I (V1),” kata Mohammad Ridwan. Mohammad Ridwan melanjutkan bahwa masih terdapat 19 instansi sedang menunggu proses approval verval tahap II (V2), tahap III, dan tahap IV (V4). “Sementara 1 instansi lainnya sedang menunggu persetujuan DS,” imbuhnya.

Ditanya soal batas waktu penyampaian berkas usul penetapan NIP CPNS TA 2018, Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V. 6-7/99 tertanggal 11 Januari 2018, usul penetapan NIP CPNS sudah harus diterima secara lengkap di Kantor Pusat BKN maupun Kantor Regional BKN paling lambat akhir Februari 2019. Surat tersebut menurutnya sudah disampaikan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat, PPK Daerah Provinsi dan PPK Kabupaten/Kota. “Perlu diketahui bahwa dalam usul penetapan NIP, di samping diminta menyampaikan berkas usul secara lengkap dan benar, PPK juga diminta untuk melampirkan realisasi Surat keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan PNS TA 2018,” terangnya. “PPK Instansi juga harus melampirkan pengumuman keputusan kelulusan berdasarkan peringkat hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB,” tambah Mohammad Ridwan.

Untuk penentuan mulai berlaku pengangkatan sebagai CPNS TA 2018, menurut Mohammad Ridwan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP CPNS tersebut. “Ketentuan itu juga berlaku juga bagi instansi yang telah menyampaikan berkas usul penetapan NIP sebelum surat tersebut dikeluarkan,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 17 Januari 2019

Presiden: Pensiun Bukan Berarti Produktivitas Berhenti

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa pensiun atau memasuki masa purnatugas untuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan berarti menghentikan produktivitas, para ASN dapat melakukan hal hal yang bermanfaat salah satunya berwirausaha. Demikian disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan Sejahtera di Purnatugas yang digagas PT Taspen, di Sentul, Bogor, Rabu (16/01).

Presiden menegaskan bahwa negara dan pemerintah tidak melupakan jasa para aparatur negara dalam membangun bangsa. Oleh sebab itu, acara tersebut dapat dijadikan sebuah motivasi dan semangat bagi ASN yang telah memasuki atau yang akan purnatugas untuk dapat berkarya serta dapat lebih produktif lagi.

Menurutnya, tunjangan yang diberikan pada ASN saat ini sudah lebih dari cukup, asalkan penggunaannya tidak konsumtif, bisa menabung, dan mengelola keuangan dengan baik. Oleh sebab itu, Presiden berpesan kepada para ASN baik yang sudah purnatugas maupun yang belum agar dapat mengelola keuangan dengan bijak agar dapat dirasakan di hari tua.

Selain itu Jokowi juga berpesan agar para ASN yang ingin berwirausaha agar dapat memilih usaha sesuai dengan keseharian. Misalkan ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memulai usaha dalam bidang perikanan atau yang sejenis. Hal tersebut dirasa dapat memberi kemudahan para ASN untuk memulai dan mengembangkan usaha, karena sudah mengerti bidang tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyebutkan bahwa melalui kegiatan tersebut dapat membangkitkan semangat berwirausaha serta menjadi inspirasi bagi para ASN untuk memiliki jiwa enterpreunership. Diharapkan juga ASN yang memasuki masa purnatugas dapat berdaya saing dengan yang lain serta berani mengambil resiko untuk memulai berwirausaha.

“Acara diikuti oleh 5.000 ASN baik yang masih aktif bertugas atau yang telah memasuki purnatugas, dimana kegiatan diisi oleh kisah sukses dari seorang pensiun menjalankan usahanya. Para peserta juga dapat mengunjungi stand pameran yang dikelola para pensiunan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Dirut PT Taspen Iqbal Latanro, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, serta jajaran Direksi PT Taspen.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 16 Januari 2019

BKN Targetkan Draf RPP Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun PNS, TNI dan POLRI Rampung Pekan ke-IV Januari 2019

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji dan pensiun pokok PNS, TNI, dan Polri ditargetkan selesai disiapkan pada pekan ke-IV Januari 2019. Sementara itu untuk RPP Kenaikan Gaji dan Pensiun Pokok TNI, dan Polri, BKN tengah menunggu surat permohonan bantuan teknis penyusunan RPP.

