Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Senin, 24 Juli 2017

DPRD Bontang mengusulkan agar 1.554 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang diubah statusnya menjadi tenaga kontrak pemerintah daerah (TKD).

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa DPRD Bontang mengusulkan agar 1.554 tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Bontang diubah statusnya menjadi tenaga kontrak pemerintah daerah (TKD). Usulan ini disampaikan  Komisi I DPRD Bontang kepada pemerintah saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi I,  Agus Haris mengatakan, saat ini Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer diterbitkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak lagi menggunakan SK Walikota. Dampaknya, masa kerja pegawai tidak masuk dalam sistem database Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKP2).

Sebab, masa kerja pegawai hanya dihitung berdasarkan kontrak dinas terkait, yang selalu diperbaharui tiap setahun sekali.

“Data mereka tidak masuk di dalam database, padahal saat ini akan terbit Peraturan Pemerintah (PP) terkait TKD. Nantinya pengangkatan tenaga kontrak dari database BKP2,” kata Agus Haris kepada wartawan melalui sambungan selulernya, Minggu (23/7).

Untuk itu, pihaknya meminta untuk mengubah status pegawai honorer Bontang menjadi tenaga kontrak daerah. Tanpa harus menunggu PP terkait tenaga kerja diterbitkan. Pasalnya, kewenangan untuk mengelola tenaga honorer menjadi otoritas daerah.

Justru, pengubahan status ini memudahkan pemerintah karena sisa menyesuaikan dengan aturan baru yang bakal terbit. Hal ini pun telah dilakukan oleh daerah lainya, misalnya Kutai Timur.

“Rencananya, besok, Senin (24/7) Komisi I DPRD bakal menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Badan kepegawaian untuk membahas rencana ini,” katanya.

Senada dengan rekan di komisinya, Anggota Komisi I dari Fraksi Nasdem, Bilher Hutahean meminta pemerintah mengembalikan skema pendataan kembali ke Badan kepegawaian. Agar masa kerja pegawai honorer yang telah mengabdi sekian tahun tetap terhitung, sehingga menjadi prioritas untuk menjadi tenaga kontrak pemerintah.

Bilher juga memastikan perubahan status pegawai honorer menjadi TKD tidak menyalahi aturan. Menurut dia, pemerintah tak harus khawatir apabila ada pelanggaran administrasi lantaran perubahan tersebut.

“Harus kembalikan seperti dulu, jadi yang terbitkan SK Walikota bukan lagi kontrak dari dinas. Nantinya setelah PP soal pegawai kontrak terbit, mereka langsung diangkat menjadi pegawai kontrak berdasarkan database yang dimiliki badan kepegawaian,” ujar Bilher.

Berita ini bersumber dari Klik Bontang.

Share:

Jumat, 21 Juli 2017

Tak harus PNS, Guru dan Bidan P3K Cukup P3K

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ada ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi pertimbangan  sehingga wacana tersebut dilontarkan. Menurutnya, banyak guru/bidan yang mengajukan pindah ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Di pihak lain,  perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan.

“Selain itu untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini,” ujar Bima saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Jakarta (20/7/2017).

Lebih lanjut Bima mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di Indonesia. 

Menurut Kepala BKN, dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II berlangsung 4 (empat) hari, Kamis hingga Senin (24/7/2017). Kegiatan ini melibatkan pegawai Kemendikbud, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 18 Juli 2017

Kepala BKN Wacanakan Guru dan Bidan tak Perlu PNS, Cukup P3K

Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.

Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah minta pindah.

Akibatnya, banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Tujuannya agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.

"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," kata Bima saat dihubungi JPNN, Rabu (19/7).

Dikatakan, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS.

Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai.

"Ya itu pikiran saya. Supaya distribusi guru dan bidan tidak menjadi masalah lagi ke depan. Selain itu formasi untuk PNS lebih difokuskan kepada jabatan tertentu jadi lebih spesifik," ujar Bima.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.