Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Selasa, 26 Juni 2018

Pemerintah Siapkan Model Pensiun Baru Yang Lebih Untungkan ASN

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menyiapkan rancangan model pensiun yang baru, yang nantinya diharapkan akan lebih baik lagi, dan akan memberikan kebahagiaan lagi kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mau pensiun, sehingga tidak stres kalau mau pensiun.

“Dengan konsep yang baru ini nanti, ini belum bisa saya keluarkan konsepnya karena masih perlu pematangan, nanti pensiunnya itu akan lebih besar diterima daripada yang sekarang manfaatnya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pensiunan Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/6) sore.

Dijelaskan Menteri PANRB, PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu membayar iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Dana Pensiun itu saat ini dikelola oleh Taspen layaknya seperti pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, dimana pengembalian keuntungan itu tidak langsung secara direct dirasakan oleh ASN.

“Kita berharap nanti dengan model baru ini investasi itu betul-betul bermanfaat buat ASN, seperti penyiapan komplek perumahan untuk ASN atau apartemen untuk ASN, sehingga dengan pengelolaan dana yang efisien nanti mungkin pensiunan PNS ini sudah punya jaminan punya rumah pada saat pensiunnya,” terang Asman.

Jadi, lanjut Asman, nanti dengan pengelolaan dana pensiun secara profesional oleh badan pensiun, apakah dalam bentuk BUMN atau bukan, itu betul-betul investasinya diarahkan kepada yang bermanfaat ke ASN, seperti bikin perumahan untuk ASN sehingga harganya betul-betul bisa dinikmati dengan harga yang lebih bagus.

“Tadi kalau tidak hitung ya jumlah pensiun eselon I saja kalau sekarang begitu dia pensiun itu paling terimanya Rp4,5 juta maksimum Rp5 juta karena dari gaji pokok. Nanti setelah dengan sistem yang baru dengan sistem kontribusi bersama pemerintah dengan ASN seperti yang perusahaan korporasi sekarang itu bisa di atas Rp20 juta lebih kurang. Saya pikir ini akan lebih baik,” ujar Asman

Mengenai kapan diberlakukan model pensiun baru itu, Menteri PANRB Asman Abnur mengemukakan, bahwa nantinya setelah model pensiun baru ini disepakati akan difinalkan pada ratas berikutnya.

“Ya ini masih dalam tahapan finalisasi. Jadi pada saat ratas berikutnya insyaallah putus,” kata Menteri PANRB.

Ada ‘Cut Off’

Menteri PANRB juga menjelaskan, bahwa model pensiun baru tentunya tidak berlaku untuk yang sudah pensiun. Nantinya, akan ada cut off. Untuk pegawai yang baru direkrut itu akan full diterapkan dengan model pensiun yang baru. Tapi misalnya yang 5 atau 10 tahun lagi pensiun itu nanti akan terjadi 2 model yang sebelum cut off mendapat model pensiun yang lama tapi setelah yang baru sisanya mendapat ada 2 sistem nanti.

“Nah modelnya secara pasti nanti akan kita putuskan pada ratas berikutnya,” tukas Asman.

Mengenai adanya badan baru yang akan menangani dana pensiun ASN itu, Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, bisa saja nanti Taspen diintegrasikan ke dalam badan tersebut. Sehingga nanti tidak sulit lagi karena organnya sudah ada. Hanya saja nanti aturan-aturan khusus yang diterapkan itu betul-betul investasinya, keamanan investasinya, manfaatnya itu betul-betul orientasi untuk kesejahteraan ASN

Itu BLU atau bagaimana, pak?
“Nah itu belum ditetapkan,” jawab Asman.

Menteri PANRB juga meyakini model pensiun baru ini tidak akan membebani APBN, tidak seperti sekarang, dimana pemerintah harus membayar dana pensiun Rp100 triliun lebih.

Dengan sistem yang baru nanti, jelas Asman, otomatis beban APBN nya akan lebih turun. Kemudian dana yang terhimpun inilah yang nanti dipakai untuk membayar pensiun itu. Dengan demikian, tabungan hari tua itulah kita harapkan bisa memenuhi pembayaran dana pensiun tersebut.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Senin, 25 Juni 2018

Beberapa kendala yang dihadapi pelamar CPNS TA 2017 dan antisipasi agar permasalahan serupa tidak terjadi

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK 2018, sudah tahukah anda bahwa melalui siaran pers BKN Nomor 008/RILIS/BKN/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018, BKN telah menyampaikan persiapan infrastruktur yang dilakukan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2018, menjelang pengumuman resmi yang akan dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Selanjutnya dalam Siaran Pers ini, BKN selaku koordinator pelaksana seleksi nasional akan memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pelamar CPNS TA 2017 dan antisipasi agar permasalahan serupa tidak terjadi. Kendala-kendala tersebut merupakan rekapitulasi Tim Helpdesk CPNS 2017 yang disediakan BKN selama perhelatan CPNS tahun lalu berlangsung. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya yakni:

1) Nomor Indentitas Kependudukan (NIK)/Kartu Keluarga (KK) tidak ditemukan. Mengantisipasi masalah ini, pelamar harus memastikan NIK dan KK yang akan digunakan pada saat pendaftaran online lewat https://sscn.bkn.go.id terdaftar dan update dalam database Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pusat;

2) Salah memasukkan data. Dari rekapitulasi pengaduan yang diterima Tim Helpdesk BKN, permasalahan ini disebabkan karena pelamar tidak mencermati dengan teliti fitur-fitur yang terdapat portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan tata cara pengisian kolom di dalamnya sehingga mengisi data yang tidak sesuai dengan apa yang diminta. Selain itu, kebanyakan pelamar terburu-buru melakukan pendaftaran, sebelum memastikan kembali kebenaran data yang diinput, padahal kesalahan input data tidak bisa diperbaiki;

3) Salah menginput dokumen pendaftaran. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak dialami pelamar. Cenderung tidak mencermati syarat/kualifikasi dan dokumen yang
Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815
Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial diminta menjadi awal terjadinya kesalahan input dokumen persyaratan. Mengantisipasi itu, Pelamar diminta memahami betul kualifikasi, syarat dan alur/mekanisme pendaftaran.

Selain melakukan persiapan infrastruktur pendaftaran (melalui SSCN), pelaksanaan seleksi administrasi hingga tes menggunakan Computer Assisted Test (CAT BKN), BKN juga tengah membentuk Tim Helpdesk CPNS TA 2018 untuk mengantisipasi kendala pendaftaran CPNS 2018. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah melalui BKN untuk melaksanakan seleksi yang terbuka, transparan, dan kompetitif. BKN juga secara aktif memberikan layanan informasi melalui akun resmi BKN baik lewat media sosial dan website. Informasi resmi perihal pengumuman, pendaftaran, sampai proses seleksi hanya disampaikan melalui akun resmi institusi Pemerintah. Segala informasi rekrutmen CPNS TA 2018 yang tidak bersumber dari akun Pemerintah dipastikan hoax (palsu).

Berita ini bersumber dari BKN
Share:

Sukseskan Pilkada Serentak, Presiden Jokowi Tetapkan 27 Juni Jadi Hari Libur Nasional

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK 2018, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, yang merupakan hari pemungutan suara serentak sebagai hari libur nasional.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional.

“Menetapkan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” bunyi diktum PERTAMA Keppres Nomor 15 Tahun 2018.

Dalam diktum KEDUA disebutkan, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu di Jakarta pada 25 Juni 2015 itu. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Minggu, 24 Juni 2018

Belum Ada Penetapan Formasi CPNS

Sahabat pembaca Info ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa saat ini tengah banyak beredar kabar mengenai  pendaftaran CPNS tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoax. 

"Belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaraan CPNS tahun 2018. Kabar yang beredar di masyarakat kami pastikan hoax," tegas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06).

Lanjutnya dikatakan bahwa, pada tahun 2018 ini memang ada rencana penerimaan CPNS, terutama untuk formasi guru, tenaga kesehatan, serta formasi spesifik lainnya yang membidik Nawacita dan sesuai dengan core business instansi. "Semua masih dalam proses. Sampai saat ini usulan formasi yang disampaikan oleh instansi melalui e-formasi masih dalam tahap validasi," jelasnya. 

Informasi yang beredar di berbagai media sosial itu seolah-olah pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juli 2018. Disana disebutkan kriteria yang diperlukan, susunan formasi, dokumen yang dibutuhkan, alur pendaftaran, dan kuota penerimaan CPNS. 

Untuk itu mohon kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati dengan berbagai informasi simpang siur yang beredar namun tidak jelas sumbernya. "Semua informasi resmi terkait kebijakan pendayagunaan aparatur negara, termasuk rencana penerimaan CPNS tahun 2018, akan kami sampaikan melalui website menpan.go.id," ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 20 Juni 2018

Menteri PANRB Ingatkan Aparatur Negara, Besok Masuk Kerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa tidak terasa tujuh hari cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1439 H akan segera usai dan besok tanggal 21 Juni 2018, semua aparatur negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Prajurit TNI dan Anggota Polri, mulai masuk kerja seperti biasa.

"Saya mengingatkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, seluruh aparatur negara harus sudah masuk kerja seperti biasa. Saya percaya Saudara-saudara akan menjaga disiplin dan mematuhi ketentuan tersebut," ungkap Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (20/6).

Pada kesempatan tersebut Menteri Asman juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri yang bertugas di tempat-tempat pelayanan umum saat pelaksanaan cuti bersama. "Pada saat yang lain sedang libur, Saudara tetap bekerja melayani masyarakat. Terima kasih atas keikhlasan dan pengorbanan Saudara. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT," ucapnya.

Selanjutnya Asman menghimbau jajaran ASN untuk mensyukuri berbagai kebijakan pemerintah yang telah menyejahterakan aparatur negara dengan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. "Semoga berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi dalam rangka Idul Fitri tahun ini, dapat memacu semangat dan motivasi kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Asman.

Terkait monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran aparatur negara setelah pelaksanaan cuti bersama, Menteri PANRB sudah melayangkan surat Nomor: B/18/M.SM.00.01/2018 tanggal 7 Juni 2018, tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para gubernur, serta para bupati/walikota.

Dalam surat dimaksud ditegaskan bahwa, dalam rangka penegakan disiplin aparatur negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dimohon agar setiap instansi pemerintah melakukan pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama, yakni pada tanggal 21 Juni 2018 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri PANRB pada hari yang sama. Laporan dimaksud dapat disampaikan secara online melalui aplikasi sidina.menpan.go.id

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 12 Juni 2018

BKN Siapkan Infrastruktur Seleksi Penerimaan CPNS 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa sesuai dengan rencana Pemerintah untuk kembali membuka penerimaan CPNS tahun 2018, BKN sebagai koordinator pelaksana seleksi nasional tengah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Infrastruktur tersebut mulai dengan proses pendaftaran secara online melalui https://sscn.bkn.go.id (web SSCN), Seleksi Administrasi, sampai dengan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sambil menunggu pengumuman penerimaan CPNS resmi yang akan dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), BKN telah melakukan peningkatan kapasitas (upgrading) web SSCN, karena diperkirakan akan terdapat 8 – 10 juta pendaftar. Sistem Helpdesk dan pengaduan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, transparan dan efisien. Sistem Helpdesk ini akan dibuat secara online (yang menyatu dengan web SSCN) maupun offline di Kantor Pusat BKN dan 14 Kantor Regional BKN.

Pelaksanaan SKD dan SKB tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan perbaikan SOP dan pengembangan fitur perangkat lunak. Karena diperkirakan penerimaan CPNS kali ini dimaksudkan untuk penambahan PNS di pusat dan daerah, maka titik-titik lokasi SKD dan SKB akan berada di 34 provinsi, dengan memperhitungkan jarak dan kendala transportasi peserta. Untuk itu BKN sedang menjajaki kerja sama dengan BKD/BKPSDM/BKPP di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki fasilitas CAT. Penjajakan serupa dilakukan pula dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fasilitas UKG dan UNBK.

Dengan kebijakan rekrutmen yang kompetetif, adil, objektif, transparan, tidak KKN dan bebas biaya ini, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan CPNS. Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan dapat membantu dalam penerimaan CPNS dengan atau tidak dengan imbalan tertentu.

Informasi resmi penerimaan CPNS hanya berasal dari web dan kanal informasi Kementerian PAN dan RB dan BKN. Untuk BKN telah disediakan berbagai kanal informasi yaitu web www.bkn.go.id serta media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial serta youtube.com/c/BKNgoidOfficial.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 06 Juni 2018

Mulai Juli, Presiden Jokowi: Tukin TNI/Polri Naik, Pendapatan Operasional Babinsa Naik 771%

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa setelah Tunjangan Hari Raya (THR), yang akan dilanjutkan dengan pemberian gaji ke-13 pada bulan Juli mendatang, pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri.

“Saya umumkan mengenai kenaikan tunjangan kinerja (tukin) yang akan juga diberikan di bulan Juli. TNI dan Polri semuanya naik menjadi 70 persen,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Buka Puasa Bersama Presiden Republik Indonesia dengan  Keluarga Besar TNI/Polri dan Masyarakat, di Lapangan Upacara Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6) petang.

Selain itu khusus untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa), ujar  Presiden Jokowi, mulai bulan Juli ini pemerintah akan menaikkan biaya operasionalnya dari sebelumnya Rp310.000,00 menjadi Rp2.700.000,00.

“Ini melompat 771 persen,” kata Presiden Jokowi.

Bahkan untuk pendapatan operasional Babinsa yang tertinggi, lanjut Presiden Jokowi, yang sebelumnya Rp1.335.000 dinaikkan menjadi Rp3.600.000.

“Saya kira seluruh Babinsa yang mendengar apa yang saya umumkan akan sangat bergembira terutama yang berada di pelosok-pelosok,” ujar Presiden Jokowi.

Acara buka puasa bersama itu dihadiri  oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Moeljono, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Selasa, 05 Juni 2018

Presiden Teken Keppres Cuti Bersama 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Melalui Keppres ini, Presiden menetapkan cuti bersama tahun 2018, yaitu tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H dan 24 Desember 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

Sehingga terdapat delapan hari cuti bersama untuk tahun 2018. Keputusan Cuti Bersama ini didasari pasal 333 ayat (4) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, dimana disebutkan bahwa cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan adanya Keppres ini, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. 

Cuti bersama diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja dan memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2018. PNS yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tetap melaksanakan tugasnya selama cuti bersama, akan diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.

Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2018. SKB Tiga Menteri tetap berlaku bagi pegawai swasta, TNI, dan Polri.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.