Keputusan tersebut disampaikan Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto dalam diskusi kerja dengan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kemenkeu, Kemenpan, TNI, Polri, PT. Taspen, dan PT. Asabri perihal Pendalaman Konsep RPP tentang Kenaikan Gaji Pokok dan Pensiun Pokok bagi Aparatur Negara serta para pensiunnya pada Selasa, (15/01/2019) di Kantor BKN Pusat Jakarta. “Akhir Januari semua draf RPP akan diteruskan ke Kemenpan RB untuk kemudian diteruskan kepada Presiden melalui Kemensetneg. Untuk TNI dan Polri akan kami undang kembali untuk melakukan validasi kenaikan gaji setelah tabel kenaikannya diselesaikan di unit Kompensasi ASN BKN, ” lanjutnya.

Untuk besaran kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi seluruh Aparatur Negara dan Pensiunannya mengalami kenaikan rata-rata lima persen. Haryomo menjelaskan kebijakan ini, sebagaimana dinyatakan dalam nota keuangan RAPBN 2019, ditujukan untuk penguatan produktivitas aparatur negara dan memperkuat program reformasi birokrasi, menyeimbangkan penambahan aparatur negara, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta mereviu kebijakan pensiun ASN, TNI, dan Polri.

Selanjutnya untuk konsep kenaikan pensiunan, BKN akan lakukan sinkronisasi data pensiunan PNS dan janda/dudanya dan melakukan verifikasi/updating besaran kenaikan dengan PT. Taspen sebagai persiapan pembayaran manfaat pensiun setelah RPP ditetapkan. ­

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 14 Januari 2019

Presiden Jokowi: Perangkat Desa Akan Peroleh Penghasilan Tetap Setara Golongan II/a

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para perangkat desa agar tidak usah melakukan aksi demo di depan Istana, selain karena saat ini musim hujan, juga karena nasib mereka sudah rampung dibicarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Sudahlah, kita terima. Saya nanti yang terima sendiri, tapi di Istora Senayan saja,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Menurut Presiden,  pemerintah sudah memutuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Untuk itu, dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 11 Tahun 2015 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 akan segera direvisi.

“Saya sudah perintahkan paling lama 2 (dua) minggu setelah hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ditunggu dua minggu nanti akan segera kita keluarkan revisi PP-nya ,sehingga segera bisa dilaksanakan dari perintah PP yang ada,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menambahkan, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa.

“Jadi setelah kita bertemu di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak usah demo di depan Istana. Saya ingin menyampaikan marilah kita semuanya kembali ke daerah masing-masing dan berdoa semuanya agar kita selamat sampai ke tempat tujuan,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB Syafruddin.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Senin, 07 Januari 2019

Program Orientasi Harus Mampu Gugah Semangat CPNS 2018 Bekerja Sepenuh Hati

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa menyambut bergabungnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, program orientasi harus dibenahi dengan tujuan memotivasi mereka untuk bekerja dengan sepenuh hati. Jika para CPNS baru tersebut bekerja dengan sepenuh hati sudah pasti efeknya layanan di instansi pemerintah jauh akan lebih produktif. Pernyataan tersebut disampaikan Sestama BKN Supranawa Yusuf dalam Rapat Pengarahan Seluruh Pegawai pada Biro Kepegawaian BKN, Senin (7/1/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Sestama BKN melanjutkan bahwa “Dalam program orientasi para CPNS baru akan memutuskan untuk cinta dan bekerja dengan penuh semangat pada organisasi atau malah memutuskan untuk demotivasi atau malah berniat untuk melakukan hal-hal merugikan yang tidak diinginkan oleh organisasi. Masa orientasi akan menentukan semangat mereka bekerja sepenuh hati,” ujar Sestama BKN. Oleh sebab itu Sestama meminta penyelenggaraan orientasi jangan dianggap remeh. Menurutnya jika tahap orientasi CPNS dapat diselenggarakan dengan baik, maka begitu banyak potensi permasalahan di masa datang yang dapat diminimalisir. “Perusahaan-perusahaan profesional tahu betapa pentingnya orientasi awal itu sehingga benar-benar memanfaatkannya dengan baik,” tutur Sestama BKN. “Oleh sebab itu program orientasi harus dibenahi, dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman,” imbuhnya.

