Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Senin, 30 April 2018

THR PNS Bukan Cuma Gaji Pokok Plus Tukin

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) ‎di Lebaran 2018 bakal ketiban rezeki nomplok. Sebab pemerintah bukan hanya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) berupa gaji pokok (gapok) dan tunjangan kinerja (tukin) saja, tapi juga termasuk tunjangan keluarga.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur ‎mengaku telah mengusulkan pembayaran THR kepada PNS aktif, ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan keluarga, selain gaji pokok.

"Kan dulu berdasarkan gapok. Saya lagi usulkan dimasukkan tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Tapi ini tergantung ketersediaan anggaran (negara)," ujarnya usai menghadiri acara Musrenbangnas RKP 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Usulan lainnya, dikatakan Asman, untuk memberikan THR kepada pensiunan PNS. Sebab tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, para purna PNS tersebut hanya memperoleh pensiunan ke-13, bukan THR.

Namun, dia menuturkan, pemerintah belum memastikan berapa jumlah THR yang akan dibayar pemerintah ke pensiunan PNS tahun ini.

"Termasuk pensiunan saya usulkan juga dapat THR. Tapi ini belum diputuskan. Lagi saya usulkan, mudah-mudahan anggarannya tersedia dan mudah-mudahan lebih baik," terang Asman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 29 April 2018

Sharing Session Humas BKN-Mahasiswa Unibraw Bahas Strategi Hadapi Seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa strategi menghadapi pertarungan saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi topik yang banyak dibahas saat Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar simulasi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan Sharing Session di Kampus universitas Brawijaya, Malang, Selasa – Rabu, (24/4/2018 – 25/4/2018).

Salah satu peserta, Silviana Lestiowati, mengatakan jika tahun lalu hampir berhasil menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), namun kalah di tahap akhir karena faktor jumlah formasi. “Saya ranking 3, sedangkan hanya 2 yang diambil,” ujar alumni Universitas Brawijaya tersebut.

Merespons hal itu, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, banyak calon pelamar CPNS tidak menerapkan strategi wait and see. “Cek jumlah pelamar pada setiap formasi. Karena kalau saingannya banyak, kan kemungkinan diterimanya juga kecil,” ujar Ridwan.

Selain itu, Ridwan mengingatkan untuk selalu berlatih soal-soal ujian CPNS, yang salah satunya bisa didapatkan di cat.bkn.go.id. “Berlatih soal sesering mungkin. Jangan terburu-buru mendaftar saat pendaftaran dibuka. Mudah-mudahan yang kompeten berhasil menjadi CPNS,” pungkas Ridwan.

Animo mahasiswa Universitas Brawijaya untuk berdiskusi dan mencoba aplikasi CAT BKN cukup tinggi. Tercatat, sebanyak 61 peserta mencoba aplikasi CAT BKN dan puluhan lainnya ikut berdiskusi. Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu mengatakan, kali ini simulasi CAT BKN berbeda dari simulasi yang ada sebelumnya. “Simulasi kita buat 30 menit dan jumlah soal yang kita sajikan 40 buah. Jadi, gambaran hasilnya hampir menyerupai tes yang sebenarnya,” ujar Bayu.

Kepala Subbagian Kearsipan dan Humas Universitas Brawijaya, Kotok Gurito memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Simulasi CAT dan Sharing Session yang diadakan di Universitas Brawijaya. “Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini, lulusan-lulusan dari Universitas Brawijaya banyak yang diterima menjadi CPNS”.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Selasa, 24 April 2018

Jumlah Penerimaan CPNS 2018 di Bawah 200.000 Orang

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah masih menyusun formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) tahun 2018. Penyusunan ini diperkirakan akan rampung pada bulan Mei mendatang.

Kendati demikian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sudah memberi bocoran bahwa CPNS yang akan direkrut untuk penerimaan tahun ini berkisar di bawah 200 ribu orang.

"Pusat dan daerah, yang pensiun jumlahnya 200 ribuan. Jadi kita terima di bawah itu," ujar Asman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Asman juga mengungkapkan bahwa lowongan yang paling banyak dibutuhkan tahun ini adalah guru dan tenaga kesehatan.

"Saya tidak hapal presentasenya, tapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun untuk waktu pendaftaran, menurut Asman, hal tersebut belum diputuskan. Kendati demikian, ia memastikan proses dari pendaftaran, ujian hingga pengumuman kelulusan akan selesai pada tahun 2018 ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jumlah Penerimaan CPNS 2018 di Bawah 200.000 Orang", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/16154061/jumlah-penerimaan-cpns-2018-di-bawah-200000-orang
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana
Share:

Sabtu, 21 April 2018

Siapkan Data Akurat, BKN Susun Indeks Profesionalitas ASN

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa penyusunan indeks profesionalitas (IP) ASN menjadi agenda prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah lewat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. 

Bergerak dari mandat tersebut, BKN menggagas pengukuran tingkat profesionalitas ASN secara nasional.

Pada perbincangannya dengan Humas BKN, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 BKN sudah menyusun IP ASN dengan menyasar level struktural saja. Untuk itu tahun ini BKN menargetkan IP seluruh ASN dapat terukur secara objektif lewat program prioritas nasional tersebut.

Untuk tingkat profesionalitas ASN, Haryomo memaparkan bahwa saat ini masih berada pada tataran persepsi dan asumsi masyarakat. Negara belum memiliki data akurat soal tingkat profesionalitas ASN. Maka itu, BKN selaku pembina manajemen kepegawaian bergerak agar kita memiliki IP ASN ini segera.

Langkah awal yang ditempuh BKN untuk penyusunan IP ASN tambah Haryomo yakni dengan membentuk tim kerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, KemenPANRB, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penguatan data dan metedologi penyusunan indeks. Pada tahap akhir, skemanya melibatkan seluruh instansi pusat dan daerah untuk implementasi.

Haryomo juga menjelaskan bahwa variabel yang digunakan untuk penyusunan IP ASN akan mencakup lima instrumen, yakni (1) kualifikasi, (2) kompetensi, (3) disiplin (etika), (4) kinerja, dan (5) kompensasi.

Untuk penilaian kinerja ASN, BKN saat ini tengah menyusung rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan hasil penyusunan IP ini menjadi salah satu rujukan PP tersebut.

Berita ini bersumber dari BKN.


Share:

Rabu, 18 April 2018

Di Depan PNS PUPR, Menpan-RB Janjikan Uang THR dan Pensiun Naik

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan terus berupaya memperbaiki sistem kinerja pegawai negeri sipil (PNS) menjadi lebih baik. Hal itu termasuk dalam pemberian uang pensiun serta tunjangan hari raya (THR) yang belakangan ramai dibahas.

Itu diungkapkan Asman di depan ratusan PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat menghadiri acara peluncuran e-Goverment, di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

"Dalam waktu dekat ini kita akan perbaiki sistem pensiun PNS, yang sekarang sistem pay as you go, yang sekarang dipotong dan dianggarkan dari APBN, yang jumlahnya setiap tahun anggaran pensiun lebih kurang Rp 80 triliun. Ke depan dengan sistem fully funded jumlah yang diterima pensiunan lebih besar. Jangan seperti sekarang Eselon I yang biasanya sebulan RP 40 juta, begitu pensiun dapat Rp 4 juta," kata Asman disambut tepuk tangan hadirin.

Selain itu, Asman mengatakan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang mengkaji pemberian THR kepada PNS agar tak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok, namun juga berdasarkan tunjangan kinerja. 

Dengan begitu, jumlah THR untuk PNS tahun ini bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pegawai yang telah pensiun juga tahun ini bakal mendapat THR.

"Jadi yang dulu hanya gaji pokok, mudah-mudahan sekarang disetujui, begitu ditambah tunjangan jadi lebih besar THR-nya. Saya juga usulkan para pensiun yang dulu tak terima THR, kita usulkan tahun ini juga dapat THR," kata Asman.

Oleh karenanya, Asman meminta agar PNS di Kementerian PUPR dapat memiliki kinerja yang juga lebih baik. Sebab, kata dia, nilai tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh PNS di lingkungan tersebut juga lebih besar.

"Dengan perbaikan sistem dan tentu dengan satu lagi, setiap tahun sekarang ukur kinerja dari kementerian/lembaga dalam evaluasi Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah). Saya bersyukur Menteri PU sudah berhasil mencapai hasil Lakip tinggi. Tahun ini BBB, selangkah lagi jadi A. Kalau BBB biasanya tunjangan kinerja capai 80%" katanya disambut tepuk tangan.

"Dengan demikian tidak ada alasan PNS tidak berkinerja. Jadi Pak Menteri PU tinggal evaluasi. Karena semua tunjangan ASN sudah kita penuhi dengan baik," tutupnya.

Berita ini bersumber dari Detik.


Share:

Pemerintah Putuskan, Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN RB.
Share:

Selasa, 17 April 2018

Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk mendapatkan rumah melalui KPR.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Adapun kemudahan ini masih dalam kajian dan belum diputuskan.

Kemudahan diberikan pemerintah bersama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan memberikan KPR tanpa uang muka (down payment/DP Rp0). Ini merupakan ide yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara.

Bambang yang ditemui di kantornya mengatakan, KPR ini diberikan kepada semua ASN, TNI dan Polri untuk memudahkan memiliki rumah. 

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya dan tenornya lebih panjang dari biasanya," ungkapnya, Selasa (17/4/2018).

Dia menjelaskan, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah dengan masa tenor yang lebih panjang dari KPR biasanya.

"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun, sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah," jelasnya.

Namun ini hanya pilihan sehingga jika para abdi negara ini tidak ingin melalukan tidak masalah.

"Kalau mereka enggak butuh rumah enggak usah. Tapi kalau mereka butuh dimungkinkan dan nanti metode cicilannya langsung payroll dan gajinya," kata dia.

Selain itu, bunga yang diberikan akan lebih baik dari bunga KPR yang ada saat ini.

"Cuma untuk pegawai negeri dan TNI, Polri dan didukung Taspen dan Asabri, kita dorong supaya enggak ada DP, tingkat bunganya relatif lebih baik dari bunga market dan yang ketiga cicilannya lebih panjang, bisa sampai 30 tahun," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Senin, 16 April 2018

Kemenkeu Pastikan PNS Dapat THR Gaji Pokok Plus Tunjangan Kinerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR), berupa gaji pokok (gapok) dan tunjangan kinerja (tukin).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memastikan, pemberian tukin kini sudah diperhitungkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya, bujetnya diperhitungkan sesuai dengan kebijakan. Selama ini kan, itu enggak ditetapkan di APBN 2018. Tapi pelaksanaannya nunggu Peraturan Pemerintah (PP)-nya," tuturnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Sayangnya, Askolani belum dapat menyebutkan secara pasti anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 dan THR PNS untuk tahun ini karena masih menunggu keluarnya PP dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Tahun lalu enggak sampai Rp 20 triliun (anggarannya). Tapi kemungkinan akan lebih besar dari tahun lalu, karena ada tambahan untuk pensiun (PNS)," jelas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Rabu, 11 April 2018

PNS Bakal Terima THR Gaji Pokok Plus Tukin, Ini Kata Kemenkeu

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil (PNS) karena akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang disebut gaji ke-14 lebih besar di tahun ini. PNS akan menerima gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur. Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait THR dan gaji ke-13.

"Nanti saja tunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disiapkan Menteri PANRB untuk kepastiannya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Sebelumnya, Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, THR nantinya akan diberikan juga untuk pensiunan PNS. Besaran THR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja.

"Bedanya tahun ini kita berikan THR untuk pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian kita memberikan THR. Tambah lagi, dulu kan berdasarkan gaji pokok, sekarang termasuk juga kinerjanya. Jadi, gaji pokok ditambah tunjangan kinerjanya," jelasnya.

Asman menambahkan, hingga kini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan terus berkoordinasi agar pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu.

"Ya, jadi sudah kita koordinasikan dengan Menkeu (Sri Mulyani)," tandasnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Selasa, 10 April 2018

Usulan Tambahan Cuti Bersama Lebaran Dibahas Lintas Kementerian

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait dengan cuti bersama lebaran tahun 2018 terkait dengan adanya usulan penambahan dua hari. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman, menjelaskan bahwa Kementerian PANRB belum memutuskan usulan tersebut.

Dikatakan, penambahan cuti bersama harus kembali ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri PANRB, dan Menteri Ketenagakerjaan, yang teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). “Untuk itu, kami masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator PMK,” jelasnya di Jakarta, Selasa (10/04).

Herman mengatakan bahwa Kementerian PANRB hanya mengatur cuti bersama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, bahwa cuti bersama bagi PNS ditetapkan dengan Keppres.

Sedangkan untuk pegawai swasta, TNI, dan POLRI tetap mengacu pada SKB tiga menteri. Untuk pegawai swasta akan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan usulan tambahan libur mudik lebaran diperlukan sebagai antisipasi kemacetan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 09 April 2018

Kabar Gembira! THR untuk PNS Tahun Ini Bakal Lebih Besar

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pegawai negeri sipil (PNS) akan kembali mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) di 2018 ini. Selain PNS aktif, tahun ini THR juga akan diberikan kepada para pensiunan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan selain itu, besaran THR untuk PNS aktif di tahun ini juga bakal lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sebab, komponen tunjangan kinerja (tukin) juga bakal dimasukan dalam THR untuk PNS aktif tahun ini.

"Kita berikan THR ditambah lagi, dulu kan hanya gaji pokok, sekarang termasuk tukinnya, jadi tukin ditambah gaji pokok," kata Asman di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Asman menjelaskan bahwa pencairan THR tersebut dilakukan sebelum lebaran atau hari raya Idul Fitri 2018 yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Waktu pencairan THR ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Waktunya sama seperti tahun lalu, jadi tidak ada perubahan.

Biasa kalau tahun lalu THR kan sebelum lebaran, kalau gaji ke-13 itu biasanya bulan Juni. Tepatnya saya nggak hafal," katanya.

"Yang jelas ini tidak ada perubahan dalam hal waktu, cuma dalam hal jumlah ada perubahan, yang dulu cuma berdasarkan jumlah gaji pokok tapi sekarang gaji pokok ditambah tukin," sambungnya.

Lebih lanjut Asman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 ini.

"Ini sudah kita koordinasikan ke Menteri Keuangan," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Minggu, 08 April 2018

Kebijakan Penyesuaian Gaji PNS Butuh Transisi 2 Tahun

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan menerapkan kebijakan penyesuaian penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang bisa dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut bakal tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang rancangannya masih terus digodok hingga saat ini.

Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aba Subagja mengatakan, setelah terbit nanti, penerapan PP tersebut masih membutuhkan masa transisi. Setidaknya, proses transisi tersebut diperkirakan memakan waktu 2 tahun.

"Ya, kalau mungkin nanti akan ada transisi, karena berarti akan ada perubahan. Mungkin transisinya 2 tahunan. Kalau ada Undang-Undang (UU) ASN itu 2 tahun harus sudah selesai," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Dia mengungkapkan, adanya masa transisi tersebut karena harus ada penyesuaian dengan keuangan negara. Sebab, dengan adanya kebijakan ini, maka penghasilan yang diterima oleh PNS akan naik. 

"Mungkin ini mempertimbangkan keuangan negara, perhitungan di keuangan dan kesanggupan APBN untuk itu juga harus dilihat. Jadi memang di sana kita dapat gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan. Besarannya juga kita mungkin harus diskusi apakah dari persentase dari besaran gaji pokok dan sebagainya, itu kan juga harus kita dimulasikan. Jadi, tambahan keuangan negara itu berapa," ucap dia.

Selain itu, lanjut Aba, masa transisi ini juga diperlukan dalam proses penyesuaian dari pola lama ke pola merit atau kelas jabatan. Nantinya, penghasilan yang diterima PNS akan disesuaikan dengan kelas jabatannya.

"Karena kita kan berarti ada dua pola, yang satu pola yang sudah kita terima selama ini sistem pensiun dan sistem penggajian kita, dengan pola yang baru yang harus ada penyesuaian dengan pengaturan keuangan negaranya. Itu dengan sistem merit dan kelas jabatan. Jadi, pangkat sama dengan kelas jabatan. Jadi, setiap kelas jabatan itu ada harganya, sehingga kita harus ada penyesuaian pangkat dan sebagainya, jadi harus ada masa transisi untuk penyesuaian," ucap dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jumat, 06 April 2018

Untuk Manajemen Lalu Lintas, Cuti Bersama Lebaran Diusulkan Tambah 2 Hari

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa guna kepentingan manajemen lalu lintas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan agar cuti bersama Idulfitri tahun ini (1439H/2018M) ditambah 2 (dua) hari dari yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu 13, 14, dan 18 Juni 2018.

“Diusulkan Kapolri liburnya ditambah tanggal 11 dan 12 karena dengan ada dua hari kejepit ini dikhawatirkan malah boros dan juga manajemen lalu lintasnya hanya 2 libur itu agak sulit,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4) sore.

Usulan tersebut, menurut Menhub, nantinya akan dibahas di tingkat Menko.

Sebagaimana diketahui, dalam kalender resmi pemerintah telah diumumkan bahwa cuti bersama Idulfitri 1439 akan dilaksanakan pada 13, 14, 18, dan 19 Juni. Sementara 15 dan 16 Juni merupakan hari libur Idulfitri, dan 17 Juni libur hari Minggu.

Tol Jakarta-Surabaya

Kementerian Perhubungan sendiri, menurut Budi, sudah merencanakan tanggal 13 dan 14 Juni itu melarang angkutan tiga sumbu, disamping juga pada minggu akhir pulang. “Ada beberapa hari kita juga menetapkan tanggal 28, 29, 30 sebagai angkutan berat tidak bisa beroperasi,” ungkapnya.

Menhub merekomendasi beberapa hal, diantaranya terkait banyaknya angkutan motor dan angkutan mobil, maka diusulkan mudik gratis, baik dilakukan dengan motor, bus, kereta api, maupun dengan menggunakan kapal.

“Diharapkan ini mengurangi keinginan masyarakat untuk menggunakan motor karena kita tambah jumlahnya, mendekati dua kali lipat,” kata Menhub.

Hal lain disampaikan Menhub, bahwa di mudik Lebaran kali ini karena dari Jakarta sampai Surabaya tol itu sudah terhubung walaupun di beberapa segmen Jawa Tengah dan Jawa Timur ada yang fungsional, maka preferensi masyarakat untuk menggunakan tol itu tinggi sekali.

“Jadi relevansinya kami mengatur waktu itu sangat beralasan. Dan juga kami juga menyarankan selain waktu mudiknya lebih awal, menggunakan jalur selatan juga cukup menarik dan mudik menggunakan kapal itu juga menarik,” ujar Menhub.

Selain itu, sebagaimana yang sudah dilakukan di tahun yang lalu Kementerian Perhubungan akan membuat posko di Karkolantas, dan juga posko-posko di setiap titik-titik kota-kota penting, seperti di Cirebon, Brebes, Tegal, dan Pekalongan.

Berita ini bersumber dari Setkab RI.
Share:

Kamis, 05 April 2018

Berita Terbaru soal Pembayaran Gaji ke-13 dan 14 PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa berita terbaru seputar pembayaran gaji ke-13 dan 14 untuk para PNS disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Dia memerkirakan, pembayaran gaji ke-13 dan 14 dimaksud akan dilakukan secara bersamaan yakni di bulan Juni. Gaji ke-13 merupakan bantuan untuk PNS kebutuhan sekolah anak jelang tahun ajaran baru. Sedang gaji ke-14 merupakan semacam Tunjangan Hari Raya (THR).

"Insya Allah gaji 13 dan THR (gaji ke-14) akan diterima berbarengan," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Kamis (5/4).

Pemerintah, lanjutnya, sudah mengusulkan pembayaran gaji ke-13 dan THR di bulan yang sama yaitu Juni. THR dibayar pad awal bulan. Sedangkan gaji 13 di akhir bulan. Namun, kebijakannya tergantung kemampuan keuangan negara.

"Mudah-mudahan bisa barengan Juni. Karena anak-anak juga membayar uang pendidikan di bulan Juni. Sementara Lebaran Idulfitri pertengahan Juni," terangnya.

Sama seperti tahun lalu, besaran gaji ke-13 setara gaji pokok (gapok) plus tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan kinerja ini sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Sedangkan THR, hanya gapok tanpa tukin.

"Pemberian THR sebagai pengganti kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan gaji PNS. Kalau dihitung persentasenya sama dengan kenaikan gaji PNS," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Senin, 02 April 2018

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk tahap awal masih akan dikhususkan untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk tahap awal masih akan dikhususkan untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Dengan demikian, program sebagai implementasi dari Undang-undang 4/2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat itu belum bisa dinikmati masyarakat umum dalam waktu dekat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk pembentukan lembaga tersebut. Nah, sesuai dengan arahan dari Kemenkeu mereka akan membentuk kredibilitas lembaga tersebut.

”Jadi yang PNS-PNS itu dijadikan Tapera dulu. Kalau sudah menggelinding nanti umum bisa datang, untuk umum juga,” ujar Basuki, Sabtu (31/3).

Basuki menjelaskan setidaknya butuh waktu sekitar setahun hingga dua tahun bagi Tapera untuk membentuk kredibilitas tersebut. Nah, pada tahun ketiga itu kemungkinan besar sudah bisa menerima peserta dari masyarakat umum.

”Bu menteri bilang sekitar setahun dua tahun untuk melihat Tapera ini berjalan. Supaya ini menggelinding dulu,” imbuh dia.

Tapera memang bentuk baru dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri (Bapertarum PNS) yang dilikuidasi sejak 24 Maret lalu atau dua tahun setelah UU Tapera disahkan. Tapi, hingga tanggal tersebut komisioner Badan Pelaksana Tapera belum terbentuk. ”Seharusnya 24 Maret ini, tapi kan mundur. Iya karena prosesnya itu terus,” ungkap dia.

Basuki menuturkan sudah dibentuk komite untuk mencari komisioner BP Tapera. Tim tersebut sudah berjalanan sekitar dua pekan. Dalam waktu dekat ditargetkan bisa diselesaikan pencarian komisioner Tapera tersebut.

”Memang 24 (Maret) by law sudah close. Makanya kita tunjuk Plt-nya Pak Sony Loho. Plt Bapertarum atau Tapera ini untuk sementara hanya menerima iuran dari PNS tapi tidak menyalurkan,” terang Basuki.

Sebelumnnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti menuturkan peserta Tapera setelah setahun terdaftar bisa memanfaatkan pembiayaan perumahan. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pembiayaan perumahan murah untuk kepemilikan. Pembangunan dan perbaikan rumah juga termasuk kemudahan lain bila menjadi peserta.

”MBR (masyarakat berpenghasilan rendah, red) pekerja mandiri juga mendapatkan akses ke perbankan untuk mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan,” kata Lana kepada Jawa Pos. Dia menambahkan bank penyalur tetap akan terjaga likuiditasnya.

Karena, dana Tapera merupakan dana jangka panjang tidak seperti dana pihak ketiga yang setiap saat bisa diambil. Dia menegaskan Tapera sudah resmi terbentuk. Yang sedang disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah mempercepat beroperasinya BP Tapera mulai dari pembentukan Komite Tapera yang sudah dilakukan.

Selain itu, pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera yang saat ini sedang proses. Juga dipersiapkan alat kelengkapan BP Tapera. ”Serta mempersiapkan KPA (kuasa pengguna anggaran) untuk memproses Modal Awal BP Tapera,” ujar dia.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.