Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Rabu, 26 Desember 2018

Setiap Institusi Pemerintah Harus Memiliki Instrumen Manajemen Kinerja

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf dalam paparannya sebagai narasumber pada Seminar Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi yang digelar Badan Nasional Narkotika (BNN) di Hotel Ciputra Jakarta, (20/12/2018) menyampaikan bahwa setiap institusi pemerintah harus memiliki instrumen manajemen kinerja yang mencakup indikator hasil dan perjanjian kinerja dengan orientasi tujuan organisasi.

Sestama BKN juga sempat menyinggung soal tiga PR besar BKN. Pertama, perihal manajemen karier berdasar talenta melalui mapping SDM institusi. Setiap instansi sudah harus melakukan pemetaan dan memiliki data potensi dan kompetensi SDM di lingkungan organisasinya. Ke depan talent pool ASN masing-masing instansi tersebut kita integrasikan untuk menjadi database talent pool ASN nasional. Kedua, instrumen manajemen kinerja yang mengakomodir cascading tujuan organisasi, target pimpinan teratas sampai pegawai di level staf, kemudian alignment (penjajaran) indikator dan perjanjian kinerja masing-masing individu pegawai. Ketiga, integrasi antara sistem informasi pegawai di seluruh instansi pemerintah dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola BKN, sehingga kita memiliki big data ASN se-Indonesia.

Sementara itu perihal manajemen kinerja, salah satu Asisten Deputi di Kementerian PANRB Ronal Andrea yang juga hadir sebagai narasumber menuturkan hal senada dengan Sestama BKN. Menurutnya, sudah saatnya setiap instansi pemerintah menyusun indikator kinerja organisasi yang berorientasi bukan pada anggaran, tetapi pada tujuan organisasi yang diturunkan ke target masing-masing pegawai mulai dari level tertinggi ke bawah.

Menanggapi itu, Akademisi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasejo juga menyebutkan bahwa pimpinan pada level manajemen tingkat menengah (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator) menjadi kunci berjalannya implementasi kebijakan di organisasi pemerintah.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 21 Desember 2018

Terapkan E-Learning, Percepat Pemahaman Kode Etik ASN

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan e-Learning Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan sistem digital ini, setiap instansi pemerintah bisa dengan mudah belajar dan memahami mengenai Kode Etik ASN.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan bahwa e-Learning ini merupakan bagian dari strategi Kementerian PANRB untuk mewujudkan ASN yang berintegritas. Sebagai penyelenggara negara, memahami kode etik dan perilaku adalah hal yang mendasar. Adanya inovasi ini untuk menjawab tantangan zaman yang semakin modern.

“Kode etik ASN sebelumnya sudah ada, bukan hal baru. e-Learning ini adalah untuk percepatan,” imbuhnya seusai peluncuran e-Learning Kode Etik ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (21/12).

Pendekatan training online ini menjadi pilihan yang sesuai karena mudah diakses oleh semua pegawai. Platform ini berbeda dari metode konvensional seperti in class training karena hanya bisa menjangkau peserta dalam jumlah terbatas. Perlu diketahui, platform ini adalah hasil kerjasama Kementerian PANRB dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dengan total ASN 4,3 juta jiwa, e-Learning adalah terobosan metode pembelajaran yang efisien dan efektif. Sebenarnya, metode e-Learning ini bukanlah hal baru. e-Learning merupakan salah satu contoh bagaimana pemanfaatan teknologi terutama jaringan internet untuk mendukung proses belajar mengajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Pada kesempatan tersebut, Sestama LAN Sri Hadiati mengatakan bahwa kode etik merupakan jiwa ASN. “Muaranya pada etika. Bagaimana ASN mempunyai etika,” ujarnya.

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa e-Learning merupakan pembelajaran mandiri. Materi yang dikembangkan pada tahap awal e-Learning mencakup materi dasar kode etik dan kode perilaku ASN.

Dijelaskan, integritas merupakan salah satu yang harus dimiliki ASN untuk mewujudkan SMART ASN. Selain integritas, ASN juga harus memiliki jiwa nasionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, serta enterpreneurship.

