Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Senin, 15 Januari 2018

Skema Gaji dan Pensiun PNS Tunggu Keputusan Jokowi

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa saat ini pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, struktur gaji PNS yang tengah diterapkan ini dianggap tidak seimbang, di mana tunjangan kinerja lebih besar dari gaji pokok yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, gaji dan tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki desain mengenai pola yang akan diterapkan terkait gaji dan tunjangan PNS tersebut.

Selain itu, lanjut Asman, pihaknya tidak hanya membahas mengenai gaji dan tunjangan dari PNS saja. Pasalnya, turut juga dibahas mengenai tunjangan pensiun bagi PNS. Meski begitu, Asman enggan menyebutkan secara jelas mengenai desain atau pola dari pemberian gaji dan tunjangan PNS. Dirinya memilih untuk menunggu keputusan desain yang sudah diajukan olehnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mengubah struktur gaji PNS ini, dirinya belum membuat keputusan karena masih akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo di siding kabinet.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Lowongan CPNS akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah PNS selesai

Sahabat pembaca InfoASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS 2018 pada Mei 2018 mendatang. Lowongan calon abdi negara ini akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri rampung pada bulan Maret hingga April 2018.

"Kalau penghitungannya Maret sampe April lah beres. Kalau pembukaannya ya setelah itu lah. Itu (pendaftaran) teknis lah," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Lebih lanjut Asman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kebutuhan pegawai. Di mana nantinya, pihaknya akan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang diajukan oleh instansi tersebut. "Belum ada jumlah tetapnya. Masih dihitung sesuai kebutuhan. Kalau permohonan banyak jadi kebutuhannya lagi kita finalisasi berapa sebenarnya," jelasnya.

Dari instansi yang mengajukan lanjut Asman, banyak daerah yang mengajukan permohonan pegawai negeri sipil. Khususnya kebutuhan-kebutuhan guru hingga tenaga perawat di daerah terpencil.

"Semuanya sih, saya enggak tahu siapa. Termasuk juga daerah. Daerah mengajukan juga, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, seperti Dokter, Bidan kemudian tenaga guru yang diterpencil," jelasnya.

Selain jumlah kebutuhan akan pegawai, pihaknya juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya untuk membuka lowongan CPNS 2018 nanti. Hal itu guna mengetahui dan menyesuaikan antara dan yang dimiliki dengan kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu sendiri. "Tahun 2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Keuangan sudah memberi greenlikenya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Gaji PNS akan Disesuaikan dengan Beban Kerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana itu saat ini masih digodok dan bakal dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gaji PNS selama ini diberikan sesuai dengan masa kerja dan golongan dari masing-masing abdi negara itu sendiri. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemberian gaji akan berdasarkan pokok akan mengikuti beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan struktur penggajian PNS harus sesuai dengan sistem merit atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang tertera dalam UU ASN. Artinya, diperkirakan penggajian PNS tidak lagi berdasarkan masa kerja dan golongan.

"Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Bila mengacu pada kebijakan tersebut, maka nantinya ada perbedaan nilai pemberian gaji bagi PNS dengan kinerja yang baik dengan yang kurang baik. Sebab, kinerja serta beban kerja menjadi penilaian utama dalam penetepan gaji.

Dengan penilaian beban kerja dan kinerja dari masing-masing PNS, maka ada kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dibanding tunjangan. Selama ini diketahui tunjangan para ASN lebih tinggi dibanding gaji pokok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 09 Januari 2018

BKN Terbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli Kurniarti kepada Humas BKN, di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2018).

Lebih lanjut, Julia menjelaskan tujuan dari dikeluarkan Peraturan BKN tersebut ialah untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Julia menambahkan, dalam Peraturan Badan ini dijelaskan 7 (tujuh) jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara. “Apabila dalam melaksanakan Peraturan BKN ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 08 Januari 2018

Struktur Gaji PNS Diubah, Berlaku Tahun Ini?

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera mengubah struktur penggajian para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) revisi tersebut sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PAN-RB Salman Sijabat mengungkapkan, kebijakan pengubahan struktur pendapatan PNS ini tinggal menunggu keputusan dari para menteri terkait. Selanjutnya baru disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum ditetapkan, tapi RPP sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dikirim ke Sekretaris Negara juga. Tinggal pengambilan keputusan oleh para pimpinan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Salman menjelaskan, kebijakan nasional mengenai pengubahan struktur gaji PNS tersebut diputuskan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Antar menteri dulu, seperti Menteri PAN-RB, Menkeu, Menkumham, Menko Bidang Perekonomian. Kalau menteri-menteri sudah oke, baru ke Pak Jokowi. Untuk diteken jadi PP," dia menerangkan.

