Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 18 November 2016

Sebentar Lagi, Pelayanan Publik Tidak Boleh Libur

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berencana membuka pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu. Hal itu akan dilakukan diiringi dengan sistem penggajian yang baik bagi pegawai negeri.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Asman segera membuat peraturannya untuk menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dia menegaskan, pada dasarnya pelayanan publik tidak boleh berhenti.

Menurut dia, seorang aparatur yang bertugas pada Sabtu atau Minggu, tetap harus mendapat libur. Dia bisa libur pada Senin. Dengan demikian, pelayanan publik tetap buka meskipun pada hari libur.

Asman mengemukakan saat ini banyak kantor bank yang tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Untuk itu, peraturan yang akan dibuatnya nanti mengungkapkan alasan mengapa pegawai negeri tidak boleh berhenti memberi pelayanan publik.

Targetnya, kata Asman, semua kebutuhan publik harus terlayani secara maksimal. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak terlayani karena alasan hari libur dan bukan jam kerja.

Selain itu, Asman mengatakan, penanganan pelayanan publik saat ini tidak harus bertemu dengan orang. Sebisa mungkin diganti menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat saat. Dengan kata lain, menggunakan jaringan internet.

Asman sangat yakin teknologi tersebut benar-benar akan membatasi pertemuan orang dengan orang. Bahkan, para pengguna layanan publik itu tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Cukup dari rumah mereka masing-masing.

Selain aturannya, Asman juga akan menyusun sistem penggajian yang lebih baik. Pemerintah akan menerapkan sistem merit pada pelayanan publik tersebut.

Mereka yang mendapat gaji atau tunjangan lebih besar adalah yang bekerja rajin. Di masa datang, prinsip seperti itu akan benar-benar ditetapkan.

Sistem merit tersebut juga telah menjadi amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 51 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen aparatur sipil negara diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

Manajemen itu meliputi manajemen pegawai negeri sipil dan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.
Share:

Rabu, 02 November 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK.

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan komposisi anggaran gaji 4.000 guru honorer SMA/SMK seiring pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Besarannya masih dalam pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji seperti dikutip Antara, Selasa (1/11/2016).

Menurut Aji, seluruh guru honorer yang akan digaji melalui APBD DIY harus memiliki Surat Keputusan (SK) kepala sekolah. Selanjutnya mereka juga akan mengikuti proses assesment di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY untuk selanjutnya ditentukan sebagai guru honorer atau pegawai kontrak.

“Besaran gajinya nanti (guru honorer) saya juga tidak tahu karena assesement ada di BKD,” kata dia.

Ia mengatakan payung hukum berhubungan dengan tenaga honorer itu juga akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang diperkirakan selesai sebelum 1 Januari 2017.

Aji mengatakan untuk guru berstatus PNS, Disdikpora DIY saat ini masih memproses pembuatan surat keputusan mereka yang semula sebagai pegawai pemerintah kabupaten/kota menjadi pegawai pemerintah daerah DIY per 1 Oktober 2016 sesuai tanggal berita acara serah terima pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Meski demikian hingga Desember 2016 seluruh penggajian guru SMA/SMK masih ada di kabupaten.

“Baru per 1 Januari 2017 nanti semuanya mencakup penggajian, aset, dan dokumentasi SMA/SMK sudah diurusi provinsi. Pencatatan aset sekarang masih berlangsung,” kata dia.

Berita ini bersumber dari Harian Jogja.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.