Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Rabu, 26 Desember 2018

Setiap Institusi Pemerintah Harus Memiliki Instrumen Manajemen Kinerja

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf dalam paparannya sebagai narasumber pada Seminar Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi yang digelar Badan Nasional Narkotika (BNN) di Hotel Ciputra Jakarta, (20/12/2018) menyampaikan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki instrumen manajemen kinerja yang mencakup indikator hasil dan perjanjian kinerja dengan orientasi tujuan organisasi.

Sestama BKN juga sempat menyinggung soal tiga PR besar BKN. Pertama, perihal manajemen karier berdasar talenta melalui mapping SDM institusi. Setiap instansi sudah harus melakukan pemetaan dan memiliki data potensi dan kompetensi SDM di lingkungan organisasinya. Ke depan talent pool ASN masing-masing instansi tersebut kita integrasikan untuk menjadi database talent pool ASN nasional. Kedua, instrumen manajemen kinerja yang mengakomodir cascading tujuan organisasi, target pimpinan teratas sampai pegawai di level staf, kemudian alignment (penjajaran) indikator dan perjanjian kinerja masing-masing individu pegawai. Ketiga, integrasi antara sistem informasi pegawai di seluruh instansi pemerintah dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola BKN, sehingga kita memiliki big data ASN se-Indonesia.

Sementara itu perihal manajemen kinerja, salah satu Asisten Deputi di Kementerian PANRB Ronal Andrea yang juga hadir sebagai narasumber menuturkan hal senada dengan Sestama BKN. Menurutnya, sudah saatnya setiap instansi pemerintah menyusun indikator kinerja organisasi yang berorientasi bukan pada anggaran, tetapi pada tujuan organisasi yang diturunkan ke target masing-masing pegawai mulai dari level tertinggi ke bawah.

Menanggapi itu, Akademisi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasejo juga menyebutkan bahwa pimpinan pada level manajemen tingkat menengah (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator) menjadi kunci berjalannya implementasi kebijakan di organisasi pemerintah.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 21 Desember 2018

Terapkan E-Learning, Percepat Pemahaman Kode Etik ASN

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan e-Learning Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem digital ini, setiap instansi pemerintah bisa dengan mudah belajar dan memahami mengenai Kode Etik ASN.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan bahwa e-Learning ini merupakan bagian dari strategi Kementerian PANRB untuk mewujudkan ASN yang berintegritas. Sebagai penyelenggara negara, memahami kode etik dan perilaku adalah hal yang mendasar. Adanya inovasi ini untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern.

“Kode etik ASN sebelumnya sudah ada, bukan hal baru. e-Learning ini adalah untuk percepatan,” imbuhnya seusai peluncuran e-Learning Kode Etik ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (21/12).

Pendekatan training online ini menjadi pilihan yang sesuai karena mudah diakses oleh semua pegawai. Platform ini berbeda dari metode konvensional seperti in class training karena hanya bisa menjangkau peserta dalam jumlah terbatas. Perlu diketahui, platform ini adalah hasil kerjasama Kementerian PANRB dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dengan total ASN 4,3 juta jiwa, e-Learning adalah terobosan metode pembelajaran yang efisien dan efektif. Sebenarnya, metode e-Learning ini bukanlah hal baru. e-Learning merupakan salah satu contoh bagaimana pemanfaatan teknologi terutama jaringan internet untuk mendukung proses belajar mengajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Pada kesempatan tersebut, Sestama LAN Sri Hadiati mengatakan bahwa kode etik merupakan jiwa ASN. “Muaranya pada etika. Bagaimana ASN mempunyai etika,” ujarnya.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa e-Learning merupakan pembelajaran mandiri. Materi yang dikembangkan pada tahap awal e-Learning mencakup materi dasar kode etik dan kode perilaku ASN.

Dijelaskan, integritas merupakan salah satu yang harus dimiliki ASN untuk mewujudkan SMART ASN. Selain integritas, ASN juga harus memiliki jiwa nasionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, serta enterpreneurship.

“Sehingga di tahun 2024 akan terwujud SMART ASN yang berkelas dunia,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 19 Desember 2018

Minimalisasi Kesalahan, BKN Undang Instansi Pembuka Rekrutmen CPNS Sinkronkan Nilai SKD dan SKB

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan 2019, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka persiapan penyampaian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penyelenggaraan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan rekonsiliasi/validasi data hasil integrasi SKD-SKB di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu (19/12/2018) hingga Jumat (21/12/2018) mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 476 instansi daerah dan 75 instansi pusat yang telah selesai menggelar SKB.

