Info ASN PNS, Info ASN PPPK

Selasa, 24 April 2018

Jumlah Penerimaan CPNS 2018 di Bawah 200.000 Orang

Sahabat pembaca Info CPNS Guru, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah masih menyusun formasi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) tahun 2018. Penyusunan ini diperkirakan akan rampung pada bulan Mei mendatang.

Kendati demikian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sudah memberi bocoran bahwa CPNS yang akan direkrut untuk penerimaan tahun ini berkisar di bawah 200 ribu orang.

"Pusat dan daerah, yang pensiun jumlahnya 200 ribuan. Jadi kita terima di bawah itu," ujar Asman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Asman juga mengungkapkan bahwa lowongan yang paling banyak dibutuhkan tahun ini adalah guru dan tenaga kesehatan.

"Saya tidak hapal presentasenya, tapi yang diprioritaskan guru dan tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun untuk waktu pendaftaran, menurut Asman, hal tersebut belum diputuskan. Kendati demikian, ia memastikan proses dari pendaftaran, ujian hingga pengumuman kelulusan akan selesai pada tahun 2018 ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jumlah Penerimaan CPNS 2018 di Bawah 200.000 Orang", https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/16154061/jumlah-penerimaan-cpns-2018-di-bawah-200000-orang
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana
Share:

Sabtu, 21 April 2018

Siapkan Data Akurat, BKN Susun Indeks Profesionalitas ASN

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa penyusunan indeks profesionalitas (IP) ASN menjadi agenda prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah lewat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. 

Bergerak dari mandat tersebut, BKN menggagas pengukuran tingkat profesionalitas ASN secara nasional.

Pada perbincangannya dengan Humas BKN, Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 BKN sudah menyusun IP ASN dengan menyasar level struktural saja. Untuk itu tahun ini BKN menargetkan IP seluruh ASN dapat terukur secara objektif lewat program prioritas nasional tersebut.

Untuk tingkat profesionalitas ASN, Haryomo memaparkan bahwa saat ini masih berada pada tataran persepsi dan asumsi masyarakat. Negara belum memiliki data akurat soal tingkat profesionalitas ASN. Maka itu, BKN selaku pembina manajemen kepegawaian bergerak agar kita memiliki IP ASN ini segera.

Langkah awal yang ditempuh BKN untuk penyusunan IP ASN tambah Haryomo yakni dengan membentuk tim kerja bersama Kementerian PPN/Bappenas, KemenPANRB, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penguatan data dan metedologi penyusunan indeks. Pada tahap akhir, skemanya melibatkan seluruh instansi pusat dan daerah untuk implementasi.

Haryomo juga menjelaskan bahwa variabel yang digunakan untuk penyusunan IP ASN akan mencakup lima instrumen, yakni (1) kualifikasi, (2) kompetensi, (3) disiplin (etika), (4) kinerja, dan (5) kompensasi.

Untuk penilaian kinerja ASN, BKN saat ini tengah menyusung rancangan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan hasil penyusunan IP ini menjadi salah satu rujukan PP tersebut.

Berita ini bersumber dari BKN.


Share:

Rabu, 18 April 2018

Di Depan PNS PUPR, Menpan-RB Janjikan Uang THR dan Pensiun Naik

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan terus berupaya memperbaiki sistem kinerja pegawai negeri sipil (PNS) menjadi lebih baik. Hal itu termasuk dalam pemberian uang pensiun serta tunjangan hari raya (THR) yang belakangan ramai dibahas.

Itu diungkapkan Asman di depan ratusan PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat menghadiri acara peluncuran e-Goverment, di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

"Dalam waktu dekat ini kita akan perbaiki sistem pensiun PNS, yang sekarang sistem pay as you go, yang sekarang dipotong dan dianggarkan dari APBN, yang jumlahnya setiap tahun anggaran pensiun lebih kurang Rp 80 triliun. Ke depan dengan sistem fully funded jumlah yang diterima pensiunan lebih besar. Jangan seperti sekarang Eselon I yang biasanya sebulan RP 40 juta, begitu pensiun dapat Rp 4 juta," kata Asman disambut tepuk tangan hadirin.

Selain itu, Asman mengatakan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang mengkaji pemberian THR kepada PNS agar tak hanya berdasarkan perhitungan gaji pokok, namun juga berdasarkan tunjangan kinerja. 

