Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 09 Agustus 2019

Gaji dan Tunjangan ASN akan Disetarakan, Pemerintah Godok Dasar Hukum

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menggodok rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar hukum untuk penyetaraan gaji dan tunjangan ASN. 

Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, saat ini terjadi kesenjangan gaji dan tunjangan pada satu golongan di antara kementerian satu dengan lainnya dan pemerintah daerah satu dengan lainnya. 

Akibatnya, pihak yang berwenang dalam kementerian dan pemerintah daerah itu sulit melakukan mutasi ASN. 

Kini, Kementerian PAN-RB sedang mengkaji penerapan penyetaraan gaji dan tunjangan di kementerian dan pemerintah daerah.

"Menghitung ini rupanya sangat amat perlu waktu karena semua berfluktuasi. Kami berharap sesegera mungkin. Kami inginnya PP pensiun (tunjangan) dan PP gaji ini berbarengan (selesainya)," ujar Setiawan saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis, (8/8/2019).

Penetapan besaran gaji dan tunjangan ASN di setiap instansi dan daerah nantinya akan mengacu pada nilai barang dan jasa di daerah tersebut serta daya beli masyarakat daerahnya. 

Dengan demikian, gaji dan tunjangan kementerian yang satu dengan yang lain serta pemerintah daerah yang satu dan lainnya tidak jauh berbeda. 

Setiawan menambahkan, saat ini pembahasan PP tersebut masih dilakukan Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Keuangan. 

"Nanti kan ada indeksnya. Kami kan saat ini sedang melakukan survei dengan BPS. Jadi tingkat kemampuannya daerah itu seperti apa. Nah itu basic untuk menetapkan adalah tingkat kemahalan daerah," ujar Iwan. 

"Dan juga dari kemampuan daya beli daerah tersebut seperti apa," lanjut dia.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Jumat, 05 Juli 2019

Taspen Beri Kemudahan Pinjaman Modal Usaha Buat ASN dan Pensiunan PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  PT Taspen (Persero) tengah mengembangkan inovasi dalam bentuk Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan Untuk Kesejahteraan atau disingkat Wirausaha Pintar. Inovasi tersebut merupakan bentuk layanan extra miles dari perseroan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pensiunan dengan memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup di hari tua.

Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menjelaskan, dengan adanya Wirausaha Pintar, para PNS yang menjelang pensiun 2-3 tahun dan Pensiunan ASN dimotivasi untuk menjadi pebisnis atau entrepreneur serta berwirausaha.

Ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat hidup mandiri secara finansial, serta mengurangi risiko penurunan kesehatan fisik dan mental lantaran tetap produktif di waktu senja.

"ASN dan Pensiunan akan mendapatkan kemudahan pinjaman modal, karena Taspen bersinergi dengan bank sebagai mitra bayar Taspen," ungkap Iqbal dalam sebuah keterangan tertulis, Jumat (5/7/2019).

Menurut catatan Taspen, Wirausaha Pintar sampai saat ini telah diikuti oleh 6.897 PNS dan Pensiunan si seluruh Indonesia. Hingga akhir 2019, perseroan menargetkan program ini dapat diikuti oleh sekitar 13 ribu orang.

Lebih lanjut, Iqbal mengutarakan, rata-rata PNS akan kehilangan lebih dari 50 persen pendapatannya setelah memasuki masa pensiun dibanding dengan pada saat masih aktif bekerja.

"Kondisi ini menyebabkan pensiunan yang berusia di atas 58 tahun menjadi rentan terhadap kekurangan finansial, serta kondisi kesehatan dan mental yang menurun, dan mereka menjadi tergantung secara finansial kepada orang lain seperti anak, saudara, dan lain-lain," tuturnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kamis, 27 Juni 2019

PNS Diusulkan Tetap Dapat Gaji ke-13 dan THR di 2020

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah dan Badan Anggaran DPR saat ini masih menyusun Pagu Anggaran Kementerian dan Lembaga (KL) di 2020. Salah satu yang menjadi usulan pemerintah adalah meneruskan belanja pegawai yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, belanja pegawai KL di 2020 diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi.

"Dalam tahun berjalan juga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada dan perubahan kebijakan pensiun. Terus dievaluasi supaya penerimaan pegawai tetap matching," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Untuk kebijakan belanja pegawai 2020 ada 4 poin penting. Pertama peningkatan program reformasi birokrasi di KL.

Kedua, kebijakan penerimaan pegawai baru. Ketiga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS. Terakhir mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif anggaran kementerian dan lembaga (K/L) di 2020 sebesar Rp 854 triliun. Angka itu turun dibandingkan anggaran K/L di APBN 2019 sebesar Rp 855,4 triliun.

Berita ini bersumber dari Detik Finance
Share:

Kemenkeu Beri Sinyal Gaji PNS Naik Lagi Tahun Depan

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di 2020 atau tahun depan, saat menggelar rapat penyusunan Pagu Anggaran Kementerian dan Lembaga (KL) di 2020 bersama Badan Anggaran DPR.

Awalnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memaparkan kebijakan belanja pegawai di 2020. Ada 4 hal yang akan dilakukan pemerintah untuk itu, antara lain ialah mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada termasuk gaji ke-13 dan THR untuk PNS.

"Dalam tahun berjalan juga mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada dan perubahan kebijakan pensiun. Terus dievaluasi supaya penerimaan pegawai tetap matching," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Kemudian, Askolani mengatakan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih baik. Hal itu, penting agar kualitas pelayanan ke masyarakat juga meningkat.

Untuk bisa menunjang semua itu, kata Askolani, maka pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan para abdi negara. Dalam hal ini ialah peningkatan penghasilan serta pensiunan para PNS.

"Yang kemudian didukung dengan penghasilan yang juga tetap stabil dan diupayakan semakin meningkat termasuk pensiunannya," katanya," jelasnya.

Meski begitu Askolani menambahkan, bahwa kenaikan gaji tersebut baru akan diputuskan presiden dalam RAPBN 2020 nanti.

Gaji ke 13 dan THR tetap jalan. Peningkatan dari sisi kualitas penggajian yg akan dilakukan pemerintah. Ini akan diputuskan Presiden dalam RAPBN 2020 di bulan Agustus nanti. (Untuk sekarang) Belum ada keputusan untuk naikkan gaji/tidak di tahun depan. Pembahasannya saja masih jalan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance.

Share:

Minggu, 23 Juni 2019

Tingkatkan Penerapan Sistem Merit, Kementerian PANRB Perdalam HCDP

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diwujudkan melalui beberapa aspek. Tidak hanya standar kompetensi jabatan melainkan juga pengembangan kompetensi.

Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun kebijakan terkait Pengembangan Kompetensi ASN secara Nasional atau yang lebih dikenal Human Capital Development Plan (HCDP). HCDP ini nantinya diharapkan dapat menjadi panduan dan pembelajaran bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat serta mengembangkan program Human Capital Development di instansi masing-masing.

Kementerian PANRB telah memiliki Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. "Berdasarkan regulasi tersebut, kemudian dinilai kinerja ASN sesuai output yang dihasilkan dari kompetensi yang dimiliki. Kemudian semuanya disinkronkan melalui HCDP ini," jelas Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Salman di Jakarta, Kamis (20/06).

Untuk memperluas pemahaman terkait HCDP, diadakan Focus Group Discussion (FGD) dan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang pengembangan kompetensi. “Melalui FGD ini, diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang kompetensi ASN dan langkah-langkah pengembangannya karena dibutuhkan perencanaan SDM yang strategis dalam era global ini,” ujar Salman.

FGD ini menghadirkan tiga narasumber yakni Deputy Senior General Manager Telkom Corporate University Bambang Budiono, Dosen dan Peneliti di Universitas Indonesia Putri Mega Desiana, serta Co-founder Unotalent Baskoro Gautama dan dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Supardiyana.

Dalam pemaparannya, Putri menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu coaching, mentoring dan counseling, training, rotasi pekerjaan, praktek kerja/magang, serta pendidikan formal. "Peran atasan sangat dibutuhkan untuk menentukan pengembangan kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh pegawai", jelas Putri.

Sementara itu, Co-founder Unotalent Baskoro Gautama menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas ASN memiliki peran penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi. “Dengan adanya peningkatan kemampuan dari sisi teknis, manajerial, dan kepemimpinan, maka ASN dapat menjalankan serta mempertahankan agenda reformasi birokrasi yang dijalankan oleh instansinya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut pula, Deputy Senior General Manager Telkom Corporate University Bambang Budiono mengatakan bahwa tren dalam HCDP ini saling terkait antara pegawai, budaya, dan organisasi. Keterkaitan ini akan menciptakan praktik-praktik yang unggul, program kreatif, dan kepemerintahan yang kuat. “Hal ini akan meningkatkan kinerja pegawai yang berdasarkan kriteria yang sesuai tujuan bisnis, sehingga program manajemen perubahan dan komunikasi kreatif dapat diciptakan secara efektif,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.