“Sehingga di tahun 2024 akan terwujud SMART ASN yang berkelas dunia,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 19 Desember 2018

Minimalisasi Kesalahan, BKN Undang Instansi Pembuka Rekrutmen CPNS Sinkronkan Nilai SKD dan SKB

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan 2019, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka persiapan penyampaian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penyelenggaraan CPNS tahun 2018, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan rekonsiliasi/validasi data hasil integrasi SKD-SKB di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu (19/12/2018) hingga Jumat (21/12/2018) mendatang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari 476 instansi daerah dan 75 instansi pusat yang telah selesai menggelar SKB.

Ibtri Rejeki, Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN dan juga bertindak sebagai Koordinator Tim Pengolahan Rekonsiliasi, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memadukan data yang ada di SSCN dengan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi agar selaras. “Pada kegiatan ini, instansi harus menyampaikan bukti pernyataan tanggungjawab terhadap peserta termasuk terhadap mereka

yang memiliki sertifikasi pendidik, dengan membubuhkan tandatangan pejabat pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian,” ungkap Ibtri.

Sejalan dengan Ibtri, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Heri Susilowati, menyampaikan harapannya dengan adanya rekonsiliasi ini dapat menghasilkan keselarasan data dan meminimalisasi kesalahan. “Dengan rekonsiliasi data ini diharapkan semua data bisa sinkron dan sesuai sehingga dapat menciptakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat semakin percaya dengan BKN,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan pesan kepada panitia penyelenggara agar selalu siaga dalam menjalankan proses pekerjaan. “Sejatinya merekrut calon abdi negara merupakan pekerjaan besar, sehingga kita harus selalu siaga dan sehat. Semangat untuk kita semua demi birokrasi yang lebih baik” pungkas Yusuf.


Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

4.143 PTT Kemenkes Sambut Lahirnya Keppres Nomor 25/2018

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan 2019, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 4.143 tenaga kesehatan (Nakes) pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI telah mengikuti proses seleksi tes kompetensi dasar pada tahun 2016 lalu. Nakes PTT ini kini bisa bernafas lega setelah menantikan kejelasan nasibnya karena berusia lebih dari 35 tahun.

Pada 19 September 2018 lalu, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun.

Selain menjadi jawaban atas penantian para PTT Kemenkes, kebijakan presiden ini merupakan kabar gembira bagi Kementerian Kesehatan karena menjadi katalisator bagi upaya pemenuhan tenaga kesehatan.

''Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018, menjadi dasar PTT CPNS Kemenkes yang telah mengikuti seleksi pada tahun 2016 dan berusia setinggi-tingginya 40 tahun dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah,'' ujar Sekretaris Jenderal Kemenkes dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattisellano Robert Johan, pada kegiatan Sosialisasi Keppres Nomor 25 Tahun 2018 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore (12/12).

Pada pertemuan yang dihadiri 32 sekretaris daerah provinsi dan 387 sekretaris daerah Kabupaten/Kota didampingi kepala dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing tersebut, disampaikan bahwa dari sejumlah 4.153 tenaga kesehatan PTT Kemenkes yang berusia antara 35 s.d 40 tahun dan telah mengikuti seleksi dan dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemda melalui Keppres No.25/2018, terdiri dari 74 dokter, 28 dokter gigi, dan 4.041 bidan.

Sementara itu sebelumnya, sebanyak 39.090 tenaga kesehatan PTT Kemenkes berusia kurang dari 35 tahun (863 dokter, 412 dokter gigi, dan 37.815 bidan) telah ditetapkan dan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemda berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2017.

Sementara itu, bagi 67 tenaga kesehatan PTT Kemenkes berusia lebih dari 40 tahun dan telah mengikuti seleksi, akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejalan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 yang sudah terbit beberapa hari lalu.

''Sampai saat ini, Kemenkes menganggarkan gaji dan insentifnya para PTT sampai memperoleh penyelesaian dan beralih statusnya menjadi CPNS di lingkungan Pemda,'' tutur Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes, Murti Utami, dalam paparannya dalam kesempatan yang sama.

Menindaklanjuti kebijakan ini, membutuhkan peran serta dari seluruh pihak lintas sektor yang terkait, mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Kesehatan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah sebagai dasar pemberdayaan CPNS, hingga penetapan SK pengangkatan CPNS oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Di akhir pertemuan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Oscar Primadi, secara simbolis menyerahkan MoU kepada Pemerintah Kab. Tulang Bawang, Lampung; Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara; Kab. Agam, Sumatera Barat; Kab. Bangkalan, Jawa Timur; dan Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Tentang Kebijakan Tenaga Kesehatan PTT Kemenkes

Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil adalah dengan kebijakan penempatan Dokter, Dokter Gigi pegawai tidak tetap (PTT) yang telah dilakukan sejak 1991 (berdasarkan Keppres 37/1991) dan Bidan PTT sejak 1994 (berdasarkan Keppres 23/1994).

Kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan PTT Kemenkes menjadi CPNS di lingkungan Pemda merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan disparitas dan distribusi yang tidak merata dari tenaga kesehatan di Indonesia. Putra-putri daerah ini bersedia ditempatkan di daerah tempat mereka bertugas, diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil. Di samping itu, pengabdian mereka yang sebagian besar telah bertugas lebih dari 9 tahun hingga saat ini.

Berita ini bersumber dari Kementerian Kesehatan RI.
Share:

Jumat, 07 Desember 2018

Gaji PNS Bakal Naik Mulai April, Januari-Maret Dirapel

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen kemungkinan baru akan terealisasi pada April tahun depan. Adapun kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari-Maret kemungkinan dibayarkan sekaligus pada bulan tersebut.

Hal ini lantaran payung hukum yang mengatur hal tersebut diperkirakan tak bisa terbit di akhir tahun ini. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) baru akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji mulai Januari mendatang. Dengan demikian, menurut dia, PP tersebut kemungkinan baru bisa terbit pada Maret 2019.

"Kalau PP jadi pada bulan Maret, maka setelah itu, setiap tanggal 1 per bulan kedepannya, kenaikan gaji mulai dibayar," jelas Askolani di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (7/12).

Kendati demikian, Askolani bilang kenaikan gaji abdi negara tahun depan sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019 mendatang. Makanya, setelah PP itu terbit, kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari hingga Maret akan dibayar sekaligus pada April tersebut.

Kondisi ini sebetulnya serupa ketika pemerintah menaikkan gaji PNS tiga tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Kala itu, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.

"Mulainya sudah Januari, tapi kalau belum ada PP, implementasinya belum bisa dimulai. Nanti Presiden akan mengumumkan mekanismenya," jelas dia.

Dengan kenaikan gaji, Askolani juga mengatakan, otomatis nilai gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS yang diterima akan lebih besar. Sebab, gaji pokok dianggap sebagai basis utama dalam perhitungan dua tambahan penghasilan tersebut.

Rencananya, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menyiapkan gaji dan tunjangan PNS sebanyak Rp98 triliun. Sementara itu, anggaran untuk pensiunan mencapai Rp117 triliun di tahun depan.

"Tentu gaji ke-13 dan THR juga akan naik, karena gaji pokok akan menjadi basis perhitungan tersebut," paparnya

Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen di tahun depan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2019. Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama sejak 2015. 

Menurut catatan CNNIndonesia.com, sejak 2007 hingga 2015, pemerintah selalu menaikkan gaji PNS setiap tahunnya. Namun, kenaikan tersebut berhenti di 2015. 

Meski demikian, sebagai ganti atas gaji yang tidak naik, pemerintah telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), atau kerap disebut gaji ke-14 kepada PNS mulai tahun 2016 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016.

Berita ini bersumber dari CNN.
Share:

Senin, 03 Desember 2018

Aturan PPPK Rilis, Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Dalam Bentuk Apapun!

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo meminta agar instansi terkait memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” terang Presiden pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Seperti dilansir dari web setkab.go.id, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Menurutnya fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 30 November 2018

Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

"Alhamdulillah berkat bantuan banyak pihak kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang didalamnya termasuk upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di malam Puncak Hari Guru Nasional, di Kota Pahlawan, Surabaya, Minggu (25/11).

Disampaikan Menag ada enam tunjangan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama yang masuk pada Rancangan APBN 2019, yaitu:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Guru PNS yang sudah tersertifikasi. Dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp5,06 triliun yang akan diberikan kepada 118.983 guru.

2. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang sudah inpassing sebanyak 974 ribu guru dialokasikan anggaran tidak kurang Rp2,98 triliun

3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru Non PNS yang belum inpassing dialokasikan anggaran tidak kurang 1,82 triliun rupiah bagi 101.484 guru.

4. Tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dialokasikan 72,9 miliar rupiah untuk 4.500 guru.

5. Tunjangan insentif khusus bagi guru PNS yang belum inpassing dan sertifikasi dialokasikan anggaran 900 miliar untuk 241.665 guru

6. Tunjangan kinerja bagi guru PNS baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Dengan rincian bagi yang belum sertifikasi akan mendapatkan 100 persen sesuai grade masing-masing dan yang sudah sertifikasi mendapatkan haknya berdasarkan selisih Tukin dari TPG.

"Mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa mulai direalisasikan secara bersama," kata Menag. 

Bahkan menurut Menag, di sejumlah provinsi sudah ada yang bisa merealisasikan di bulan Desember 2018. "Namun yang jelas pada 2019 seluruh provinsi berkewajiban merealisasikan semua tunjangan profesi guru, tunjangan insentif dan tunjangan khusus guru," tegas Menag.

Dikatakan Menag ada tiga tantangan di dunia pendidikan. Yaitu, keterbatasan sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan kualitas serta mutu pendidikan dengan bentangan geografis yang beragam.

"Kita sedang membangun infrastruktur dan kesejahteraan. Kita tidak menyerah dan terus berjuang agar tantangan dunia pendidikan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya," ujar Menag dihadapan ribuan guru yang hadir di Kota Surabaya.

 Berita ini bersumber dari KEMENAG
Share:

Selasa, 27 November 2018

Korpri dan Taspen Jamin Kesejahteraan ASN di Masa Pensiun

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bersama PT Taspen telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara atau ASN di masa pensiunan. Langkah Korpri dan Taspen tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Ashari F Radjamilo, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah Korpri dan Taspen yang memberikan perhatian kepada ASN, bahkan saat memasuki masa pensiun. Inovasi Korpri dan Taspen telah menghadirkan pelayanan yang lebih baik, khususnya dalam mengelola asuransi sosial yang meliputi dana pensiun.

"Kita berbangga dan memberikan support, (Korpri dan Taspen) menciptakan suasana yang membahagiakan dan mensejahterakan ASN sehingga dapat diwujudkan secara bersama-sama," kata Ashari, saat membuka Workshop Jaminan Kesejahteraan ASN dengan tema 'Sistem Pensiun yang Menyejahterakan dan Membahagiakan ASN' di Kota Makassar, Senin (26/11/2018).

Ia menambahkan pelayanan yang diberikan Taspen sangat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN pada masa pensiun. "Ini agar tidak susah lagi, gaji kita (ASN) sebelum pensiun itu bisa (hingga) puluhan juta rupiah, tapi setelah memasuki usia pensiun itu tinggal Rp 3 juta."

"Ya memang ASN itu mengalami penurunan (gaji) sangat signifikan sekali. Dan (Taspen) membuat inovasi bagaimana ASN tidak susah lagi memasuki masa pensiun, itu karena ada tabungannya disiapkan," sambung Ashari. 

Lebih jauh, Ashari juga menyampaikan harapan sekaligus apresiasi kepada Korpri agar tidak kenal lelah memberikan perhatian kepada anggotanya, dalam hal ini ASN. Korpri sebagai wadah untuk menghimpun dan membina seluruh ASN, dapat menjadi pemersatu bangsa untuk menempatkan ASN sebagai perekat kebhinekaan bangsa. 

Olehnya itu, Ashari melanjutkan Korpri dituntut selalu menjaga sikap netralitas guna mewujudkan jati diri sebagai wadah perekat bangsa. "Korpri sebagai organisasi profesi untuk harus mengembangkan diri secara mandiri dan profesional, yang diatur adalam Undang-Undang Aparatur Negara," ujarnya. 

Ashari juga berharap Korpri senantiasa melakukan kajian strategis dan mampu merumuskan rekomendasi untuk merumuskan pilar kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan aparatur negara pada masa yang akan datang. 

Berita ini bersumber dari Warta Ekonomi.
Share:

Sabtu, 24 November 2018

Pemerintah Siapkan Regulasi Jabatan yang Bisa Diisi oleh Non-PNS

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang jabatan apa saja yang bisa diisi oleh anggota TNI,  Polri, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nantinya, untuk JPT Madya dan Pratama akan ada jabatan tertentu pada instansi tertentu yang bisa diisi oleh PNS dan non-PNS.

Dikatakan, pemerintah juga sedang menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengisian 3 kelompok  jabatan ASN,  yakni Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional.  “Nantinya anggota TNI dan Polri dapat mengisi Jabatan Administratif dan Jabatan Fungsional di instansi – instansi tertentu,” ujar Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Aba Subagja, dalam acara Uji Publik Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, di Jakarta, Kamis (22/11).

Aba menjelaskan, yang menjadi pertimbangan untuk pengisian jabatan tertentu untuk TNI dan POLRI, pendekatannya bukan berdasarkan kelembagaan melainkan fungsi.   Berdasarkan Permenpan RB No.13/2014, pengisian JPT harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif harus dilakukan secara nasional baik di lembaga maupun di daerah. Hal ini tentunya untuk membuka peluang jabatan seluas luasnya. “Ini harus diatur melalui permen. Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan itu,” jelas Aba.

Aba menambahkan, untuk pengisian jabtan Sekretaris Daerah bisa dilakukan melalui proses  mutasi dan rotasi dari pejabat OPD di lingkungannya dan tetap dilakukan melalui uji kompetensi.  “Kita ingin mewujudkan sistem merit untuk pengisian JPT itu sebagai suatu sistim karir yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga,” imbuhnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 23 November 2018

Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2018 Dilaksanakan Mulai Awal Desember 2018

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa instansi Pusat maupun Daerah dapat mengumumkan SKB setelah proses rekonsiliasi data yang dilakukan oleh BKN bersama Instansi Pusat dan Daerah selesai. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana dalam Konferensi Pers terkait peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018 di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS 2018. Optimalisasi tersebut dilakukan demi pemenuhan kebutuhan/formasi sesuai Passing Grade Permenpan No. 37 Tahun 2018 dengan rata-rata tingkat kelulusan per tanggal 21 November 2018 sebesar 12,5% untuk Kementerian/Lembaga Pusat, sedangkan Instansi Daerah sebesar 3,7% untuk Wilayah Barat, 2,2% untuk Wilayah Tengah dan 1,4% untuk Wilayah Timur dari total data sebanyak 2.635.932. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan/formasi yang kosong sebanyak 4.252 formasi umum dan 1.950 formasi khusus yang tidak memiliki pendaftar.

Kepala BKN juga menyampaikan bahwa SKB akan mulai dilaksanakan sekitar tanggal 4 Desember 2018 untuk Instansi yang menggunakan sistem CAT dan sekitar tanggal 1 Desember 2018 bagi Instansi yang menggunakan sistem UNBK. SKB untuk Instansi Daerah hanya menggunakan CAT sedangkan Instansi Pusat selain menggunakan CAT juga menggunakan jenis ujian lain sesuai kebutuhan Instansi dalam formasi tersebut seperti, Tes Potensial Akademik, Kesamaptaan Jasmani atau Psikotest. “Soal SKB disusun oleh masing-masing Instansi Pembina dalam formasi tertentu dan khusus formasi Guru tidak perlu mengikuti SKB jika telah memiliki Sertifikasi Pendidik,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 07 November 2018

Ditarget terbit 2019, RPP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian difinalisasi

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masuk tahap finalisasi.

Beleid yang mengatur tentang pegawai tidak tetap ini diharapkan dapat selesai pada awal tahun depan. Hal itu agar pelaksanaan seleksi PPPK dapat dilakukan setelah proses perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selesai.

"PPPK sudah maju, selesai proses CPNS nanti akan dilanjutkan PPPK," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai membuka International Public Service Forum 2018, Rabu (7/11).

Proses seleksi CPNS akan bergulir hingga Desember 2018. Oleh karena itu pemerintah masih memiliki waktu untuk mengesahkan aturan tersebut.

Saat ini aturan PPPK masih belum diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Namun, Syafruddin bilang RPP PPPK telah disetujui dalam sidang kabinet.

Setelah RPP PPPK diundangkan, akan ada paraturan turunan. Salah satu yang akan dibahas dalam peraturan turunan nantinya adalah kuota penerimaan PPPK.

"Aturan kuota juga akan diatur sedemikian rupa melalui turunan kalau sudah ada PP-nya," terang Syafruddin.

PPPK dapat menjadi opsi yang dipilih setelah seleksi CPNS. Asal tahu saja, seleksi CPNS cukup ketat sehingga banyak peserta yang gugur.