Dengan begitu, jumlah THR untuk PNS tahun ini bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pegawai yang telah pensiun juga tahun ini bakal mendapat THR.

"Jadi yang dulu hanya gaji pokok, mudah-mudahan sekarang disetujui, begitu ditambah tunjangan jadi lebih besar THR-nya. Saya juga usulkan para pensiun yang dulu tak terima THR, kita usulkan tahun ini juga dapat THR," kata Asman.

Oleh karenanya, Asman meminta agar PNS di Kementerian PUPR dapat memiliki kinerja yang juga lebih baik. Sebab, kata dia, nilai tunjangan kinerja (tukin) yang diterima oleh PNS di lingkungan tersebut juga lebih besar.

"Dengan perbaikan sistem dan tentu dengan satu lagi, setiap tahun sekarang ukur kinerja dari kementerian/lembaga dalam evaluasi Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah). Saya bersyukur Menteri PU sudah berhasil mencapai hasil Lakip tinggi. Tahun ini BBB, selangkah lagi jadi A. Kalau BBB biasanya tunjangan kinerja capai 80%" katanya disambut tepuk tangan.

"Dengan demikian tidak ada alasan PNS tidak berkinerja. Jadi Pak Menteri PU tinggal evaluasi. Karena semua tunjangan ASN sudah kita penuhi dengan baik," tutupnya.

Berita ini bersumber dari Detik.


Share:

Pemerintah Putuskan, Cuti Bersama Lebaran Ditambah Tiga Hari

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah menambah cuti bersama Idul Fitri dengan melalui perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018. SKB itu memutuskan perubahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dari sebelumnya 4 hari, menjadi 7 hari.

Dalam SKB Tiga Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, cuti bersama Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Juni 2018. Dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018, cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah bertambah dua hari sebelum lebaran yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah lebaran yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

Libur Idul Fitri sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018 di hari Jumat dan Sabtu.  “Tambahan cutinya tanggal 11, 12 dan 20 Juni,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam penandatanganan SKB tiga Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (18/04).

Perubahan SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Puan menambahkan, salah satu pertimbangan penambahan cuti bersama itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas. "Salah satu pertimbangan kenapa ditambah cuti bersama yaitu untuk mengurai arus lalu lintas sebelum lebaran dan sesudah mudik lebaran," jelas Puan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat cukup waktu untuk bersilaturahmi dengan keluarga. "Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi," imbuh cucu Presiden Pertama RI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN RB.
Share:

Selasa, 17 April 2018

Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri untuk mendapatkan rumah melalui KPR.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk mendapatkan rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Adapun kemudahan ini masih dalam kajian dan belum diputuskan.

Kemudahan diberikan pemerintah bersama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan memberikan KPR tanpa uang muka (down payment/DP Rp0). Ini merupakan ide yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara.

Bambang yang ditemui di kantornya mengatakan, KPR ini diberikan kepada semua ASN, TNI dan Polri untuk memudahkan memiliki rumah. 

"Intinya kredit kepemilikan rumah yang opsional. Jadi ASN, TNI, Polri, disediakan opsi apabila membutuhkan rumah maka ada kredit yang dasarnya kredit multiguna tanpa DP, jadi nol DP-nya dan tenornya lebih panjang dari biasanya," ungkapnya, Selasa (17/4/2018).

Dia menjelaskan, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah dengan masa tenor yang lebih panjang dari KPR biasanya.

"Jadi kalau KPR biasanya 15 tahun, ini bisa 30 tahun dan bisa melewati usia pensiun, sehingga ini akan meringankan ASN, TNI, Polri apabila mereka ingin punya rumah," jelasnya.

Namun ini hanya pilihan sehingga jika para abdi negara ini tidak ingin melalukan tidak masalah.

"Kalau mereka enggak butuh rumah enggak usah. Tapi kalau mereka butuh dimungkinkan dan nanti metode cicilannya langsung payroll dan gajinya," kata dia.

Selain itu, bunga yang diberikan akan lebih baik dari bunga KPR yang ada saat ini.

"Cuma untuk pegawai negeri dan TNI, Polri dan didukung Taspen dan Asabri, kita dorong supaya enggak ada DP, tingkat bunganya relatif lebih baik dari bunga market dan yang ketiga cicilannya lebih panjang, bisa sampai 30 tahun," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.