Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Kamis, 16 November 2017

“PP 11 tahun 2017 Beri Peluang Pengembangan Karier dan Peningkatan Hak PNS“

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian -Kalimantan Tahun 2017, Rabu (15/11/2017) di Aquarius Boutique Hotel , Palangkaraya. Di hadapan sejumlah pejabat di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Utama (Sesma) BKN menjelaskan saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesma berharap kehadiran PP tersebut dapat mendorong implementasi manajemen PNS yang lebih baik sehingga menciptakan atmosfir kerja yang lebih produktif dan efektif di birokrasi.

Di bagian lain, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dalam sambutannya saat membuka rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu-Jumat (15-17/2017) tersebut mengatakan digelarnya rapat tersebut terkait dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna dijadikan sebagai pedoman dalam menata organisasi dan kepegawaian. “Apabila dicermati lebih mendalam, Manajemen PNS yang dikemukakan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 sesungguhnya memberikan peluang yang lebih terbuka bagi pengembangan karier dan peningkatan hak-hak PNS”. Namun, sambung Gubernur, semua itu memerlukan kerja keras dan kerja cerdas karena manajemen kepegawaian ditekanan kepada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Sehingga, pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang lebih baik memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam pengembangan karier dan kenaikan penghasilan daripada mereka yang pelaksanaan tugasnya hanya berjalan di tempat.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 15 November 2017

Target TMT CPNS Rekrutmen 2017, 1 Desember 2017 BKN Dorong Percepatan Pengumuman Hasil SKD

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa hingga Rabu (15/11/2017) tercatat masih ada 2 (dua) K/L/D yang belum mengumumkan hasil SKD dan jadwal pelaksanaan SKB kepada publik pelamar, yakni: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Hasil proses SKD dan SKB 60 K/L dan 1 Pemda selanjutnya nanti diserahkan ke KemenPANRB untuk dilakukan integrasi data dengan bobot 40% SKD dan 60% SKB. Hasil integrasi tersebut yang akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan sebagai hasil final.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan Rabu, (15/11/2017) menanggapi banyaknya publik pelamar yang menanyakan pengumuman hasil SKD. Ridwan menjelaskan bahwa BKN telah menyerahkan hasil proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rekrutmen CPNS 2017 periode kedua yang diikuti oleh 60 Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/KemenPANRB (Menteri PANRB selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas) untuk kemudian KemenPANRB memberikan Surat Persetujuan hasil SKD ke instansi masing-masing.

Hal itu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2017 Yang Dikecualikan dari Moratorium, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas tim pengarah adalah menyampaikan hasil Tes Kompetensi Dasar Kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pengadaan CPNS tahun 2017.

Ridwan juga menyampaikan bahwa BKN mendorong percepatan pengumuman hasil SKD itu terkait target penetapan NIP CPNS 2017 adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT)  01 Desember 2017.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kemnaker : “Dengan CAT BKN, Hasil SKB Tak Bisa Diotak-atik”

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (14/11/2017), mulai mengggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Pusat BKN.

Pantauan Humas BKN, total peserta yang berhak mengikuti SKB untuk Kemristekdikti berjumlah 145 orang, 421 orang pada Kemnaker, 381 orang pada BPPT dan 186 orang pada LIPI.

Salah satu Panitia penerimaan CPNS 2017 Kemnaker Suherman mengatakan, ini adalah kali pertama instansinya menggelar SKB dengan CAT-BKN. Pihaknya berharap, dengan digunakannya fasilitas CAT-BKN, segalanya jadi lebih mudah. “Dengan CAT-BKN segalanya lebih simple, hasilnya lebih cepat diketahui langsung oleh peserta tanpa bisa diotak-atik,” ujarnya. Senada dengan Suherman, Panitia penerimaan CPNS 2017 dari LIPI, Retno Ayu berharap SKB dengan CAT-BKN tetap menjaga obyektivitas proses rekrutmen CPNS tahun ini.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Zudan Senang Posisi Korpri Akan Jelas Sebentar Lagi

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa kebahagiaan seorang Zudan Arif Fakrulloh saat ini bukan karena suksesnya penyelenggaraan Pornas XIV Korpri di Yogyakarta semata. Hal lain yang menambah kebahagiannya adalah sinyal Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. 

Janji yang selama ini dinantikan dengan harap-harap cemas para pengurus Korpri di seluruh Indonesia yaitu diundangkannya peraturan pemerintah tentang wadah pegawai negeri sipil.

Saat menutup Pornas itu Menteri Asman antara lain menyatakan akan memenuhi permintaan Korpri dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Korps Aparatur Sipil Negara.

“Artinya Korpri tetap berada dalam kedinasan dan strukturnya adalah satuan kerja perangkat daerah,” kata Zudan saat berbincang dengan Korpri.id di Yogyakarta.

Pria yang juga menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu mengaku Menteri Asman mempersilakan membentuk satuan kerja Korpri. Tetapi dengan syarat strukturnya harus sangat ramping.

Menurut dia posisi di dalam kedinasan tersebut sudah sangat tepat karena salah satu tugas ASN anggota Korpri adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika berada di luar kedinasan kemudian menjadi organisasi massa atau serikat pekerja pasti Korpri akan terpecah belah. 

Ketua IV Dewan Pengurus Korpri Nasional Rildo Ananda Anwar juga sepakat dengan posisi tersebut. Pegawai negeri anggota Korpri dalam kondisi apa pun harus menjunjung tinggi loyalitasnya kepada pemerintah. Jadi memang jauh lebih baik jika posisi korps tersebut berada dalam kedinasan di pemerintahan.

Berita ini bersumber dari KORPRI ONLINE.
Share:

Jumat, 10 November 2017

Pemerintah Godok Aturan PNS Berprestasi di Bidang Olahraga Dapat Percepatan KP

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) ke-XIV di Sasana Amongraga Yogyakarta, Rabu sore (8/11/2017) resmi ditutup. Pada Pornas kali ini, kontingen Pemprov Jawa Barat sukses menggondol prestasi sebagai juara umum.

Dalam sambutan pada penutupan Pornas tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PANRB), Asman Abnur mengatakan Pemerintah memberi apresiasi positif atas prestasi yang berhasil ditorehkan oleh para PNS termasuk pada cabang olahraga. “Kami akan pelajari kemungkinan atlet peraih medali emas dalam ajang Pornas ini kenaikan pangkatnya (KP) dapat dipercepat agar ke depan PNS dalam naungan Korpri tidak hanya mampu menorehkan prestasi di bidang kerja tapi juga di dunia olahraga”. Selain mengapresiasi PNS berprestasi, Asman menyatakan tahun ini juga sedang digodok aturan agar tiap atlet non pns yang berprestasi di tingkat dunia dapat diberikan peluang
menjadi PNS. Tak jauh berbeda Ketua Umum Korpri Prof. Zudan Arif Fakhrullah mengatakan jika ke depan Korpri mendukung atlet berprestasi untuk menjadi PNS. Menambahkan, Prof Zudan mengatakan pada tahun 2018 akan digelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Korpri di DKI Jakarta.

Untuk kali kedua, kontingen Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali berpartisipasi pada ajang Pornas Korpri, yang kali ini diselenggarakan di Kota Yogyakarta, 1 – 8 November 2017. Pada ajang yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali tersebut, kontingen BKN berpartisipasi di 3 (tiga) cabang olahraga, yakni futsal, catur, dan bola voli. Salah satu anggota kontingen BKN Vino Dita Tama mengatakan jika partisipasi BKN pada ajang tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Korpri untuk terus bergerak positif dan maju di masa yang akan datang. “Selain sebagai bentuk dukungan, partisipasi BKN pada ajang Pornas Korpri 2017 menjadi ajang membina jejaring ke sesama kontingen yang merupakan PNS dari seluruh instansi di Indonesia,” ucapnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 03 November 2017

Transformasi BAPEK menjadi BP ASN, Menjamin Kepastian Hukum bagi Tegaknya Disiplin ASN

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Paradigma penyelesaian sengketa kasus kepegawaian berubah sejak ditetapkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal 129 disebutkan sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Menguatkan aturan tersebut di tahun yang sama, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga ditetapkan. Dalam pasal 75 UU tersebut menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan.

Artinya, seluruh kasus yang berkaitan dengan pemerintahan, harus diupayakan secara administratif terlebih dahulu sebelum naik banding dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka Workshop Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Hotel Santika Jakarta pada hari Kamis (2/11).

Bima selaku Sekretaris BAPEK menambahkan khusus untuk sengketa kepegawaian ASN baik itu pelanggaran disiplin ataupun tidak, harus diselesaikan secara internal melalui upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif ini dilakukan dengan dua cara: Pertama, mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang memberikan hukuman dengan memberikan tembusan kepada pejabat yang berwenang menghukum; Kedua, mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN(BP ASN).

“BAPEK akan menjadi cikal bakal BP ASN, tanggung jawab dan kewenangannya akan lebih luas lagi, tidak hanya menangani permasalahan kepegawaian yang berkaitan dengan kedisiplinan PNS saja dan ini harus benar-benar disiapkan dari regulasi dan struktur organisasinya,” tegas Bima.

Asisten Sekretaris BAPEK, Julia Lely Kurniatri menanggapi positif transformasi BAPEK menjadi BP ASN. Kami (red:BAPEK) harus mempersiapkan diri dari segi SDM dan regulasinya termasuk Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) karena ini merupakan amanat Undang-undang.