Syafruddin bilang dari total pendaftar mencapai 3,5 juta, sebanyak 238.000 yang diterima menjadi PNS. Namun, seleksi CPNS dianggap telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari Kontan
Share:

Kamis, 25 Oktober 2018

Menuju Karier Kedua Dengan Cemerlang Selepas Pensiun

“Masa pensiun bukanlah akhir segalanya, tapi menapaki karier kedua”, ucap Diah Kusuma Ismuwardhani selaku Kepala Biro Kepegawaian BKN dalam acara pelepasan Purnabakti BKN yang berlangsung pada hari Rabu (24/10/2018) di Ruang Mawar gedung I lantai 1 BKN yang dihadiri juga oleh Ketua Paguyuban Pensiunan BKN (P2 BKN), Sugirwo dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT. Taspen, Achmad Muhtarom.
Lebih lanjut Diah mengatakan penentuan karier kedua ini harus ditentukan sendiri oleh masing-masing individu, sesuaikan dengan hobi masing-masing karena akan menentukan keberlangsungan suksesnya para pensiunan ini menuju kesuksesan dan mendapatkan hasil yang cemerlang.
Masih dalam acara yang sama, Sugirwo menghimpun para pensiunan BKN dalam suatu forum silahturahmi yang dapat melanjutkan pengabdian kita ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. P2 BKN memiliki banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti oleh para pensiunan BKN diantaranya koperasi, sosialisasi kesehatan masa tua, usaha dan sosial masyarakat yang rutin dijalankan selama setahun.
Menutup acara, Kabul Paminto selaku perwakilan dari 9 pensiunan BKN lainnya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, semoga kedepannya BKN dapat terus jaya dan bermanfaat untuk Negara.
Sumber : BKN


Share:

Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan keempat

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Tahap seleksi CPNS 2018 berbasis komputer rencananya akan digelar serentak mulai pekan keempat Oktober 2018. Sedangkan range waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) antara 26 Oktober – 17 November 2018. Sementara kepastian jadwal seleksi masing-masing instansi dapat dilihat pelamar dalam website instansi dan/atau SSCN mulai 25 Oktober 2018. Demikian disampaikan Kepala Biro humas BKN Mohammad Ridwan di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (23/10/2018) selepas acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Komputer Dasar CPNS 2018, di Swiss-Belresidences, Kalibata.

Dalam acara yang terbagi dalam 2 sesi kepesertaan itu (sesio pertama dihadiri oleh perwakilan Kantor Regional BKN, sesi ke-dua dihadiri sejumlah Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah), Mohammad Ridwan menjabarkan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 terdiri dari dua jenis seleksi, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa peserta seleksi CPNS yang telah lulus pada seleksi administrasi dari instansi, selanjutnya akan mengikuti SKD yang meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). “Soal seleksi CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) berasal dari konsorsium Perguruan Tinggi dan dienkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujar Mohammad Ridwan.

Setelah lulus ambang batas kelulusan ( passing grade), menurut Mohammad Ridwan kelulusan SKD sebanyak 3x formasi pada setiap jabatan yang mendapat alokasi formasi akan mengikuti SKB. Mohammad Ridwan juga memerinci proses SKB. Rincian tersebut, menurut Mohammad Ridwan, terdiri dari: materi SKB ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan belum siap menyusun materi SKB, maka soal SKB merujuk pada rumpun jabatan, dan materi sebagaimana SKB selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT BKN dan CAT UNBK.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2018 tentang penetapan instansi yang menggunakan sistem CAT BKN dan CAT UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), pelaksanaan seleksi CPNS dengan CAT akan berlangsung di 269 titik, dengan rincian CAT BKN digunakan di 237 titik. 269 titik dengan CAT BKN tersebut meliputi: 26 titik di Kanreg BKN, UPT BKN dan Kantor Pusat BKN; 193 titik di provinsi/kab/kota, dan 18 titik di Instansi Pusat. Sementara CAT UNBK Kemendikbud akan digunakan di 32 titik lokasi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sabtu, 13 Oktober 2018

PNS dan PPPK Wajib Ikut Taspen I

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa PT Taspen (Persero) memastikan bahwa seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sesuai aturan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil dan PPPK wajib ikut program perlindungan JKK dan JKM yang diselenggarakan PT Taspen.

Kepala Cabang Utama PT Taspen Jakarta Achmad Mochtarom menegaskan, setiap pegawai pemerintah yang telah memiliki ikatan atau perjanjian di instansi pemerintah berhak mendapatkan hak jaminan perlindungan dalam bekerja.

"Haktersebut telah memiliki aturan yang mengikat. Perlindungan JKK dan JKM yang dimiliki oleh pegawai pemerintah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015," ujar Achmad di Jakarta, Sabtu (13/10).

Namun, perlu diketahui juga kalau PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM hanya mewajibkan setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:

Kamis, 11 Oktober 2018

Permudah Akses Pelamar CPNS 2018, Panselnas Siapkan 873 Lokasi Tes

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 menyiapkan 873 titik lokasi tes yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain fasilitas Computer Assissted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panselnas juga akan menggunakan fasilitas CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, dari jumlah itu, 237 titik diantaranya milik atau yang diusahakan oleh BKN dan 636 titik merupakan fasilitas UNBK Kemendikbud. “Dengan jumlah itu, diharapkan pelamar semakin dekat dengan lokasi tes CPNS Tahun 2018,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/10).

Lokasi tes CPNS yang dikoordinir BKN antara lain Kantor BKN Pusat, sejumlah Kantor Regional BKN, UPT BKN, lokasi milik Kementerian/Lembaga yang tersebar di berbagai daerah.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan pembukaan bagi CPNS Tahun 2018 untuk 238.015 formasi, yang terdiri atas 51.271 formasi di instansi Pemerintah Pusat  (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Prioritas pengadaan CPNS 2018 meliputi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita.

Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.

Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Pendaftaran CPNS sudah berlangsung sejak 26 September dan berakhir pada 15 Oktober mendatang. Pada 21 Oktober, akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian dilanjutkan pencetakkan nomor ujian secara online pada 21-25 Oktober 2018. 

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 29 September 2018

Tak Update Data, Pembayaran Pensiunan PNS Terancam Disetop Sementara

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) diharuskan untuk melakukan pendaftaran ulang data diri agar tetap bisa membayarkan pensiun.

Kepala KCU Jakarta PT Taspen Achmad Mochtarom mengatakan, jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut para pensiunan abdi negara tak melakukan pendaftaran ulang maka pencairan gajinya akan disetop sementara.

"Jika pensiunan tidak absen atau tidak datang ke kantor bayar pensiun lebih dari tiga bulan berturut-turut atau tanpa kabar akan disetop sementara," kata Achmad dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (29/9/2018).

Achmad menjelaskan, proses pendaftaran ulang ini disebut enrollment bagi PNS dan pejabat negara, serta pensiunan yang dibayarkan Taspen. Enrollment ini meliputi sidik jari, foto wajah, suara.

Perekam biometric ini akan mempermudah pensiunan melakukan otentikasi atau absensi, yang selama ini datang ke kantor bayar pensiun setiap bulan, dua bulan, ataupun enam bulan.

"Tapi nantinya, berdasarkan rekam biometric ini absensi pensiunan cukup dilakukan melalui aplikasi handphone tidak perlu datang ke kantor bayar pensiun," tambah dia.

Achmad mengimbau kepada seluruh pensiunan abdi negara untuk segera melakukan daftar ulang. Pendaftaran bisa dilakukan di kantor Taspen terdekat setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan membawa kartu pensiunan dan KTP. 

"Pada hakekatnya kewajiban pensiun itu hampir sama dengan pegawai aktif, pensiunan wajib otentikasi dan menyampaikan perubahan data pribadi bila mengalami pernikahan, kelahiran, kematian, atau perubahan alamat tinggal, karena laporan perubahan ini akan berdampak pada pembayaran pensiun bulanan," ungkap dia.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

Jumat, 21 September 2018

PPPK, Solusi untuk Eks Honorer K-II

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/09).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN. "Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS," tegas mantan Wakapolri ini.

Peluang itu juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun. “Bahkan bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes,” imbuh Syafruddin.

Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menteri Syafruddin memberikan gambaran tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada tahun 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K-II, dan sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari adanya pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Kemudian dilakukan pendataan kedua, dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang. Atas kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang (dengan tes), tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 lebih besar, yakni 1.070.092 orang, atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer. “Bisa kita pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan dibuat peta jabatan formasi untuk PPPK. “Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 15 September 2018

Penanganan PNS Tersangkut Tipikor harus Komprehensif

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta agar kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut masalah tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak hanya dilakukan penegakan hukum semata. Diperlukan langkah konkrit yang komprehensif agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari, dengan pencegahan dan pembinaan secara internal.