Lebih jauh Salman mengaku, bahwa struktur pendapatan PNS, antara gaji pokok dan tunjangan pasti akan diubah. Alasannya ini merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasti jadi, tinggal menunggu waktu saja. Karena ini kan amanat UU, bisa segera, besok, lusa, tergantung kondisi politik dan keuangan negara kita," kata Salman.

Hanya saja, dia bilang, pelaksanaan dari struktur gaji PNS yang baru tidak dalam waktu dekat alias tahun ini.

"Belum tahun ini. Tahun ini masih pakai PP gaji yang lama, ada gaji ke-13 dan ke-14. Tinggal menunggu keputusan pimpinan karena dalam pelaksanaannya, momentumnya harus tepat," tandas Salman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 07 Januari 2018

Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengaku masih membahas revisi struktur pendapatan PNS, yakni gaji pokok dan tunjangan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Masih terus dibahas dengan panitia antar kementerian," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Senada juga disampaikan Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. "Sistem gaji dan tunjangan yang baru masih dalam pembahasan RPP-nya," ucapnya.

Sementara saat hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani maupun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya belum ada jawaban sampai dengan berita ini ditayangkan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam sistem pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil, tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar, tunjangannya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangannya kecil nanti pensiunnya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiunnya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, Salman mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Salman juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jumat, 05 Januari 2018

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 April 2018 dan periode 1 Oktober 2018, dengan ini disampaikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.26-30/V.1-5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat.

Selain itu, pada Poin 1 (satu) pokok Surat, dijelaskan kembali bahwa Pangkat dan Golongan Ruang PNS hingga saat ini masih berlaku sampai ada ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 04 Januari 2018

PNS Tidak Disiplin, Sekda: Tunjangan Bisa Berkurang

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa di tahun 2018, Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan pengenaan sanksi pengurangan tunjangan tambahan penghasilan bagi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin kerja. Kebijakan tersebut diberlakukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Asep Deddi MSi mengatakan, saat ini pemkot menilai kinerja disiplin PNS lewat absensi yang terekam di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon. “Dari masing-masing perangkat daerah alatnya sudah ada untuk absensi sidik jari PNS, kita bisa pantau langsung karena rekapannya langsung di BKPPD,” ujar Asep, kemarin (3/1).

Sekda menyampaikan, di awal tahun 2018, kehadiran PNS 100 persen. Meski ada beberapa PNS yang masuk namun tidak mengikuti apel bersama karena alasan sakit. Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan.

Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, diterangkan Sekda, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan. “Kami serahkan kepada tiap-tiap instansi untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan pembinaan apabila ada yang melanggar disiplin ya diberikan pelanggaran disiplin,” katanya.

Belum lagi, lanjut Sekda, pegawai yang ketahuan bolos juga akan secara otomatis mendapatkan hukuman pengurangan tunjangan. Karena setiap instansi terintegrasi dengan tunjangan kinerja pegawai, sehingga secara otomatis bagi pegawai yang bolos akan menerima hukuman pengurangan tunjangan.

“Secara sistem instansi kan terintegrasi dengan tunjangan kinerja. Kalau tidak masuk akan mempengaruhi tunjangan kinerja. Jadi selain teguran lisan juga mendapatkan pengurangan tunjangan,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Rabu, 03 Januari 2018

Pemerintah Habiskan Hampir Rp 500 Triliun buat Gaji PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 495,7 triliun untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang 2017. Anggaran ini diberikan untuk PNS pusat dan daerah.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (4/1/2018), realisasi belanja pegawai PNS pemerintah pusat hingga 30 Desember 2017 tercatat Rp 209,9 triliun atau 93,9 persen dari pagu anggaran Rp 223,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 205,7 triliun pada 2016, sebesar Rp 186,5 triliun pada 2015, dan Rp 155,4 triliun pada 2014.

Sementara dana untuk membayar gaji PNS daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai dengan September 2017, diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mencapai Rp 285,8 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran PNS pusat. Adapun data hingga Desember masih dalam perhitungan atau konsolidasi.

"Realisasi belanja pegawai daerah dalam konsolidasi APBD Provinsi, Kabupaten, Kota sampai dengan September 2017 mencapai Rp 285,8 triliun atau 70,6 persen dari pagu APBD sebesar Rp 405,03 triliun," kata Boediarso dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Dengan demikian, anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS pusat dan daerah di hampir sepanjang tahun lalu totalnya mencapai Rp 495,7 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.