Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Rabu, 07 November 2018

Ditarget terbit 2019, RPP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian difinalisasi

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masuk tahap finalisasi.

Beleid yang mengatur tentang pegawai tidak tetap ini diharapkan dapat selesai pada awal tahun depan. Hal itu agar pelaksanaan seleksi PPPK dapat dilakukan setelah proses perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selesai.

"PPPK sudah maju, selesai proses CPNS nanti akan dilanjutkan PPPK," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin usai membuka International Public Service Forum 2018, Rabu (7/11).

Proses seleksi CPNS akan bergulir hingga Desember 2018. Oleh karena itu pemerintah masih memiliki waktu untuk mengesahkan aturan tersebut.

Saat ini aturan PPPK masih belum diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Namun, Syafruddin bilang RPP PPPK telah disetujui dalam sidang kabinet.

Setelah RPP PPPK diundangkan, akan ada paraturan turunan. Salah satu yang akan dibahas dalam peraturan turunan nantinya adalah kuota penerimaan PPPK.

"Aturan kuota juga akan diatur sedemikian rupa melalui turunan kalau sudah ada PP-nya," terang Syafruddin.

PPPK dapat menjadi opsi yang dipilih setelah seleksi CPNS. Asal tahu saja, seleksi CPNS cukup ketat sehingga banyak peserta yang gugur.

Syafruddin bilang dari total pendaftar mencapai 3,5 juta, sebanyak 238.000 yang diterima menjadi PNS. Namun, seleksi CPNS dianggap telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

Berita ini bersumber dari Kontan
Share:

Kamis, 25 Oktober 2018

Menuju Karier Kedua Dengan Cemerlang Selepas Pensiun

“Masa pensiun bukanlah akhir segalanya, tapi menapaki karier kedua”, ucap Diah Kusuma Ismuwardhani selaku Kepala Biro Kepegawaian BKN dalam acara pelepasan Purnabakti BKN yang berlangsung pada hari Rabu (24/10/2018) di Ruang Mawar gedung I lantai 1 BKN yang dihadiri juga oleh Ketua Paguyuban Pensiunan BKN (P2 BKN), Sugirwo dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT. Taspen, Achmad Muhtarom.
Lebih lanjut Diah mengatakan penentuan karier kedua ini harus ditentukan sendiri oleh masing-masing individu, sesuaikan dengan hobi masing-masing karena akan menentukan keberlangsungan suksesnya para pensiunan ini menuju kesuksesan dan mendapatkan hasil yang cemerlang.
Masih dalam acara yang sama, Sugirwo menghimpun para pensiunan BKN dalam suatu forum silahturahmi yang dapat melanjutkan pengabdian kita ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. P2 BKN memiliki banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti oleh para pensiunan BKN diantaranya koperasi, sosialisasi kesehatan masa tua, usaha dan sosial masyarakat yang rutin dijalankan selama setahun.
Menutup acara, Kabul Paminto selaku perwakilan dari 9 pensiunan BKN lainnya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, semoga kedepannya BKN dapat terus jaya dan bermanfaat untuk Negara.
Sumber : BKN


Share:

Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan keempat

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Tahap seleksi CPNS 2018 berbasis komputer rencananya akan digelar serentak mulai pekan keempat Oktober 2018. Sedangkan range waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) antara 26 Oktober – 17 November 2018. Sementara kepastian jadwal seleksi masing-masing instansi dapat dilihat pelamar dalam website instansi dan/atau SSCN mulai 25 Oktober 2018. Demikian disampaikan Kepala Biro humas BKN Mohammad Ridwan di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (23/10/2018) selepas acara Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Komputer Dasar CPNS 2018, di Swiss-Belresidences, Kalibata.

Dalam acara yang terbagi dalam 2 sesi kepesertaan itu (sesio pertama dihadiri oleh perwakilan Kantor Regional BKN, sesi ke-dua dihadiri sejumlah Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah), Mohammad Ridwan menjabarkan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 terdiri dari dua jenis seleksi, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa peserta seleksi CPNS yang telah lulus pada seleksi administrasi dari instansi, selanjutnya akan mengikuti SKD yang meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). “Soal seleksi CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) berasal dari konsorsium Perguruan Tinggi dan dienkripsi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” ujar Mohammad Ridwan.

Setelah lulus ambang batas kelulusan ( passing grade), menurut Mohammad Ridwan kelulusan SKD sebanyak 3x formasi pada setiap jabatan yang mendapat alokasi formasi akan mengikuti SKB. Mohammad Ridwan juga memerinci proses SKB. Rincian tersebut, menurut Mohammad Ridwan, terdiri dari: materi SKB ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan belum siap menyusun materi SKB, maka soal SKB merujuk pada rumpun jabatan, dan materi sebagaimana SKB selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT BKN dan CAT UNBK.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 637 Tahun 2018 tentang penetapan instansi yang menggunakan sistem CAT BKN dan CAT UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), pelaksanaan seleksi CPNS dengan CAT akan berlangsung di 269 titik, dengan rincian CAT BKN digunakan di 237 titik. 269 titik dengan CAT BKN tersebut meliputi: 26 titik di Kanreg BKN, UPT BKN dan Kantor Pusat BKN; 193 titik di provinsi/kab/kota, dan 18 titik di Instansi Pusat. Sementara CAT UNBK Kemendikbud akan digunakan di 32 titik lokasi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Sabtu, 13 Oktober 2018

PNS dan PPPK Wajib Ikut Taspen I

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa PT Taspen (Persero) memastikan bahwa seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sesuai aturan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil dan PPPK wajib ikut program perlindungan JKK dan JKM yang diselenggarakan PT Taspen.

Kepala Cabang Utama PT Taspen Jakarta Achmad Mochtarom menegaskan, setiap pegawai pemerintah yang telah memiliki ikatan atau perjanjian di instansi pemerintah berhak mendapatkan hak jaminan perlindungan dalam bekerja.

"Haktersebut telah memiliki aturan yang mengikat. Perlindungan JKK dan JKM yang dimiliki oleh pegawai pemerintah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) 70 Tahun 2015," ujar Achmad di Jakarta, Sabtu (13/10).

Namun, perlu diketahui juga kalau PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM hanya mewajibkan setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita ini bersumber dari Jawa Pos.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.