Ibtri Rejeki, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN dan juga bertindak sebagai Koordinator Tim Pengolahan Rekonsiliasi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memadukan data yang ada di SSCN dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi agar selaras. “Pada kegiatan ini, instansi harus menyampaikan bukti pernyataan tanggungjawab terhadap peserta termasuk terhadap mereka

yang memiliki sertifikasi pendidik, dengan membubuhkan tandatangan pejabat pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian,” ungkap Ibtri.

Sejalan dengan Ibtri, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Heri Susilowati, menyampaikan harapannya dengan adanya rekonsiliasi ini dapat menghasilkan keselarasan data dan meminimalisasi kesalahan. “Dengan rekonsiliasi data ini diharapkan semua data bisa sinkron dan sesuai sehingga dapat menciptakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat semakin percaya dengan BKN,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan pesan kepada panitia penyelenggara agar selalu siaga dalam menjalankan proses pekerjaan. “Sejatinya merekrut calon abdi negara merupakan pekerjaan besar, sehingga kita harus selalu siaga dan sehat. Semangat untuk kita semua demi birokrasi yang lebih baik” pungkas Yusuf.


Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

4.143 PTT Kemenkes Sambut Lahirnya Keppres Nomor 25/2018

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan 2019, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 4.143 tenaga kesehatan (Nakes) pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI telah mengikuti proses seleksi tes kompetensi dasar pada tahun 2016 lalu. Nakes PTT ini kini bisa bernafas lega setelah menantikan kejelasan nasibnya karena berusia lebih dari 35 tahun.

Pada 19 September 2018 lalu, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun.

Selain menjadi jawaban atas penantian para PTT Kemenkes, kebijakan presiden ini merupakan kabar gembira bagi Kementerian Kesehatan karena menjadi katalisator bagi upaya pemenuhan tenaga kesehatan.

''Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018, menjadi dasar PTT CPNS Kemenkes yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2016 dan berusia setinggi-tingginya 40 tahun dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah,'' ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattisellano Robert Johan, pada kegiatan Sosialisasi Keppres Nomor 25 Tahun 2018 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore (12/12).

Pada pertemuan yang dihadiri 32 sekretaris daerah provinsi dan 387 sekretaris daerah Kabupaten/Kota didampingi kepala dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing tersebut, disampaikan bahwa dari sejumlah 4.153 tenaga kesehatan PTT Kemenkes yang berusia antara 35 s.d 40 tahun dan telah mengikuti seleksi dan dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemda melalui Keppres No.25/2018, terdiri dari 74 dokter, 28 dokter gigi, dan 4.041 bidan.

Sementara itu sebelumnya, sebanyak 39.090 tenaga kesehatan PTT Kemenkes berusia kurang dari 35 tahun (863 dokter, 412 dokter gigi, dan 37.815 bidan) telah ditetapkan dan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemda berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara itu, bagi 67 tenaga kesehatan PTT Kemenkes berusia lebih dari 40 tahun dan telah mengikuti seleksi, akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejalan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 yang sudah terbit beberapa hari lalu.

''Sampai saat ini, Kemenkes menganggarkan gaji dan insentifnya para PTT sampai memperoleh penyelesaian dan beralih statusnya menjadi CPNS di lingkungan Pemda,'' tutur Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes, Murti Utami, dalam paparannya dalam kesempatan yang sama.

Menindaklanjuti kebijakan ini, membutuhkan peran serta dari seluruh pihak lintas sektor yang terkait, mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Kesehatan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah sebagai dasar pemberdayaan CPNS, hingga penetapan SK pengangkatan CPNS oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Di akhir pertemuan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, secara simbolis menyerahkan MoU kepada Pemerintah Kab. Tulang Bawang, Lampung; Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara; Kab. Agam, Sumatera Barat; Kab. Bangkalan, Jawa Timur; dan Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Tentang Kebijakan Tenaga Kesehatan PTT Kemenkes

Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil adalah dengan kebijakan penempatan Dokter, Dokter Gigi pegawai tidak tetap (PTT) yang telah dilakukan sejak 1991 (berdasarkan Keppres 37/1991) dan Bidan PTT sejak 1994 (berdasarkan Keppres 23/1994).

Kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan PTT Kemenkes menjadi CPNS di lingkungan Pemda merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan disparitas dan distribusi yang tidak merata dari tenaga kesehatan di Indonesia. Putra-putri daerah ini bersedia ditempatkan di daerah tempat mereka bertugas, diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu, pengabdian mereka yang sebagian besar telah bertugas lebih dari 9 tahun hingga saat ini.

Berita ini bersumber dari Kementerian Kesehatan RI.
Share:

Jumat, 07 Desember 2018

Gaji PNS Bakal Naik Mulai April, Januari-Maret Dirapel

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen kemungkinan baru akan terealisasi pada April tahun depan. Adapun kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari-Maret kemungkinan dibayarkan sekaligus pada bulan tersebut.