Lebih jauh Sestama meminta pihak pengelola kepegawaian pada BKN khususnya dan Instansi Pemerintah pada umumnya untuk selalu menyusun konsep dan implementasi pengembangan SDM ASN. “Biro SDM harus memiliki program pengembangan kompetensi. Program pengembangan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Program orientasi CPNS pada instansi Pemerintah harus dimanfaatkan untuk menjelaskan soal budaya organisasi, harapan-harapan setiap orang terhadap CPNS baru tersebut, dan juga untuk menunjukan peran strategis dan betapa berharganya mereka yang telah bergabung pada organisasi Pemerintah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di BKN sendiri bahwa rencananya selama menjalani masa percobaan, sebanyak 169 CPNS akan ditempatkan di kantor Pusat BKN Jakarta. Sebelum disebar ke seluruh Kanreg dan UPT BKN mereka akan menjalani masa orientasi dan Latihan Dasar di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sabtu, 05 Januari 2019

Pemberkasan CPNS BKN, Berikut Ini Dokumen Utama yang akan diperiksa Kelengkapan dan Keabsahannya

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa usai mengumumkan daftar peserta seleksi CPNS TA 2018 formasi BKN yang lulus hingga tahap akhir, BKN melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi (pemberkasan-red), Kamis (3/1/2019), di Kantor Pusat BKN Jakarta. Selanjutnya kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan penetapan NIP para CPNS yang bersangkutan.

Kepala Biro Kepegawaian BKN Diah Kusuma Ismuwardani, Jumat (4/1/2019) menyampaikan terdapat 6 (enam) dokumen utama yang akan diperiksa dan dicek kelengkapan serta kevalidannya, yakni: Keabsahan surat lamaran; Kesesuaian kualifikasi pendidikan (Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah-red) peserta seleksi dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan; Kesesuaian data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi; Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan; Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; Dan keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya ditanya kemungkinan adanya peserta seleksi yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi tersebut, Diah Kusuma mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya. “Apabila salah satu syarat saja dari keenam persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya,” tandas Diah Kusuma.

Dimintai keterangan secara terpisah, Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian BKN Samsiana Sappari di ruang kerjanya menyampaikan bahwa selain melakukan pemeriksaan pada 6 syarat utama, BKN juga melakukan pemeriksaan keabsahan salinan KTP; Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA; Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku ; Sertifikat TOEFL/Preparation TOEFL yang digunakan pada saat pendaftaran CPNS melalui SSCN; Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas; Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua. “Surat keterangan jenis/tingkat disabilitas khusus untuk pelamar dengan jenis formasi disabilitas: Surat Keterangan Kepala Desa/kepala Suku khusus untuk pelamar dengan jenis Putra/Putri Papua dan Papua Barat,” kata Samsiana.

Samsiana juga menambahkan bahwa dalam proses pemeriksaan berkas administrasi peserta CPNS di lingkungan BKN, untuk memudahkan peserta dilakukan pengitungkan letak geografis alamat peserta yang dinyatakan lulus seleksi. “Pemeriksaan berkas kami lakukan sesuai titik lokasi yang dipilih pelamar. Ini bertujuan untuk memudahkan peserta.

Samsiana menambahkan bahwa rencananya selama menjalani masa percobaan menjadi CPNS nanti, para CPNS akan ditempatkan di kantor Pusat BKN Jakarta. “Sebelum disebar ke seluruh Kanreg dan UPT BKN, mereka akan menjalani masa orientasi dan Latihan Dasar di Kantor Pusat,” papar Samsiana Sappari.

Pusat Data Kepegawaian BKN mencatat bahwa dari 170 Formasi CPNS yang dibuka BKN hanya terisi sebanyak 169 formasi. Ke 169 formasi tersebut berasal dari 143 pelamar yang lolos dari formasi jalur Umum, 20 dari jalur Cumlaude, 3 peserta dari jalur Disabilitas, 2 peserta dari jalur Putra/Putri papua, dan 1 peserta dari jalur Diaspora. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 peserta melakukan pemberkasan di Kantor Pusat dan 111 peserta lainnya melakukan pemberkasan di empat belas Kanreg BKN.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.