“Saya sadari tantangan ke depan, beban akan lebih besar dan kami harus siap melaksanakannya. Saya rasa ini menjadi sisi positif bagi pengelolaan manajemen ASN, dengan adanya penyelesaian sengketa kepegawaian melalui upaya administratif terlebih dahulu, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan, sehingga pengujian secara lengkap. Sisi positif lain, karena lewat upaya administrasi yang melakukan penilaian secara lengkap suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik dari segi Legalitas (Rechtmatigheid) maupun aspek Oportunitas (Doelmatigheid), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang atau kalah (Win or Loose) seperti halnya di lembaga peradilan. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara fungsinya adalah sebagai ultimum remidium, pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 23 Oktober 2017

Sistem Registrasi Ulang Berbasis IT Pada Pelaksanaan SKD Cegah Molornya Pelaksanaan Ujian

Sahabat pembaca Info CPNS 2017, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan perlu adanya dukungan semua pihak yang terkait di internal birokrasi untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tes CPNS di lapangan. Kepala BKN mengapresiasi inisiasi implementasi sistem berbasis information technology (IT) dengan scanning kartu ujian ber-barcode bagi peserta SKD sejumlah kementerian sehingga memperpendek waktu proses registrasi ulang peserta seleksi CPNS tahun 2017, sebelum memasuki ujian SKD. Hal itu disampaikan Kepala BKN dalam Rapat Koordinasi Pelaksaanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNS tahun 2017, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Jumat (20/10/2017) yang dihadiri para pengelola kepegawaian kementerian dan lembaga Pemerintah.

Pada kesempatan itu Kepala BKN menjelaskan pengaturan sistem yang akan digunakan dalam tahapan pendukung pelaksanaan ujian SKD, salah satunya tahap registrasi ulang memang menjadi kewenangan instansi pembuka rekrutmen untuk menentukan. Termasuk perihal jika terjadi keterlambatan hadir peserta SKD di lokasi ujian, apakah kemudian diizinkan mengikuti tes atau tidak.

Sementara itu Menteri PAN RB, Asman Abnur pada kesempatan itu juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan SKD gelombang II yang telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Aspek hospitality bagi peserta menjadi salah satu hal yang disoroti Menteri PAN RB. Pada kesempatan itu Menteri PAN RB meminta instansi yang membuka rekrutmen untuk memberikan atensi optimal pada pelaksanaan tes rekrutmen CPNS ini. Menteri PAN RB mengarahkan “Mari berikan pelayanan terbaik kita dan terapkan sistem seleksi yang transparan untuk mencegah komplain publik terhadap proses rekrutmen CPNS yang sedang berlangsung ini”.

Pada acara tersebut juga dipaparkan mekanisme pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kementerian Hukum dan HAM yang sudah mulai berlangsung. Paparan disampaikan langsung oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto.

Pada kesempatan itu Bambang menjelaskan salah satu tahap SKB berupa wawancara berbasis teknologi informasi (TI) kepada peserta. Dalam proses wawancara, pewawancara baru mengetahui perihal apa saja yang perlu ditanyakan kepada peserta dan kriteria jawaban, pada hari H saat proses pengujian dimulai. Score peserta dicetak dan ditempel di hari yang sama dengan pelaksanaan wawancara.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 31 Juli 2017

Informasi terkait penerimaan CPNS tahun 2017, Biro Humas BKN telah menyiapkan tautan khusus

Sahabat pembaca Info CPNS 2017-2018-2019, sudah tahukah anda bahwa jelang dibukanya web registrasi online CPNS, https://sscn.bkn.go.id, 1 Agustus 2017 besok, BKN menggelar Rakor Persiapan Seleksi CPNS Tahun 2017, Senin (31/7/2017) di ruang Multimedia, Gedung II Lantai 12, Kantor Pusat BKN. Rakor yang dipimpin oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto itu dihadiri pejabat BKN dan perwakilan instansi terkait seperti perwakilan KemenpanRB, Kemenkumham, MA dan BPPT.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan secara umum, seluruh infrastruktur/aplikasi dan jaringan web Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) sampai sejauh ini sudah dinyatakan siap. “Kami berharap pelaksanaan registrasi online ini dapat berjalan lancar, on track sesuai yang telah dipersiapkan dan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena jarak tidak lagi jadi penghalang untuk melakukan registrasi CPNS”.

Untuk informasi terkait penerimaan CPNS tahun 2017, Biro Humas BKN telah menyiapkan tautan khusus, yaitu http://www.bkn.go.id/penerimaan-cpns-th-2017.

Berikut ini mekanisme pendaftaran online yang dapat dipelajari sebelum melakukan pendaftaran online:



Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.