Info ASN PNS, Info ASN PPPK.

Alamat Lokasi Mandiri Pelaksanaan SKD CPNS Periode II Tahun 2017

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa sesuai jadwal pengumuman yang disampaikan sebelumnya di http://www.bkn.go.id/berita/jadwal-dan-lokasi-skd-cpns-periode-ii-2017, berikut dipublikasikan alamat lokasi mandiri pelaksanaan SKD CPNS Periode II Tahun 2017 di Ibu Kota Provinsi. File alamat lokasi dapat juga diakses di sini
No.
Wilayah
Venue
 JAWA
1.Bandung
AULA BUMI KITRI PRAMUKA HOTEL Jl. CIKUTRA NO. 276 A BANDUNG – JAWA BARAT, (RALAT)
2.Semarang
GOR PATRIOT
JL.PERINTIS KEMERDEKAAN, PUDAK PAYUNG, BANYUMANIK KOTA SEMARANG
JAWA TENGAH 50265
3.Yogyakarta
PRIMA SR HOTEL & CONVENTION
JL. MAGELANG KM 11 YOGYAKARTA
4.Surabaya
GOR BRAWIJAYA
JALAN HAYAM WURUK, NO.17-42 SAWUNGGALING
WONOKROMO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60242
5.Jakarta
MARIA CONVENTION HALL
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, RT.5/RW.4, KAYU PUTIH,
PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 13210
KALIMANTAN
6.Pontianak
AULA ZIDAM
MAZIDAM XII/TPR
JL. ADIS SUCIPTO KM 5
PONTIANAK-KALIMANTAN BARAT
KODE POS 78124
7.Samarinda
AULA KODIM 0901
JL GAJAHMADA NO 13 SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR
8.Palangkaraya
AULA KOREM 102/PJG
JL.IMAM BONJOL , PALANGKA, JEKAN,
KOTA PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH – 74874
SULAWESI
9.Mamuju
AULA KOREM MAMUJU
MAKOREM, JL.ABDUL MALIK PATTANA ENDENG
RANGAS, KEC.SIMBORO DAN KEPULAUAN, KAB.MAMUJU, SULAWESI BARAT – 91512
10.Makassar
AULA MAKODAM X1V/ HASANUDDIN
JL.URIP SUMOHARJO, PANAIKANG, PANAKKUKANG
KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – 90233
SUMATERA
11.AcehWISMA ISKANDAR MUDA
JL NYAK ADAM KAMIL IV NO. 01 PEUNITI
BAITURRAHMAN, KOTA BANDA ACEH 23116
12.MedanAULA KODAM BUKIT BARISAN
JL GATOT SUBROTO KM 7,5, CINTA DAMAI, MEDAN
HELVETIA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA 20122
13.PalembangGEDUNG BALAI PRAJURIT JL. SEKANAK BELAKANG KANTOR WALIKOTA PALEMBANG (Ralat)
14.BengkuluAULA KOREM 041/GARUDA MAS.
JLN. PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN, KOTA BENGKULU, BENGKULU 38225
15.PekanbaruAULA KODIM 0301/PEKANBARU.
JLN. AHMAD YANI NO. 138 PEKANBARU (RIAU)
16.Pangkal PinangAULA KODIM 04/13
JL SOLIHIN GP PANGKAL PINANG BANGKA, ASAM, RANGKUI
PANGKAL PINANG CITY, BANGKA BELITUNG
17.BatamAULA MAKODIM 0316/BATAM
JL SERAYA ATAS, KEC BATU AMPAR
KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU 29444
18.LampungAULA MAKOREM 043/GATAM
JL TEUKU UMAR NO. 85, PENENGAHAN, TJ KARANG PUSAT
KOTA BANDAR LAMPUNG 35112
19.PadangAULA KOREM 032/WIRA BRAJA
JL SUDIRMANNO.26 KEC. PADANG PASIR, PADANG BARAT
KOTA PADANG SUMATERA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
20.KupangKANTOR PELATIHAN UPT DEPARTEMEN SOSIAL
JLN. RAMBUTAN NO. 10 OEPURA KOTA KUPANG NTT
PAPUA / PAPUA BARAT
21.ManokwariAULA KODAM XVIII/KASUARI
JL TRIKORA KAMPUNG ARFAI I KELURAHAN ANDAY, DISTRIK MANOKWARI SELATAN
KABUPATEN MANOKWARI – PAPUA BARAT
PAPUA / PAPUA BARAT
22.TernateAULA KOREM 152 BABULLAH
JL SALAHUDDIN, TERNATE TENGAH
KOTA TERNATE, MALUKU UTARA
Peserta SKD diharapkan melihat dengan cermat pengumuman ini dan mengecek secara berkala web, media sosial K/L yang bersangkutan, dan web SSCN untuk menghindari kesalahan jadwal. Peserta SKD diharapkan datang 60 menit sebelum sesi pelaksanaan SKD. Mereka yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur.
Peserta diwajibkan membawa KTP, kartu tanda peserta ujian SKD, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan dalam pengumuman K/L.
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

UT Arahkan PIK BKN Jadi Politeknik D-4 Prodi Manajemen SDM Sektor Publik

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan telaah untuk meningkatkan status Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN. Langkah-langkah perealisasian digelar melalui sejumlah diskusi/rapat bekerja sama dengan pihak terkait, salah satunya Universitas Terbuka (UT).

Kepada tim Humas BKN, Dosen pada Universitas Terbuka, Drs. Enceng, M.Si menjelaskan berdasarkan hasil telaah tim UT, jika didasarkan pada target lulusan yang diharapkan dan kemudian merujuk pada ketentuan dalam lampiran IV Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, tim UT mengarahkan PIK BKN menjadi Politeknik Diploma 4 (D-4) Kepegawaian dengan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Publik dengan tiga jurusan yaitu Analis Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur dan Auditor Kepegawaian. Enceng melanjutkan “Sampai hari ini belum ada satu universitas pun yang mendirikan Prodi Manajeman SDM Sektor Publik dan ini membuka peluang eksistensi Politeknik PIK BKN ke depan”. Sebagai informasi, selama ini PIK BKN berstatus S-1 Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.

Di bagian lain, Pada Kamis-Jumat (12-13/10/2017)7 digelar Workshop Penyusunan Silabus Mata Kuliah Substansi Kepegawaian, di Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN, di Ciawi, Bogor.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusbang ASN BKN, Ahmad Jalis itu hadir perwakilan dari UT, pejabat Pusbang ASN dan dosen-dosen PIK BKN.

Dalam arahannya saat membuka workshop, Jalis mengatakan pada acara tersebut dibahas mekanisme penyusunan kurikulum yang diarahkan mampu melahirkan sosok lulusan yang memiliki skill tangguh sebagai Analis Kepegawaian, Asesor Kepegawaian dan Auditor Kepegawaian. “Dan yang juga perlu dipahami bukan saja skill tangguh yang kami targetkan dari lulusan Politeknik D-4 PIK kelak namun juga lulusan-lulusan yang berkarakter yang mampu berkontribusi positif kepada bangsa dan negara,” jelas Jalis.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) Diharapkan Dapat Mempermudah Layanan Masyarakat di Papua

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Jayapura menjadi role model dalam Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jayapura yang telah dicanangkan langsung oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kakanreg BKN) IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono bersama Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan Kepala Taspen Cabang Jayapura Janu Warsito, Senin (9/10/2017).

Kenaikan Pangkat (KP) dan Pensiun menjadi tujuan untuk meningkatkan percepatan layanan kepegawaian utama. Di mana dalam KPO yang dilakukan pada bulan Oktober 2017 diberikan kepada 428 ASN terdiri dari Golongan I, II dan III di lingkungan Pemkot Jayapura dan sebanyak 7 orang ASN yang menerima SK pensiun otomatis. Paulus mengakui bahwa Pemkot Jayapura menjadi role model KPO klaim pensiun otomatis pertama kali dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Terpilihnya Kota Jayapura menjadi role model KPO merupakan suatu penghargaan yang diharapkan pemerintah kota menjadi rujukan role model untuk seluruh kabupaten di tanah Papua,” tambah Paulus.

Lebih lanjut Paulus berharap dengan adanya KPO ini akan lebih memberikan pelayanan kepada ASN dan tidak lagi diperlukan pengurusan secara manual yang membutuhkan waktu yang lama, banyak tenaga dan lainnya. “Inovasi ini merupakan komitmen BKN untuk terus melakukan terobosan dalam mempermudah serta mengoptimalkan seluruh sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat dengan bekerja sama melalui seluruh pihak, terutama pihak setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam melakukan rekonsiliasi data ASN melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN,” tandasnya.

Pada acara yang sama, Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan dukungannya terhadap terlaksananya pelayanan KPO dan PPO secara otomatis ini, karena merupakan langkah maju bagi Pemkot Jayapura sehingga para ASN maupun peserta pensiun lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Benhur berterima kasih dan memberikan apresiasi atas kerja sama pihak Kanreg IX Jayapura dan PT Taspen Cabang Jayapura melalui pelayanan KPO dan Layanan Klaim Pensiun Otomatis.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengisyaratkan akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari jalur umum untuk pemerintah daerah.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa setelah membuka rekrutmen untuk instansi pemerintah pusat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengisyaratkan akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari jalur umum untuk pemerintah daerah.

