Info ASN PNS, Info ASN CPNS, Info ASN PPPK, Info Pensiunan

Sabtu, 23 Maret 2019

Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS Dirombak

Sahabat pembaca Info ASN PNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil (PNS) bakal dirombak. Pemerintah pun akan merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 25/2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kami berencana merevisi secara total,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, di Jakarta kemarin.

Pembahasan mengenai penyempurnaan Permen PAN-RB tersebut ditargetkan selesai pada akhir Maret ini. Setiawan mengatakan alasan perombakan ini karena masih ada beberapa masalah yang ditemukan sehingga harus segera diselesaikan.

Salah satunya ada nomenklatur jabatan yang belum tercantum dalam Permen PAN-RB tersebut. Selain itu ada nomenklatur jabatan yang kualifikasi pendidikannya tidak tercantum. “Ada jabatan yang belum diakomodir di Permen PAN-RB. Kita harus menata ulang jabatan,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tengah menginventarisasi jabatan-jabatan yang perlu di evaluasi. Termasuk juga menginventarisasi jabatan baru apa yang dibutuhkan dan tidak diperlukan. Pasalnya jabatan pelaksana merupakan pintu masuk penetapan kebutuhan pegawai.

“Dengan menata dan mempertegas kualifikasi pendidikan akan terkait dengan jenjang karier ASN yang bersangkutan. Nanti mungkin ada formasi baru,” paparnya.

Sebelum ada penyesuaian, penataan dan standardisasi jabatan ini dilakukan Kementerian PAN-RB. Namun sejak berlakunya Permen PAN-RB Nomor 25/2016 dilakukan oleh kementerian/lembaga masing-masing. “Jadi saat ini mereka yang menentukan karena mereka yang tahu kebutuhan di lapangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, penyempurnaan nomenklatur standar jabatan pelaksana PNS ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Smart ASN 2024. Di dalamnya abdi negara harus memiliki integritas tinggi, nasionalisme, mahir menggunakan teknologi dan bahasa asing serta berwawasan global. “Juga harus memiliki jiwa melayani dan jiwa entrepreneur dan memiliki jaringan yang luas,” tuturnya.

Pakar administrasi publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengatakan, revisi ini memang dibutuhkan agar jabatan pelaksana PNS lebih terstruktur. Dengan begitu juga akan semakin jelas tugas dan standar dari setiap jabatan di instansi pemerintah.

“Jadi Permen PAN-RB Nomor 25/2016 itu perubahan dari jabatan fungsional umum ke jabatan pelaksanaan. Dulu namanya kamus jabatan. Memang yang sekarang kurang lengkap dan perlu diperbaiki,” tuturnya.

Yogi mengatakan, Kementerian PAN-RB harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal perombakan jabatan. Jangan sampai dalam pelaksanaannya malah beda dari konteks yang diharapkan. “Terutama di instansi-instansi daerah. Kalau tidak nanti di level daerah bisa beda konteks,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 16 Maret 2019

Naik Per 1 Januari 2019, Inilah Besaran Gaji Baru PNS

Sahabat pembaca Info ASN PNS PPPK 2019, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Atas Pertimbangan tersebut, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu disebutkan, mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Dalam lampiran PP ini disebutkan, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500). Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000), tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 (sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700), tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 (sebelumnya Rp4.568.000).

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500), dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemeritah Nomor 15 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 13 Maret 2019 itu.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Senin, 11 Februari 2019

Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN

Sahabat pembaca Info ASN dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Wakil Presiden dan Anggota Legislatif pada April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan imbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Imbauan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers BKN Nomor: 053/RILIS/BKN/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

Berikut imbauan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana kepada ASN jelang Pemilu dan Pileg:
  1. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan  dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara:
    a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden;
    b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
  3. Bahwa pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.
  4. Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada seluruh PNS agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
  5. Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas agar mengawasi bawahannya dalam rangka menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  6. PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas dijatuhi hukuman disiplin.
Selain itu dalam imbauannya, Bima menyampaikan bahwa seluruh ASN harus menjaga netralitas dan tetap berkomitmen menempatkan peran dan fungsinya secara proporsional. Hal tersebut tak lepas dari salah satu fungsi ASN yaitu sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. “ASN harus turut memberikan kontribusi positif dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” tambahnya. 
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:
Diberdayakan oleh Blogger.