Hal itu sejalan dengan strategi nasional pemberantasan korupsi yang terfokus pada dua langkah penting, yakni pencegahan dan penegakan hukum. "Inilah koridor yang perlu menjadi atensi dan perhatian bersama, karena dua hal ini saling melengkapi dan bertautan tidak terpisahkan satu dengan lainnya,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Penegakan Hukum bagi PNS Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Jakarta, Kamis (13/09).

Dikatakan, memang perlu ada upaya yang dikedepankan, yakni penegakan hukum secara tegas. Artinya, kalau sudah ada keputusan yang inkracht dari pengadilan, pihak Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menindaklanjuti dengan memberhentikan sebagai PNS.

Menteri menambahkan, hal itu harus diiringi dengan upaya yang sifatnya pencegahan, pembinaan secara internal, serta menutup peluang terjadinya korupsi. Untuk pembinaan internal, dilakukan dengan optimalisasi peran Apaatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP). Oleh sebab itu, Syafruddin mengimbau kepada pemerintah daerah agar menguatkan pengawasan internal. Hal itu dibarengi dengan pemberian reward dan punishment yang mendukung terciptanya situasi kerja yang kondusif, kolaboratif, serta konstruktif.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran baru tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam surat edaran itu dikatakan bahwa ASN atau PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila putusan hukumnya sudah berkekuatan tetap atau inkracht. Surat edaran dengan Nomor 180/6867/SJ tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018 yang ditujukan untuk seluruh bupati dan wali kota.

Sementara itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa pihaknya mencatat terdapat 2.357 PNS yang terjerat tindak pidana korupsi dan dipenjara, namun masih berstatus pegawai aktif.  Rinciannya, sebanyak 98 orang merupakan PNS Kementerian/Lembaga, 342 pegawai provinsi, dan 1917 pegawai kabupaten/kota. "Hingga saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah dijatuhi hukuman  akibat Tipikor masih terus diverifikasi dan divalidasi," ujarnya.

Dalam acara Rakornas yang dihadiri oleh seluruh Sekda dan BKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BKN tentang tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Jumat, 14 September 2018

Tahun 2018, Kemenag Akan Terima 17.175 CPNS

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama akan menerima 17.175 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018. Sesuai jadwal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), seleksi penerimaan CPNS seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) akan dimulai serentak pada 19 September 2018 mendatang.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Penerimaan ASN Kementerian Agama Tahun 2018, di Jakarta,  Rabu (12/09).

Tampak hadir dalam kegiatan rapat koordinasi  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pejabat eselon I Pusat, Kepala Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia.

Ahmadi menuturkan, Kementerian Agama memiliki jumlah formasi CPNS terbesar dari seluruh  K/L. "Dari 59.309 formasi yang ditetapkan untuk 76 K/L di tahun 2018, sebanyak 17.175 formasi atau 29% ditetapkan untuk Kementerian Agama," tutur Ahmadi. 

Karopeg pun menyampaikan, dengan jumlah penerimaan CPNS terbesar, maka Kemenag akan menjadi etalase pengadaan CPNS Nasional di tahun ini. "Jika Pengadaan CPNS di Kementerian Agama sukses, maka Pengadaan CPNS Nasional sukses," tandas Ahmadi. 

Maka, pada kesempatan yang sama Ahmadi mengharap komitmen seluruh peserta rapat koordinasi untuk dapat mengawal proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kemenag. "Kami mengimbau kepada semua satuan kerja pusat dan daerah untuk menyelenggarakan Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan transparansi," tegas Ahmadi. 

Berita ini bersumber dari KEMENAG.
Share:

Kamis, 13 September 2018

Harus Lolos Passing Grade, Tes CPNS Gunakan CAT

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer  Assisted  Test (CAT), dan kelulusan menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal,  dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

TWK dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sedangkan TIU dimaksudkan untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

TIU juga untuk  menilai kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Selain itu juga kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dari setiap jawaban yang benar pada kelompok soal ini akan mendapat skor 5, dan yang salah nilainya nol (0).

Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Soal-soal dalam kelompok soal ini mencakup hal-hal terkait dengan pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas. Juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban. Karena itu, peserta diimbau untuk menjawab seluruh soal TKP.

Passing  Grade

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing  grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. “Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni  143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja.

Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. “Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,” imbuh Setiawan.

Ditambahkan, Permen PANRB No. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan. Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog