Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 30 November 2018

Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

"Alhamdulillah berkat bantuan banyak pihak kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang didalamnya termasuk upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di malam Puncak Hari Guru Nasional, di Kota Pahlawan, Surabaya, Minggu (25/11).

Disampaikan Menag ada enam tunjangan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama yang masuk pada Rancangan APBN 2019, yaitu:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Guru PNS yang sudah tersertifikasi. Dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp5,06 triliun yang akan diberikan kepada 118.983 guru.

2. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang sudah inpassing sebanyak 974 ribu guru dialokasikan anggaran tidak kurang Rp2,98 triliun

3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru Non PNS yang belum inpassing dialokasikan anggaran tidak kurang 1,82 triliun rupiah bagi 101.484 guru.

4. Tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dialokasikan 72,9 miliar rupiah untuk 4.500 guru.

5. Tunjangan insentif khusus bagi guru PNS yang belum inpassing dan sertifikasi dialokasikan anggaran 900 miliar untuk 241.665 guru

6. Tunjangan kinerja bagi guru PNS baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Dengan rincian bagi yang belum sertifikasi akan mendapatkan 100 persen sesuai grade masing-masing dan yang sudah sertifikasi mendapatkan haknya berdasarkan selisih Tukin dari TPG.

"Mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa mulai direalisasikan secara bersama," kata Menag. 

Bahkan menurut Menag, di sejumlah provinsi sudah ada yang bisa merealisasikan di bulan Desember 2018. "Namun yang jelas pada 2019 seluruh provinsi berkewajiban merealisasikan semua tunjangan profesi guru, tunjangan insentif dan tunjangan khusus guru," tegas Menag.

Dikatakan Menag ada tiga tantangan di dunia pendidikan. Yaitu, keterbatasan sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan kualitas serta mutu pendidikan dengan bentangan geografis yang beragam.

"Kita sedang membangun infrastruktur dan kesejahteraan. Kita tidak menyerah dan terus berjuang agar tantangan dunia pendidikan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya," ujar Menag dihadapan ribuan guru yang hadir di Kota Surabaya.

 Berita ini bersumber dari KEMENAG
Share:

Selasa, 27 November 2018

Korpri dan Taspen Jamin Kesejahteraan ASN di Masa Pensiun

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bersama PT Taspen telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara atau ASN di masa pensiunan. Langkah Korpri dan Taspen tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Ashari F Radjamilo, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah Korpri dan Taspen yang memberikan perhatian kepada ASN, bahkan saat memasuki masa pensiun. Inovasi Korpri dan Taspen telah menghadirkan pelayanan yang lebih baik, khususnya dalam mengelola asuransi sosial yang meliputi dana pensiun.

"Kita berbangga dan memberikan support, (Korpri dan Taspen) menciptakan suasana yang membahagiakan dan mensejahterakan ASN sehingga dapat diwujudkan secara bersama-sama," kata Ashari, saat membuka Workshop Jaminan Kesejahteraan ASN dengan tema 'Sistem Pensiun yang Menyejahterakan dan Membahagiakan ASN' di Kota Makassar, Senin (26/11/2018).

Ia menambahkan pelayanan yang diberikan Taspen sangat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN pada masa pensiun. "Ini agar tidak susah lagi, gaji kita (ASN) sebelum pensiun itu bisa (hingga) puluhan juta rupiah, tapi setelah memasuki usia pensiun itu tinggal Rp 3 juta."

"Ya memang ASN itu mengalami penurunan (gaji) sangat signifikan sekali. Dan (Taspen) membuat inovasi bagaimana ASN tidak susah lagi memasuki masa pensiun, itu karena ada tabungannya disiapkan," sambung Ashari. 

Lebih jauh, Ashari juga menyampaikan harapan sekaligus apresiasi kepada Korpri agar tidak kenal lelah memberikan perhatian kepada anggotanya, dalam hal ini ASN. Korpri sebagai wadah untuk menghimpun dan membina seluruh ASN, dapat menjadi pemersatu bangsa untuk menempatkan ASN sebagai perekat kebhinekaan bangsa. 

Olehnya itu, Ashari melanjutkan Korpri dituntut selalu menjaga sikap netralitas guna mewujudkan jati diri sebagai wadah perekat bangsa. "Korpri sebagai organisasi profesi untuk harus mengembangkan diri secara mandiri dan profesional, yang diatur adalam Undang-Undang Aparatur Negara," ujarnya. 

Ashari juga berharap Korpri senantiasa melakukan kajian strategis dan mampu merumuskan rekomendasi untuk merumuskan pilar kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan aparatur negara pada masa yang akan datang. 

Berita ini bersumber dari Warta Ekonomi.
Share:

Sabtu, 24 November 2018

Pemerintah Siapkan Regulasi Jabatan yang Bisa Diisi oleh Non-PNS

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota TNI,  Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nantinya, untuk JPT Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS dan non-PNS.

Dikatakan, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok  jabatan ASN,  yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional.  “Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi – instansi tertentu,” ujar Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis (22/11).

Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan POLRI, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi.   Berdasarkan Permenpan RB No.13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif harus dilakukan secara nasional baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas luasnya. “Ini harus diatur melalui permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” jelas Aba.

Aba menambahkan, untuk pengisian jabtan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses  mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi.  “Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 23 November 2018

Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2018 Dilaksanakan Mulai Awal Desember 2018

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa instansi Pusat maupun Daerah dapat mengumumkan SKB setelah proses rekonsiliasi data yang dilakukan oleh BKN bersama Instansi Pusat dan Daerah selesai. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dalam Konferensi Pers terkait peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018 di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS 2018. Optimalisasi tersebut dilakukan demi pemenuhan kebutuhan/formasi sesuai Passing Grade Permenpan No. 37 Tahun 2018 dengan rata-rata tingkat kelulusan per tanggal 21 November 2018 sebesar 12,5% untuk Kementerian/Lembaga Pusat, sedangkan Instansi Daerah sebesar 3,7% untuk Wilayah Barat, 2,2% untuk Wilayah Tengah dan 1,4% untuk Wilayah Timur dari total data sebanyak 2.635.932. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan/formasi yang kosong sebanyak 4.252 formasi umum dan 1.950 formasi khusus yang tidak memiliki pendaftar.

Kepala BKN juga menyampaikan bahwa SKB akan mulai dilaksanakan sekitar tanggal 4 Desember 2018 untuk Instansi yang menggunakan sistem CAT dan sekitar tanggal 1 Desember 2018 bagi Instansi yang menggunakan sistem UNBK. SKB untuk Instansi Daerah hanya menggunakan CAT sedangkan Instansi Pusat selain menggunakan CAT juga menggunakan jenis ujian lain sesuai kebutuhan Instansi dalam formasi tersebut seperti, Tes Potensial Akademik, Kesamaptaan Jasmani atau Psikotest. “Soal SKB disusun oleh masing-masing Instansi Pembina dalam formasi tertentu dan khusus formasi Guru tidak perlu mengikuti SKB jika telah memiliki Sertifikasi Pendidik,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 07 November 2018

Ditarget terbit 2019, RPP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian difinalisasi

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masuk tahap finalisasi.

Beleid yang mengatur tentang pegawai tidak tetap ini diharapkan dapat selesai pada awal tahun depan. Hal itu agar pelaksanaan seleksi PPPK dapat dilakukan setelah proses perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selesai.

"PPPK sudah maju, selesai proses CPNS nanti akan dilanjutkan PPPK," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai membuka International Public Service Forum 2018, Rabu (7/11).

Proses seleksi CPNS akan bergulir hingga Desember 2018. Oleh karena itu pemerintah masih memiliki waktu untuk mengesahkan aturan tersebut.

Saat ini aturan PPPK masih belum diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Namun, Syafruddin bilang RPP PPPK telah disetujui dalam sidang kabinet.

Setelah RPP PPPK diundangkan, akan ada paraturan turunan. Salah satu yang akan dibahas dalam peraturan turunan nantinya adalah kuota penerimaan PPPK.

"Aturan kuota juga akan diatur sedemikian rupa melalui turunan kalau sudah ada PP-nya," terang Syafruddin.

PPPK dapat menjadi opsi yang dipilih setelah seleksi CPNS. Asal tahu saja, seleksi CPNS cukup ketat sehingga banyak peserta yang gugur.

Syafruddin bilang dari total pendaftar mencapai 3,5 juta, sebanyak 238.000 yang diterima menjadi PNS. Namun, seleksi CPNS dianggap telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari Kontan
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.