Namun Asman belum mau menyatakan kapan rekrutmen itu akan dilakukan. Saat ini dia menyatakan sedang melakukan sejumlah persiapan terutama menghitung beban kerja dan kebutuhan pegawai setiap pemerintah daerah. Selain itu dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

"Kalau datanya lengkap kita lakukan segera," ujar Asman di Surabaya.

Dia menyadari pemeritnah saat ini sangat membutuhkan calon pegawai negeri sipil yang baru. Sebab seperti dilansir infopublik.id setiap tahun jumlah pegawai memasuki masa pensiun jumlahnya mencapai 100 ribu orang di seluruh Indonesia.

Hingga kini baru satu pemerintah provinsi yang diizinkan merekrut calon pegawai negeri sipil baru yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang baru beberapa tahun terbentuk. Jumlahnya pun tidak lebih dari 500 orang. Padahal pemerintah itu meminta dua kali lipatnya.

Pemerintah membuka kembali penerimaan calon pegawai negeri sipil sejak Agustus 2017. Saat itu instansi yang diberi kesempatan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung.

Kebutuhan Kementerian Hukum adalah penjaga penjara atau sipir di seluruh Indonesia yang jumlahnya selama ini sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah tahanan atau narapidana. Hal tersebut menjadi masalah pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kelebihan kapasitasnya sudah mengkhawatirnya. Biasanya sudah di atas 200 persen.

Sedangkan Mahkamah Agung diberi kesempatan untuk memenuhi jumlah hakim. Banyak pengadilan terutama di daerah terpencil yang jumlah hakimnya tidak memadai. Setelah itu rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai 60 kementerian atau lembaga negara.

Sementara itu pemerintah daerah yang belum mendapat izin merekrut pegawai baru biasanya menyiasati kekurangan pegawai dengan mengangkat tenaga kontrak. Pada umumnya mereka kekurangan tenaga guru maupun tenaga kesehatan.

Berita ini bersumber dari KORPRI Online.
Share:

Anggaran Tunjangan Guru PNS Daerah Jadi Rp 59,28 T pada 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) maupun tambahan penghasilan (tamsil) guru PNS sebesar Rp 59,28 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Namun, jumlah penerima menurun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran tunjangan profesi guru PNS Daerah sebesar Rp 58,29 triliun atau naik 4,9 persen dibanding APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 55,57 triliun. Tunjangan profesi diberikan untuk guru berstatus PNS di daerah yang telah mengantongi sertifikasi.

"Anggarannya memang naik, tapi penerima TPG turun dari 1.310.696 di tahun ini menjadi 1.230.282 guru di 2018. Itu karena ada yang sudah pensiun dan lainnya," kata dia saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Sementara untuk tambahan penghasilan untuk guru PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik, Boediarso mengakui, anggarannya turun 30,1 persen dari Rp 1,4 triliun di APBN-P 2017 menjadi Rp 978,11 miliar di RAPBN 2018.

"Jumlah penerima tamsil pun turun dari 405.615 guru menjadi 265.038 guru karena bisa guru yang belum bersertifikat menjadi bersertifikat, dan ada guru yang pensiun," Boediarso menjelaskan.

Dia mengatakan, tambahan penghasilan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik diberikan sebesar Rp 250 ribu per orang per bulan. Sedangkan tunjangan profesi guru PNS Daerah, jumlahnya bervariasi.

"Kalau tamsil sebesar Rp 250 ribu per orang per bulan. Tapi kalau TPG beda besarannya untuk guru SD, SMP, dan SMA," pungkas Boediarso.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Batas Usia Pensiun PNS Jabatan Fungsional

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  terkait dengan dikeluarkannya Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tertanggal 15 September 2017 tentang Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.

Mengacu pada Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor:  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil , menurut surat tersebut telah ditentukan sebagai berikut:
  1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  2. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
Adapun Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional)  yang ditentukan dalam undang-undang, menurut surat ini, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
Sedangkan PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, menurut surat ini, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Surat Kepala BKN ini: a. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun; b. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; dan c. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunnya 65 (enam puluh lima) tahun.
PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menurut Surat Kepala BKN ini,  batas usia pensiunnya diatur sebagai berikut:
1) berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2) berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3) berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4) berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 lahir pada bulan April 1957 dan seterusnya serta menduduki jabatan fungsional ahli utama yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam  puluh) tahun, menurut Surat Kepala BKN ini, batas usia pensiunnya menjadi 65 (enam puluh lima) tahun.
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Entri Populer

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog