Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Selasa, 29 Desember 2015

Tahun depan, Pemkab Minahasa Utara bakal mengusulkan penambahan 1.500 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa ada kabar gembira bagi warga Minahasa Utara (Minut). Tahun depan, Pemkab Minut bakal mengusulkan penambahan 1.500 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aldrin Posumah. 

"Kami hanya mengusulkan, pusat yang akan menentukan, tetapi kami akan berusaha agar semua diakomodir," ujarnya beberapa waktu lalu. Menurut Posumah, dasar permintaan penambahan tersebut yakni analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Yang paling banyak tenaga kesehatan dan pendidik,” terang Posumah sembari menambahkan untuk tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, statusnya tidak serta merta menjadi PPPK karena sesuai aturan, PPPK merupakan pegawai profesional. 

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minut Denny Wowiling mengungkapkan, kebijakan pemkab untuk mengusulkan penambahan pegawai sangatlah tepat. "Karena memang Minut masih butuh banyak pegawai profesional. Khususnya sebagai tenaga kesehatan dan pendidik serta tenaga ahli di masing-masing dinas," imbuh Wowiling. 


Berita ini bersumber dari Manado Post Online.
Share:

Rabu, 23 Desember 2015

Kementan akan Angkat Tenaga Penyuluhan Menjadi Aparatur Sipil Negara

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan merekrut 20.259 Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TB) menjadi Aparatur Sipil Negara. Pengangkatan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai sebanyak 10 ribu orang pada 2016.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan, pengangkatan THL-TB menjadi ASN, dilakukan melalui jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Bagi THL-TB penyuluh pertanian yang usianya belum mencapai 35 tahun, maka berpeluang untuk mendaftar sebagai calon PNS," kata Pending, kemarin.

Ia menjelaskan, perekrutan 10 ribu penyuluh tersebut, melalui sejumlah penilaian kinerja. Seperti, penilaian aspek teknis 70 persen berupa peningkatan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas pangan untuk musim tanam Oktober 2015 – Maret 2016. Kemudian, terdapat aspek manajerial sebanyak 30 persen.

Pending menyebut, penilaian yang dilakukan Kementerian Pertanian, tidak hanya tentang masa kerja. Namun, juga tergantung hasil kinerja THL-TB di wilayahnya masing-masing.

Berita ini bersumber dari republika.co.id
Share:

Jumat, 11 Desember 2015

Untuk memenuhi kebutuhan instansi, rekrutmen ASN lebih diprioritaskan kepada PPPK

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN), terutama PNS, di Indonesia dinilai terlalu gemuk. Apalagi, struktur kepegawaian di Indonesia didominasi tenaga teknis (administrasi). Itu sebabnya, pemerintah berniat mengurangi jumlah PNS hingga sejuta orang.

"Jumlah PNS di Indonesia ada 4,5 juta lebih. Ini masih terlalu gemuk karena menyita APBN yang terlalu banyak‎. Sementara pemerintah sangat mengutamakan pembangunan infrastruktur," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Jumat (11/12).

Dia menyebutkan saat ini perkembangan dunia telah masuk pada era birokrasi yang kompetitif. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas dari para aparatur negara untuk melakukan penyelenggaraan negara dengan lebih efektif, efisien, dan inovatif. 

"Saat ini kami sedang membuat postur kepegawaian. Kami akan kurangi hingga satu juta pegawai, tetapi secara alamiah," ujarnya. 

Pengurangan sejuta PNS secera alamiah, lanjut Yuddy, salah satunya dilakukan melalui moratorium penerimaan CPNS.‎ Jumlah PNS yang pensiun misalnya 125 ribu sampai 150 ribu, tidak semuanya diisi dengan pegawai baru. Dengan demikian jumlah PNS bukannya bertambah tapi malah berkurang hingga ke angka moderat.

"Dibanding negara ASEAN, jumlah PNS di Indonesia cukup moderat. Namun jumlahnya ini masih menyita 50 persen APBN. Itu sebabnya harus dikurangi. Belanja pegawai yang sehat harusnya cuma 30 persen‎. Tapi nyatanya banyak di atas 50 persen sehingga pembangunan infrastruktur menjadi lamban," bebernya.

Untuk menutupi kebutuhan instansi, rekrutmen ASN lebih diprioritaskan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sifatnya tidak terikat seperti PNS.


Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Selasa, 24 November 2015

Dalam penyelesaian Honorer K2, pemerintah punya alternatif dengan mengarahkan honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa jalan untuk honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS makin kecil, menyusul dengan tidak adanya anggaran yang dialokasikan di APBN 2016. Ini diperparah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) pengangkatan K2 menjadi CPNS tidak mungkin diterbitkan karena berbenturan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Satu-satunya jalan menurut  Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono,‎ lewat diskresi Presiden. Itu pun kalau Presiden Jokowi setuju mengangkat 430 ribuan honorer K2 menjadi ASN.

"Konsekuensi mengangkat honorer K2 menjadi CPNS selain menyita anggaran negara lebih banyak, akan terjadi perlambatan mesin birokrasi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (24/11).

Dia menambahkan, terbitnya diskresi Presiden juga rawan diprotes publik. Sebab, yang diangkat ini jumlahnya ratusan ribu dengan anggaran triliunan rupiah.

"Ini kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyelesaian K2. Namun, pemerintah punya alternatif lainnya dengan mengarahkan honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," bebernya.

Dengan P3K, honorer K2 bisa mendapatkan gaji serta tunjangan setara PNS. Tunjangan yang diterima disesuaikan dengan kemampuan‎ fiskal masing-masing daerah.

"Makin tinggi fiskal daerah, makin besar juga tunjangan yang diterima PNS maupun P3K. Honorer K2 jangan berasumsi jelek dulu dengan P3K, kan belum dijalani juga. Daripada menunggu kebijakan yang entah kapan direalisasikan, lebih baik menangkap peluang yang sudah pasti," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.