Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 29 September 2017

Pemprov DKI Akan Rekrut Tenaga Non PNS

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika menyebutkan, saat ini pemerintah DKI akan merekrut tenaga non PNS untuk menambal ribuan posisi di lingkungan Pemprov DKI yang kosong. Hal itu dilakukan, karena DKI masih belum dapat merekrut PNS, padahal ada ribuan posisi yang lowong setelah ditinggal PNS yang akan memasuki masa pensiun per tahun 2018.

Rekrutmen calon PNS DKI Jakarta hingga kini masih dimoratorium sejak lima tahun lalu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemprov DKI harus memikirkan cara alternatif untuk mengisi posisi-posisi tersebut.

Adapun posisi yang dibutuhkan meliputi berbagai unit kerja di dinas Pemprov DKI, termasuk guru SD, SMP, dan SMA negeri di Jakarta.

"Karena tahun depan akan pensiun 2 ribu, selama lima tahun dan seterusnya. Bersama DPRD, kita mencari jalan keluar," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/9).

Meski begitu, Agus menegaskan, dicabut atau tidaknya moratorium perekrutan PNS, Pemprov DKI akan menyelesaikan masalah kepegawaiannya dengan menggunakan landasan hukum yang ada. Sebab, kata Agus, kekurangan PNS dapat berdampak pada optimalisasi layanan dari Pemerintah kepada warga. 

"Iya ini kebutuhan riil, tapi kita memahami persoalan yang dihadapi Menpan RB," ujar Agus.

BKD dan DPRD tengah merumuskan detail strategi darurat untuk melakukan perekrutan tenaga non PNS.

Agus mengaku sudah menyampaikan rencana strategi tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Nantinya, mekanisme syarat dan perekrutan petugas non-PNS akan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur juga, (katanya) silakan dilaksanakan sepanjang tidak menganggu misbah APBD, tidak boleh (menggunakan) lebih 30 persen dari belanja pegawai," kata Agus 

Sistem penggajian tenaga non-PNS itu pun berdasarkan standar indeks yang didasarkan pada upah minimum pegawai (UMP), tepatnya dari APBD belanja non-pegawai.


Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.
Share:

Senin, 04 September 2017

Kebijakan Guru Kontrak Tunggu Peraturan Pemerintah

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa kebijakan guru wiyata bakti yang diangkat menjadi guru kontrak atau dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga saat ini belum ada kejelasan. Pasalnya, saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP). 

“PP ini yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyikapi terkait keberadaan tenaga honorer tersebut nantinya. Peraturan ini yang mendasari dan sebagai juknis bagi kelanjutan tenaga honorer di sekolah negeri,” kata Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (PGTK) Dindik Banyumas Edy Rahardjo.

Menurutnya, kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini muncul lantaran keberadaan guru maupun tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah maupun sekolah negeri. 

Meski PPP dari pemerintah pusat belum turun, beberapa waktu lalu Dindik mengeluarkan kebijakan terkait guru honorer di sekolah negeri. Bagi kalangan guru honorer atau wiyata bakti akan dijadikan sebagai guru kontrak.

“Hal tersebut sebagai jalan keluar atas keluarnya Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PP No 48 Tahun 2005 tenang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam Permendikbud No 26/2017 perubahan atas Permendikbud No 8 Tahun 2017 disebutkan guru honorer dari sumber dana BOS wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan dilaporkan ke Kemendibud,” jelasnya. 

Namun di sisi lain, PP No 48 Tahun 2005 menyebutkan pemerintah melalui pejabat kepegawaian dari tingkat pusat sampai daerah termasuk kepala sekolah dilarang untuk mengangkat atau memberi penugasan kepada guru honorer di sekolah. Atas dasar dua peraturan yang bertolak belakang tersebut, pihak Dindik meberikan solusi agar guru honorer dijadikan guru kontrak. 

“Kenyataan di lapangan guru honorer yang mengajar di sekolah masih sangat dibutuhkan karena sekarang ini Banyumas tengah kekurangan guru seiring dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun,” pungkasnya.


Berita ini bersumber dari Radar Banyumas.
Share:

Sabtu, 02 September 2017

Pemkab Seruyan Buka Pendaftaran P3K Guru dan Tenaga Kesehatan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, secara resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Pendaftaran secara terbuka sudah dimulai pada 28 Agustus dan berakhir 8 September 2017. Adapun surat lamaran disampaikan langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)," kata Kepala BKPSDM Seruyan Hartono di Kuala Pembuang, Rabu.

Ia menjelaskan, jumlah P3K yang diperlukan sebanyak 180 orang dengan formasi tenaga pendidik sebanyak 130 orang terdiri dari guru matematika, guru IPA, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia dan guru kelas. Kemudian, 50 orang tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perekam medik, sanitarian, pranata laboratorium, nutrisionis.

"Kualifikasi pendidikan bagi pelamar minimal strata I (S1) dan Diploma III (DIII)," katanya.

Persyaratan khusus bagi pelamar P3K adalah berusia 18-35 per Desember 2017, sedangkan untuk pelamar usia 35-40 tahun terhitung per Desember 2017 wajib memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga honorer sekurang-kurangnya lima tahun.

"Syaratnya lainnya, siap ditempatkan di seluruh desa di Kabupaten Seruyan, dan menandatangani kontrak kerja selama lima tahun," katanya. 

Ia menambahkan, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 11-13 September, dan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melakukan registrasi ulang atau pengambilan kartu tanda peserta ujian pada 12-14 September.

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi berhak mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) pada 14-18 September, dilanjutkan tes wawancara pada 19-22 September dan pengumuman hasil seleksi pada 25 September 2017.

"Informasi pendaftaran ini sudah kita sampaikan juga melalui camat dan kepala desa. Harapannya mereka yang mendaftar dan lulus seleksi P3K adalah putra putri terbaik daerah Seruyan," katanya.

Berita ini bersumber dari Antara Kalteng.

Berikut ini pengumuman yang bersumber dari Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Untuk lampiran pengumuman bisa dilihat di Grup Fb BKPSDM Kabupaten Seruyan.



Share:
Diberdayakan oleh Blogger.