Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 17 Agustus 2018

Rilis Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019

Yth. Bapak/Ibu
Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
Operator Dapodik SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
di seluruh Indonesia
 


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 
Telah menjadi agenda rutin bahwa setiap pergantian tahun ajaran di sekolah juga akan diikuti dengan pergantian versi Aplikasi Dapodikdasmen versi baru. Pembaruan Aplikasi Dapodikdasmen yang dilakukan secara terus-menerus merupakan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas data Dapodik dan juga upaya untuk mengakomodasikan regulasi yang berlaku, di antaranya aturan yang baru terbit pada tahun 2018 seperti Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dan Permendikbud No 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Pembaruan juga dilakukan untuk menyelaraskan terhadap prosedur dan mekanisme pemanfaatan data Dapodik untuk berbagai transaksi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Puji syukur Alhamdulillah, Tim Dapodikdasmen telah menyelesaikan proses pengujian aplikasi Dapodikdasemen versi baru untuk digunakan pada Tahun Ajaran 2018/2019 sesuai dengan jadwal. Maka pada kesempatan ini bertepatan dengan peringatan Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia telah dirilis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 dimana terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan penggunaan database versi baru, pembaruan beberapa fitur dan juga penambahan fitur baru, validasi data, serta perbaikan beberapa bug versi sebelumnya. Sejak dirilisnya Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 ini, maka Aplikasi Dapodikdasmen versi sebelumnya (2018, 2018.b patch 1 dan patch 2) dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan lagi.

Secara teknis Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 telah menggunakan database yang baru, oleh karenanya Aplikasi Dapodikdasmen versi sebelumnya (2018, 2017b patch 1 dan patch 2) tidak dapat langsung di upgrade ke Dapodikdasmen versi 2019, akan tetapi harus melakukan install ulang dan registrasi ulang. Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019 hanya dirilis dalam bentuk INSTALLER dan tidak ada versi UPDATER.
Berikut adalah daftar perubahan pada Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019:

  1. [Pembaruan] Penambahan referensi Kurikulum 2013 Revisi
  2. [Pembaruan] Penamaan siswa dengan huruf kapital di awal kata
  3. [Pembaruan] Penambahan referensi Kurikulum Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK)
  4. [Pembaruan] Penambahan referensi Kepanitiaan Sekolah
  5. [Pembaruan] Penambahan referensi tugas tambahan Bendahara BOS
  6. [Pembaruan] Migrasi hasil integrasi PPDB ke dalam database Dapodikdasmen
  7. [Pembaruan] Proses kelulusan bersama untuk siswa tingkat akhir
  8. [Pembaruan] Penambahan peringatan dini saat penghapusan data yang berkaitan dengan tunjangan profesi guru
  9. [Pembaruan] Penambahan dan mengkadaluarsakan (meng-expired-kan) referensi tugas tambahan guru
  10. [Pembaruan] Penambahan referensi prasarana: lapangan, kantin dan lapangan parkir
  11. [Pembaruan] Penyatuan Database Dikdas dan Database Dikmen
  12. [Pembaruan] Mewajibkan sekolah memilih Kurikulum 2013 untuk rombongan belajar dengan tingkat 1, 7 dan 10 di semua jenjang
  13. [Pembaruan] Panambahan tabulasi pada Menu Validasi Lokal untuk mengecek referensi yang terikat dengan data sekolah, GTK, Peserta Didik, Sarpras dan Rombel
  14. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status warning untuk mengecek jumlah rombel berdasarkan rasio jumlah peserta didik
  15. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status warning untuk peserta didik SD yang berumur di bawah 5 tahun 6 bulan terhitung dari tanggal 01 Juli 2018
  16. [Pembaruan] Penambahan validasi dengan status invalid untuk semua TMT pada rincian GTK jika selisih tanggal lahir < 15 tahun dari TMT tersebut
  17. [Pembaruan] Penambahan fitur web service untuk digunakan oleh aplikasi selain Dapodikdasmen guna kepentingan sekolah
  18. [Perbaikan] Perubahan alur pengisian untuk KIP dan PIP pada peserta didik
  19. [Perbaikan] Penonaktifan tambah Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP, SMA dan SMK Reguler (kecuali daerah khusus)
  20. [Perbaikan] Isian secara otomatis untuk sarana yang berada dalam prasarana sesuai standar prasarana
  21. [Perbaikan] Perbaikan pada security aplikasi
  22. [Perbaikan] Penyesuaian aplikasi dengan strukur database terbaru (versi 2.80)

Proses tarik dan tambah data peserta didik dapat dilakukan pada laman yang baru, yaitu laman Kelola Data Sekolah. Laman Kelola Data Sekolah dapat diakses pada alamat berikut (Klik Disini). Panduan penggunaan Aplikasi Dapodikdasmen dan Laman Kelola Data Sekolah telah dideskripsikan pada Buku Panduan Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 (terlampir).
Untuk itu kepada seluruh Bapak/Ibu Operator Dapodik untuk segera melakukan upgrade ke Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 dan melakukan pemutakhiran data Tahun Ajaran 2018/2019.
Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Satu Data,
KERJA KITA, PRESTASI BANGSA
Admin Dapodikdasmen


LINK UNDUHAN
a. Installer Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019

b. Prefill Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019

c. Buku Panduan Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2019
Sumber berita : Dapodikdasmen
Share:

Kamis, 16 Agustus 2018

Presiden Jokowi menyebutkan gaji pokok PNS dan pensiunan dinaikkan rata-rata sebesar 5% pada 2019.

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan dinaikkan rata-rata sebesar 5% pada 2019.

Hal itu diungkapkannya pada saat berpidato tahunan nota keuangan tahun anggaran 2019 di Gedung Senayan DPR, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018).

"Pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiunan pokok bagi aparatur negara, serta pensiunan sebesar rata-rata 5%," kata Jokowi.

Alasan kenaikkan gaji pokok PNS dan pensiunan sebesar 5%, kata Jokowi merupakan langkah lanjutan pemerintah dalam percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga (K/L).

Orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan juga agar layanan publik semakin lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," tutup dia.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Rabu, 15 Agustus 2018

Gantikan Asman Abnur, Presiden Jokowi Lantik Syafruddin Sebagai Menteri PANRB

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk masa sisa jabatan periode tahun 2014-2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8) pagi.

Syafruddin menggantikan pejabat sebelumnya Asman Abnur yang memilih mundur terkait dengan sikap partai politik asalnya dalam pemilihan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024.

Pelantikan Syafruddin dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2018.

Usai pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, dan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat diikuti oleh tamu undangan yang hadir lainnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menhub Budi K. Sumadi, Menkes Nila F. Moeloek, Menlu Retno Marsudi, Menpar Arief Yahya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laloy, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menpora Imam Nahrawi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepla BIN Budi Gunawan, dan Jaksa Agung Prasetyo SH.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Aplikasi Dapodik Versi 2019

Sahabat pembaca Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Tim Dapodikdasmen sementara menyelesaikan proses pengujian Aplikasi Dapodikdasmen versi baru, yaitu versi 2019. Pada Aplikasi Dapodik versi 2019 terdapat perubahan yang cukup signifikan dengan penggunaan database versi baru, pembaruan beberapa fitur dan juga penambahan fitur baru, validasi data serta perbaikan beberapa bug yang sering terjadi pada aplikasi dapodik terdahulu.

Pembenahan-pembenahan tersebut sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas data dapodik dan juga upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap aturan/regulasi yang berlaku, serta menyelaraskan terhadap prosedur dan mekanisme pemanfaatan data Dapodik untuk berbagai transaksi dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi dapodikdasmen versi 2019 menggunakan database versi baru, oleh karenanya Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 hanya dirilis dalam bentuk INSTALLER tidak ada versi UPDATER.

Waktu dan Aplikasi Baru:
1. Estimasi 17 Agustus 2018;
2. Selama proses perawatan, sinkronisasi di-off-kan;
3. Generate prefil masih bisa dilakukan untuk mengakomodir Aplikasi PMP;
4. Manajemen Dinas Pendidikan di-off-kan (tambah PTK baru dan lain-lain) yang bersifat interaksi;
5. Rekap-rekap data masih bisa diambil;
6. Nama Dapodikdasmen versi 2019;
7. Fresh Installer.

Perubahan fitur dan Mekanisme:
1. Tambah PD Baru Melalui Tarik PD Online;
2. Tambah PD di luar Dapodik melalui mekanisme ke dinas pendidikan setempat;
3. Pengawas melakukan verifikasi kelapangan;
4. Kepala Sekolah menandatangani SPTJM;
5. Notifikasi saat Hapus, ubah (anggota rombel, rombel, pembelajaran dan sincron);
6. Surat Pengantar mutasi di non aktifkan dari front end.

Fasilitas Hasil PPDB:
1. Integrasi PPDB kedalam database dapodik;
2. Inject data hasil PPDB kedalam basis data dapodik secara otomatis;
3. Prosedur dan format database sudah distandarkan;
4. Nilai Tambah:
– Sekolah tidak perlu input ulang data baru,
– Data Longitudinal (PD-id) terjaga.

Absensi Online:
1. Absensi Guru DHGTK akan digunakan untuk validasi tunjangan profesi SMT 1 TP 2018/2019;
2. Mekanisme Fingerprint terintegrasi;
3. Sesuaikan dengan jadwal pembelajaran di dapodik dengan data FP.

Validasi:
1. Front End;
2. Back End;
3. Verval;
4. Transaksional Sistem.

Berita ini bersumber dari LPMP Sulawesi Tenggara
Share:

Jumat, 10 Agustus 2018

BKN: Syarat PNS Mendapatkan Pensiun Minimal Memiliki Masa Kerja 10 Tahun

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK,sudah tahukah anda bahwa berkenaan dengan banyaknya usul pengajuan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari Tenaga Honorer, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat bernomor D.26-30/V.1028/99 tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kepegawaian Kepala BKN, Aris Windiyanto, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan  Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan, bahwa waktu menjalankan kewajiban negara dalam kedudukan lain dari pada pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri  sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

Deputi Kepegawaian Kepala BKN itu juga menunjuk pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.

Selain itu, dalam Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, lanjut Aris, ditentukan bahwa Jaminan Pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

“Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kami sampaikan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun,” jelas Aris.

Termasuk dalam masa kerja dimaksud, menurut Deputi Kepegawaian Kepala BKN itu, sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai Batas Usia Pensiun tetapi belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aris menegaskan, yang bersangkutan tidak berhak diberikan pensiun.

Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 04 Agustus 2018

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.