Hal ini lantaran payung hukum yang mengatur hal tersebut diperkirakan tak bisa terbit di akhir tahun ini. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) baru akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji mulai Januari mendatang. Dengan demikian, menurut dia, PP tersebut kemungkinan baru bisa terbit pada Maret 2019.

"Kalau PP jadi pada bulan Maret, maka setelah itu, setiap tanggal 1 per bulan kedepannya, kenaikan gaji mulai dibayar," jelas Askolani di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (7/12).

Kendati demikian, Askolani bilang kenaikan gaji abdi negara tahun depan sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019 mendatang. Makanya, setelah PP itu terbit, kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari hingga Maret akan dibayar sekaligus pada April tersebut.

Kondisi ini sebetulnya serupa ketika pemerintah menaikkan gaji PNS tiga tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Kala itu, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.

"Mulainya sudah Januari, tapi kalau belum ada PP, implementasinya belum bisa dimulai. Nanti Presiden akan mengumumkan mekanismenya," jelas dia.

Dengan kenaikan gaji, Askolani juga mengatakan, otomatis nilai gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS yang diterima akan lebih besar. Sebab, gaji pokok dianggap sebagai basis utama dalam perhitungan dua tambahan penghasilan tersebut.

Rencananya, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menyiapkan gaji dan tunjangan PNS sebanyak Rp98 triliun. Sementara itu, anggaran untuk pensiunan mencapai Rp117 triliun di tahun depan.

"Tentu gaji ke-13 dan THR juga akan naik, karena gaji pokok akan menjadi basis perhitungan tersebut," paparnya

Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen di tahun depan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2019. Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama sejak 2015. 

Menurut catatan CNNIndonesia.com, sejak 2007 hingga 2015, pemerintah selalu menaikkan gaji PNS setiap tahunnya. Namun, kenaikan tersebut berhenti di 2015. 

Meski demikian, sebagai ganti atas gaji yang tidak naik, pemerintah telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), atau kerap disebut gaji ke-14 kepada PNS mulai tahun 2016 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016.

Berita ini bersumber dari CNN.
Share:

Selasa, 04 Desember 2018

Aturan PPPK Rilis, Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Dalam Bentuk Apapun!

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo meminta agar instansi terkait memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” terang Presiden pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Seperti dilansir dari web setkab.go.id, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Menurutnya fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sabtu, 01 Desember 2018

Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

"Alhamdulillah berkat bantuan banyak pihak kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang didalamnya termasuk upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di malam Puncak Hari Guru Nasional, di Kota Pahlawan, Surabaya, Minggu (25/11).

Disampaikan Menag ada enam tunjangan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama yang masuk pada Rancangan APBN 2019, yaitu:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Guru PNS yang sudah tersertifikasi. Dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp5,06 triliun yang akan diberikan kepada 118.983 guru.

2. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang sudah inpassing sebanyak 974 ribu guru dialokasikan anggaran tidak kurang Rp2,98 triliun

3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru Non PNS yang belum inpassing dialokasikan anggaran tidak kurang 1,82 triliun rupiah bagi 101.484 guru.

4. Tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dialokasikan 72,9 miliar rupiah untuk 4.500 guru.

5. Tunjangan insentif khusus bagi guru PNS yang belum inpassing dan sertifikasi dialokasikan anggaran 900 miliar untuk 241.665 guru

6. Tunjangan kinerja bagi guru PNS baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Dengan rincian bagi yang belum sertifikasi akan mendapatkan 100 persen sesuai grade masing-masing dan yang sudah sertifikasi mendapatkan haknya berdasarkan selisih Tukin dari TPG.

"Mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa mulai direalisasikan secara bersama," kata Menag. 

Bahkan menurut Menag, di sejumlah provinsi sudah ada yang bisa merealisasikan di bulan Desember 2018. "Namun yang jelas pada 2019 seluruh provinsi berkewajiban merealisasikan semua tunjangan profesi guru, tunjangan insentif dan tunjangan khusus guru," tegas Menag.

Dikatakan Menag ada tiga tantangan di dunia pendidikan. Yaitu, keterbatasan sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan kualitas serta mutu pendidikan dengan bentangan geografis yang beragam.

"Kita sedang membangun infrastruktur dan kesejahteraan. Kita tidak menyerah dan terus berjuang agar tantangan dunia pendidikan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya," ujar Menag dihadapan ribuan guru yang hadir di Kota Surabaya.

 Berita ini bersumber dari KEMENAG
Share:

Facebook Page

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.