Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Jumat, 07 Desember 2018

Gaji PNS Bakal Naik Mulai April, Januari-Maret Dirapel

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen kemungkinan baru akan terealisasi pada April tahun depan. Adapun kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari-Maret kemungkinan dibayarkan sekaligus pada bulan tersebut.

Hal ini lantaran payung hukum yang mengatur hal tersebut diperkirakan tak bisa terbit di akhir tahun ini. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) baru akan membahas Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan gaji mulai Januari mendatang. Dengan demikian, menurut dia, PP tersebut kemungkinan baru bisa terbit pada Maret 2019.

"Kalau PP jadi pada bulan Maret, maka setelah itu, setiap tanggal 1 per bulan kedepannya, kenaikan gaji mulai dibayar," jelas Askolani di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jumat (7/12).

Kendati demikian, Askolani bilang kenaikan gaji abdi negara tahun depan sebenarnya sudah dimulai sejak 1 Januari 2019 mendatang. Makanya, setelah PP itu terbit, kenaikan gaji yang seharusnya diterima PNS antara Januari hingga Maret akan dibayar sekaligus pada April tersebut.

Kondisi ini sebetulnya serupa ketika pemerintah menaikkan gaji PNS tiga tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. Kala itu, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 6 persen.

"Mulainya sudah Januari, tapi kalau belum ada PP, implementasinya belum bisa dimulai. Nanti Presiden akan mengumumkan mekanismenya," jelas dia.

Dengan kenaikan gaji, Askolani juga mengatakan, otomatis nilai gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS yang diterima akan lebih besar. Sebab, gaji pokok dianggap sebagai basis utama dalam perhitungan dua tambahan penghasilan tersebut.

Rencananya, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menyiapkan gaji dan tunjangan PNS sebanyak Rp98 triliun. Sementara itu, anggaran untuk pensiunan mencapai Rp117 triliun di tahun depan.

"Tentu gaji ke-13 dan THR juga akan naik, karena gaji pokok akan menjadi basis perhitungan tersebut," paparnya

Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen di tahun depan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2019. Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama sejak 2015. 

Menurut catatan CNNIndonesia.com, sejak 2007 hingga 2015, pemerintah selalu menaikkan gaji PNS setiap tahunnya. Namun, kenaikan tersebut berhenti di 2015. 

Meski demikian, sebagai ganti atas gaji yang tidak naik, pemerintah telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR), atau kerap disebut gaji ke-14 kepada PNS mulai tahun 2016 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016.

Berita ini bersumber dari CNN.
Share:

Senin, 03 Desember 2018

Aturan PPPK Rilis, Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Dalam Bentuk Apapun!

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo meminta agar instansi terkait memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” terang Presiden pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Seperti dilansir dari web setkab.go.id, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Menurutnya fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Jumat, 30 November 2018

Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama dengan mengulirkan tunjangan profesi guru.

"Alhamdulillah berkat bantuan banyak pihak kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang didalamnya termasuk upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, di malam Puncak Hari Guru Nasional, di Kota Pahlawan, Surabaya, Minggu (25/11).

Disampaikan Menag ada enam tunjangan kesejahteraan guru di bawah Kementerian Agama yang masuk pada Rancangan APBN 2019, yaitu:

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Guru PNS yang sudah tersertifikasi. Dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp5,06 triliun yang akan diberikan kepada 118.983 guru.

2. Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang sudah inpassing sebanyak 974 ribu guru dialokasikan anggaran tidak kurang Rp2,98 triliun

3. Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru Non PNS yang belum inpassing dialokasikan anggaran tidak kurang 1,82 triliun rupiah bagi 101.484 guru.

4. Tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dialokasikan 72,9 miliar rupiah untuk 4.500 guru.

5. Tunjangan insentif khusus bagi guru PNS yang belum inpassing dan sertifikasi dialokasikan anggaran 900 miliar untuk 241.665 guru

6. Tunjangan kinerja bagi guru PNS baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi. Dengan rincian bagi yang belum sertifikasi akan mendapatkan 100 persen sesuai grade masing-masing dan yang sudah sertifikasi mendapatkan haknya berdasarkan selisih Tukin dari TPG.

"Mudah-mudahan tahun 2019 sudah bisa mulai direalisasikan secara bersama," kata Menag. 

Bahkan menurut Menag, di sejumlah provinsi sudah ada yang bisa merealisasikan di bulan Desember 2018. "Namun yang jelas pada 2019 seluruh provinsi berkewajiban merealisasikan semua tunjangan profesi guru, tunjangan insentif dan tunjangan khusus guru," tegas Menag.

Dikatakan Menag ada tiga tantangan di dunia pendidikan. Yaitu, keterbatasan sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan kualitas serta mutu pendidikan dengan bentangan geografis yang beragam.

"Kita sedang membangun infrastruktur dan kesejahteraan. Kita tidak menyerah dan terus berjuang agar tantangan dunia pendidikan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya," ujar Menag dihadapan ribuan guru yang hadir di Kota Surabaya.

 Berita ini bersumber dari KEMENAG
Share:

Selasa, 27 November 2018

Korpri dan Taspen Jamin Kesejahteraan ASN di Masa Pensiun

Sahabat pembaca Info ASN dan Pensiunan, sudah tahukah anda bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bersama PT Taspen telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparatur sipil negara atau ASN di masa pensiunan. Langkah Korpri dan Taspen tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. 

Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Ashari F Radjamilo, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah Korpri dan Taspen yang memberikan perhatian kepada ASN, bahkan saat memasuki masa pensiun. Inovasi Korpri dan Taspen telah menghadirkan pelayanan yang lebih baik, khususnya dalam mengelola asuransi sosial yang meliputi dana pensiun.

"Kita berbangga dan memberikan support, (Korpri dan Taspen) menciptakan suasana yang membahagiakan dan mensejahterakan ASN sehingga dapat diwujudkan secara bersama-sama," kata Ashari, saat membuka Workshop Jaminan Kesejahteraan ASN dengan tema 'Sistem Pensiun yang Menyejahterakan dan Membahagiakan ASN' di Kota Makassar, Senin (26/11/2018).

Ia menambahkan pelayanan yang diberikan Taspen sangat diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan ASN pada masa pensiun. "Ini agar tidak susah lagi, gaji kita (ASN) sebelum pensiun itu bisa (hingga) puluhan juta rupiah, tapi setelah memasuki usia pensiun itu tinggal Rp 3 juta."

"Ya memang ASN itu mengalami penurunan (gaji) sangat signifikan sekali. Dan (Taspen) membuat inovasi bagaimana ASN tidak susah lagi memasuki masa pensiun, itu karena ada tabungannya disiapkan," sambung Ashari. 

Lebih jauh, Ashari juga menyampaikan harapan sekaligus apresiasi kepada Korpri agar tidak kenal lelah memberikan perhatian kepada anggotanya, dalam hal ini ASN. Korpri sebagai wadah untuk menghimpun dan membina seluruh ASN, dapat menjadi pemersatu bangsa untuk menempatkan ASN sebagai perekat kebhinekaan bangsa. 

Olehnya itu, Ashari melanjutkan Korpri dituntut selalu menjaga sikap netralitas guna mewujudkan jati diri sebagai wadah perekat bangsa. "Korpri sebagai organisasi profesi untuk harus mengembangkan diri secara mandiri dan profesional, yang diatur adalam Undang-Undang Aparatur Negara," ujarnya. 

Ashari juga berharap Korpri senantiasa melakukan kajian strategis dan mampu merumuskan rekomendasi untuk merumuskan pilar kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan aparatur negara pada masa yang akan datang. 

Berita ini bersumber dari Warta Ekonomi.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.